Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heru Budi Khawatir Ada Pemborosan APBD DKI, Penyamaan Data Penerima Bansos Harus Dipercepat

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka acara kick off dan high level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka acara kick off dan high level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ingin mempercepat penyamaan data masyarakat yang dimiliki pemerintah daerah dan pusat. Menurut dia, akan terjadi efisiensi anggaran jaring pengaman sosial apabila ada pembaruan data. 

Dengan begitu, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI dapat melakukan penghematan anggaran, tetapi penyaluran bantuan sosial tetap tepat sasaran. 

“Kalau data kita tidak jelas, maka dikhawatirkan akan ada unsur pemborosan APBD dan ketidaktepatan sasaran penerima program jaring pengaman sosial,” kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2023.

Kamis pagi, Heru membuka acara kick off dan high level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan ini dilakukan untuk percepatan satu data pembangunan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

Heru menyebut pendistribusian jaring pengaman sosial harus tepat sasaran dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Pemprov DKI menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai calon penerima jaring pengaman sosial tersebut. Cara ini adalah bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Ibu Kota. Pemprov DKI, tutur Heru, harus membantu masyarakat miskin keluar dari kondisi tersebut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Sekretariat Presiden ini mengutarakan data yang valid berhubungan erat dengan penggunaan APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024. Percepatan satu data pembangunan diharapkan dapat meminimalisasi salah sasaran alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2023 dan APBD DKI 2024. 

Efisiensi anggaran jaring pengaman sosial pun dapat dialihkan untuk mendukung program lain, seperti pengembangan transportasi publik Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT), Transjakarta, perbaikan RW kumuh, hingga penyediaan air bersih bagi warga.

Heru Budi berharap pembaruan data segera rampung. “Kalau bisa September ini sudah ada,” kata dia.

Pilihan Editor: Tilang Uji Emisi Efektif Kurangi Polusi Udara Jakarta? Begini Respons Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

5 hari lalu

60 Persen Lebih Publik Puas, Heru Didorong Ikut Pilkada Jakarta

Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Heru Budi juga meraih penghargaan dari Kemendagri atas komitmen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang infrastruktur dalam pembangunan sarana serta prasarana.


Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

6 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Bapanas Siapkan Revisi Aturan Cadangan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Bapanas siapkan revisi Perpres mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah untuk atasi kemiskinan ekstrem.


64 Tahun Bono U2, Popularitasnya untuk Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan

7 hari lalu

Bono U2 bertemu Paus Fransiskus di Vatikan untuk mendiskusikan pelecehan seksual di Irlandia.
64 Tahun Bono U2, Popularitasnya untuk Kegiatan Sosial dan Kemanusiaan

Selain berkiprah sebagai penyanyi, Bono U2 juga kerap melakukan berbagai kegiatan sosial dan aktivitas kemanusiaan.


Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

8 hari lalu

Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman di Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 Januari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengklaim tidak sulit memberantas parkir liar


Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

10 hari lalu

Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Pembangunan Daerah 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.


Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

17 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

18 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

21 hari lalu

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika. Foto: Canva
10 Negara Termiskin di Dunia Berdasarkan PDB per Kapita

Berikut ini daftar negara termiskin di dunia pada 2024 berdasarkan PDB per kapita, semuanya berada di benua Afrika.


Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

28 hari lalu

Petugas melayani warga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kantor Lurah Pasar Baru, Jakarta, Senin, 2 November 2020. Dinas Dukcapil DKI Jakarta kembali melakukan pelayanan secara tatap muka saat dimulainya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi dengan menerapkan protokol kesehatan pada warga secara prioritas yang terkendala mengakses layanan secara daring dalam mengurus administrasi kependudukan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini


Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

29 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di depan Istana Merdeka, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia.