TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mempertanyakan dasar pernyataan Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (IBUKOTA) yang menuduh para pejabat-lah yang tidak menggunakan transportasi umum di saat polusi Jakarta memburuk.
"Masa? Ngitungnya gimana? Lihatnya gimana?," kata Joko Agus saat ditemui usai mengikuti Upacara HUT RI ke-78 di Silang Monas, Kamis, 17 Agustus 2023.
Kendati meragukan pernyataan Koalisi IBUKOTA, Joko sendiri tidak memberikan penjelasan lebih lengkap apakah para pejabat di Pemerintah Provinsi DKI selama ini telah naik transportasi umum untuk mengurangi polusi udara Jakarta yang memburuk.
Joko kemudian malah balik mengajak warga masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi dan naik transportasi umum dalam mobilitas sehari-hari. "Makanya, naik kendaraan umum," ujarnya.
Sebelumnya, massa Koalisi IBU KOTA yang terdiri atas sejumlah elemen aktivis lingkungan dan perkotaan, menggeruduk Balai Kota DKI untuk menagih dan menuntut Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono melakukan tindakan konkret mengatasi polusi udara Jakarta.
Pemerintah, kata mereka, selama ini hanya bisa menuntut warga masyarakat untuk mengubah gaya hidup dari naik kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum. Tapi, pemerintah, kata mereka justru tidak menyelesaikan sumber utama polusi udara Jakarta.
Public Engagement & Actions Manager Greenpeace Indonesia, Khalisa Khalid mengklaim masyarakat sudah mengikuti berbagai arahan pemerintah seperti beralih dari kendaraan peribadi ke transportasi publik.
“Selama ini setidaknya dari beberapa hari belakangan, intervensinya (pemerintah) sebagian besar berada di kami, warga, yang itu sebenarnya sudah kami lakukan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Menurutnya, intervensi dan arahan agar warga beralih ke transportasi publik telah berulang-ulang disampaikan oleh Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Siapa yang sebenarnya tidak menggunakan public transport? Yang tidak menggunakan itu pejabat publik, kami semua menggunakan publik transport," kata dia.
Khalisah menilai semua langkah yang pemerintah keluarkan belakangan ini tidak mampu menyentuh sumber utama polusi udara.
"Sebenarnya pengendalian pencemaran udara di DKI, kan, harus melihat pada sumbernya, di mana sumber yang kami lihat ada sumber bergerak dan tidak bergerak," kata dia.
Khalisa menjelaskan sumber bergerak polusi udara berasal dari alat tansportasi. Sementara sumber tidak bergerak salah satunya dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan industri.
Untuk sumber polusi udara bergerak, ia mengklaim masyarakat sudah mengikuti berbagai arahan pemerintah seperti beralih dari kendaraan peribadi ke transportasi publik. “Selama ini setidaknya dari beberapa hari belakangan, intervensinya (pemerintah) sebagian besar berada di kami, warga, yang itu sebenarnya sudah kami lakukan," ujarnya.
koalisi IBU KOTA mendesak pemerintah menangani masalah polusi udara Jakarta secara sistematis setelah ada putusan pengadilan yang menyatakan pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penanganan polusi udara.
Perbuatan melawan hukum dimaksud yaitu Presiden Jokowi dan para menterinya lalai dengan tidak menjalankan kewajiban dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang mengakibatkan kualitas udara di DKI Jakarta menjadi buruk.
Hal ini menimbulkan kerugian bagi para penggugat dan masyarakat DKI Jakarta, di antaranya timbul berbagai penyakit yang berhubungan dengan buruknya kualitas udara.
"Konon katanya sudah ada tapi kami melihatnya itu langkah-langkah yang sebenarnya sporadik dan tidak sistematis dan bahkan sebenarnya seperti yang disebutkan tadi bahwa negara lebih memilih mengulur-ulur waktu, memilih banding," katanya.
Data terkini, pada Kamis siang, 17 Agustus 2023,US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara di Ibu Kota tercatat di angka 153. Beberapa hari terakhir, indeks kualitas udara DKI Jakarta selalu dalam kategori kondisi tidak sehat.
Adapun konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini PM 2.5. Konsentrasi tersebut 11,9 kali nilai panduan kualitas udara tahunan World Health Organization (WHO). Indeks dari IQAir ini adalah data realtime berdasarkan tingkat kualitas udara di setiap kota.
Pilihan Editor: Dinkes DKI Jamin Kesiapan Faskes Tangani Penyakit Akibat Memburuknya Polusi Udara
