TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono blak-blakan soal pertimbangannya menerapkan WFH ASN 50 persen untuk kurangi polusi udara Jakarta.
Menurut Heru, dia hanya fokus menyelesaikan polusi udara yang belakangan menjadi sorotan dari dalam maupun luar negeri. Jakarta terus-menerus masuk dalam 10 besar kota dengan polusi udara tinggi berdasarkan data +IQAir.
“Saya tidak memikirkan basis data yang terpenting adalah polusi di Jakarta ada dan saya harus urus. Masalah penyebabnya, saya nggak pikirin,” kata Heru Budi kepada Tempo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2023.
Heru tak ingin terjebak pada penyebab polusi udara Jakarta, melainkan fokus pada upaya menangani masalah tersebut. “Kita urus semuanya. Penyebab, tinggal persentasenya tapi saya nggak pusing dengan itu, yang penting polusi harus kita turunkan dengan segera,” ujarnya.
Heru Budi pun menjelaskan pertimbangannya mengambil kebijakan work from home alias WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta. Kebijakan ini diambil karena WFH ASN DKI dinilai yang paling mudah dijangkau dan cepat untuk bisa diterapkan, karena berada di bawah kewenangannya.
“Kenapa Pemda DKI work from home, kan kalau ditanya, prosentase untuk menurunkan polusi kecil? Iya tapi kan aksi kita,” ucapnya.
Menurutnya, WFH 50 persen yang dilakukan Pemprov DKI memberikan dampak pada penurunan jumlah kendaraan di jalanan Jakarta sebesar 1,6 persen sampai dengan dua persen. “Turunnya kendaraan kurang lebih dua persen, menimbulkan nilai positif kemacetan turun empat persen,” ujar Heru.
Pj Gubernur DKI itu menjelaskan kemacetan merupakan runtunan dari proses pembentukan polusi. Pada kondisi macet, kendaraan yang berhenti dengan mesin terus menyala tetap menghasilkan emisi sehingga menyababkan kualitas udara menjadi buruk.
“Kalau ditanya kenapa WFH, ya yang paling dekat dan yang tercepat itu. Mau saya, semua mengikuti dengan kemampuan dan perhitungan masing-masing. Yang pebisnis dia bikin, misalnya dia dagang, ya mungkin dia masuknya bisa jam 10, atau karyawannya bisa shift,” kata dia.
Dengan begitu, akan ada pengurangan jumlah kendaraan yang melintas di Jakarta yang berasal dari para pekerja tersebut. Heru memberi contoh, bila ada 20 orang WFH ada kemungkinan dua mobil tidak jalan.
“Saya ingin tahu kalau Jakarta itu kendaraannya turun drastis untuk WFH, polusi turun nggak?” ucap dia.
Apabila sudah dilakukan WFH 100 persen, tetapi polusi udara masih tidak turun juga, pemerintah akan menyisir lagi penyebab lain. "Jadi, saya ingin membuktikan,” katanya.
Upaya tercepat untuk menurunkan polusi udara, kata Heru, hanya dengan mengurangi jumlah kendaraan bermotor lewat WFH.
“Mau nuruin polusi dalam satu minggu, dari mana? Nanam pohon? Nggak juga. Pakai Masker? Nggak juga. Ya itu, kendaraan turunin,” tuturnya. “Pabrik kita stop nggak bisa juga. Karena dia perlu makan, perlu mensuplai. PLTU kita stop, mati listrik. Coba. Satu-satunya ya ini. Tanpa mengurangi kegiatan ekonomi."
Atas rekomendasi Pemprov DKI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meneken Inmendagri Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur work from home (WFH) ASN, termasuk pegawai badan usaha milik negara (BUMN).
Heru Budi menyampaikan Inmendagri itu memerintahkan semua ASN, BUMN, BUMD Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk melakukan WFH 50 persen.
Pilihan Editor: Heru Budi Terganggu dengan Polusi Udara Jakarta, Ajak Swasta Ikut Terapkan WFH
