Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heru Budi Khawatir Ada Pemborosan APBD DKI, Penyamaan Data Penerima Bansos Harus Dipercepat

image-gnews
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka acara kick off dan high level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka acara kick off dan high level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ingin mempercepat penyamaan data masyarakat yang dimiliki pemerintah daerah dan pusat. Menurut dia, akan terjadi efisiensi anggaran jaring pengaman sosial apabila ada pembaruan data. 

Dengan begitu, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI dapat melakukan penghematan anggaran, tetapi penyaluran bantuan sosial tetap tepat sasaran. 

“Kalau data kita tidak jelas, maka dikhawatirkan akan ada unsur pemborosan APBD dan ketidaktepatan sasaran penerima program jaring pengaman sosial,” kata Heru Budi dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2023.

Kamis pagi, Heru membuka acara kick off dan high level meeting konsinyering satu data pembangunan di Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan ini dilakukan untuk percepatan satu data pembangunan antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

Heru menyebut pendistribusian jaring pengaman sosial harus tepat sasaran dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Pemprov DKI menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai calon penerima jaring pengaman sosial tersebut. Cara ini adalah bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Ibu Kota. Pemprov DKI, tutur Heru, harus membantu masyarakat miskin keluar dari kondisi tersebut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Sekretariat Presiden ini mengutarakan data yang valid berhubungan erat dengan penggunaan APBD Perubahan 2023 dan APBD 2024. Percepatan satu data pembangunan diharapkan dapat meminimalisasi salah sasaran alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2023 dan APBD DKI 2024. 

Efisiensi anggaran jaring pengaman sosial pun dapat dialihkan untuk mendukung program lain, seperti pengembangan transportasi publik Light Rapid Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT), Transjakarta, perbaikan RW kumuh, hingga penyediaan air bersih bagi warga.

Heru Budi berharap pembaruan data segera rampung. “Kalau bisa September ini sudah ada,” kata dia.

Pilihan Editor: Tilang Uji Emisi Efektif Kurangi Polusi Udara Jakarta? Begini Respons Masyarakat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bersih-bersih Data KJP Plus: Cerita Coret dan yang Tercoret

20 menit lalu

Ilustrasi KJP
Bersih-bersih Data KJP Plus: Cerita Coret dan yang Tercoret

Dinas Pendidikan coret seluruhnya lebih dari 90 ribu data penerima KJP Plus dan KJMU pada tahun ini.


Tanggapi Heru Budi soal Guyon Pindahkan ASN Ke IKN, Pegawai DKI: Pj Gubernur Memotivasi

5 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimansaat menghadiri Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu 29 November 2023. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) selaku pengelola sekaligus pengembang Kawasan Industri Pulogadung mengembalikan fungsi hutan kota seluas 8,9 hektar di Kawasan Industri Pulogadung. Sebagai Perusahaan milik negara dan milik daerah Provinsi DKI Jakarta, sudah menjadi komitmen untuk menjaga aset serta lahan milik negara dan memfungsikannya sebagaimana yang telah ditetapkan, yang salah satu fungsinya adalah sebagai hutan kota untuk menunjang udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Tanggapi Heru Budi soal Guyon Pindahkan ASN Ke IKN, Pegawai DKI: Pj Gubernur Memotivasi

Heru Budi menjadi sorotan setelah mengatakan akan memindahkan ASN DKI berkinerja buruk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.


Heru Budi Ajak Pemerintah Daerah Lain Ikut Kendalikan Inflasi Jelang Akhir Tahun

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai meninjau Instalasi Jaringan Distribusi Air PAM di Kelurahan Kebon Kosong di Jl. Kemayoran Gempol RW.04 Kel. Kebon Kosong, Selasa, 24 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Ajak Pemerintah Daerah Lain Ikut Kendalikan Inflasi Jelang Akhir Tahun

Wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 46,15 persen terhadap inflasi nasional.


Pernyataan Heru Soal Kerja di IKN Dinilai Positif

1 hari lalu

Pernyataan Heru Soal Kerja di IKN Dinilai Positif

Pidato Heru tersebut tidak berarti bisa ditafsirkan bahwa IKN merupakan tempat yang ditakuti oleh para ASN.


Deretan Penghargaan yang Diraih Pemprov DKI Jakarta dalam Setahun

1 hari lalu

Deretan Penghargaan yang Diraih Pemprov DKI Jakarta dalam Setahun

Setahun belakangan, Pemprov DKI Jakarta meraih 24 penghargaan. Dari perekonomian, kesejahteraan rakyat, pembangunan dan lingkungan hidup, sampai pemerintahan.


Kebon Pala Masih Banjir Meski Ada Sodetan Ciliwung, Ini Respons Warga Setempat

2 hari lalu

Permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur terdampak banjir akibat luapan Sungai Ciliwung, Kamis, 30 November 2023. Tempo/Novali Panji
Kebon Pala Masih Banjir Meski Ada Sodetan Ciliwung, Ini Respons Warga Setempat

Heru Budi tengah mengevaluasi fungsi Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur agar bisa efektif mencegah banjir di sejumlah wilayah.


Reuni 212 Undang Heru Budi, Kapolda Metro Jaya Hingga Retno Marsudi

2 hari lalu

Ratusan ribu umat muslim melaksanakan salat subuh berjamaah saat acara reuni akbar alumni 212 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Senin 2 Desember 2019. Reuni akbar 212 di hadiri oleh Ketua PA 212 Slamet Maarif, Ketua Umum FPI Sobri Lubis dan Ketum GNPF-U Yusuf Martak. Tempo/Ahmad Tri Hawaari
Reuni 212 Undang Heru Budi, Kapolda Metro Jaya Hingga Retno Marsudi

Panitia Reuni 212 mengundang berbagai tokoh nasional, ormas, dan pejabat pemerintah, kecuali capres-cawapres


Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Heru Budi Tanam Pohon Bareng Jokowi

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo didampingi oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimansaat menghadiri Gerakan Tanam Pohon Bersama di Hutan Kota Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta, Rabu 29 November 2023. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) selaku pengelola sekaligus pengembang Kawasan Industri Pulogadung mengembalikan fungsi hutan kota seluas 8,9 hektar di Kawasan Industri Pulogadung. Sebagai Perusahaan milik negara dan milik daerah Provinsi DKI Jakarta, sudah menjadi komitmen untuk menjaga aset serta lahan milik negara dan memfungsikannya sebagaimana yang telah ditetapkan, yang salah satu fungsinya adalah sebagai hutan kota untuk menunjang udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat DKI Jakarta. TEMPO/Subekti.
Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Heru Budi Tanam Pohon Bareng Jokowi

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menanam pohon bersama hari ini. Untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim.


Heru Budi Akan Pindahkan ASN Pemprov DKI ke IKN Bila Kinerjanya Buruk

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai memberikan pengarahan sekaligus membuka Seminar Menuju Masa Depan Jakarta Sebagai Kota Global di Ruang Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Akan Pindahkan ASN Pemprov DKI ke IKN Bila Kinerjanya Buruk

Secara bergurau, Heru Budi mengatakan bila dirinya masih muda, dia orang pertama yang minta dipindah ke IKN. Ada bonus kenaikan pangkat.


KJP Plus November Belum Juga Cair, Orang Tua Pasrah: Tunggu Nasib

3 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KJP Plus November Belum Juga Cair, Orang Tua Pasrah: Tunggu Nasib

Orang tua pasrah menanti kepastian kapan dana Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus milik anaknya cair untuk periode November 2023.