Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPAI Surati Heru Budi Minta TK Gudang Peluru di Tebet Tidak Digusur

image-gnews
Suasana TK Gudang Peluru di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang rencananya akan direlokasi karena ada revitalisasi taman, Minggu, 29 Juli 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Suasana TK Gudang Peluru di Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang rencananya akan direlokasi karena ada revitalisasi taman, Minggu, 29 Juli 2023. Tempo/M. Faiz Zaki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perlidungan Anak Indonesia atau KPAI melayangkan surat kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Isi surat itu meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak menggusur TK Gudang Peluru, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. 

“Benar kami berkirim surat,” kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Rabu, 6 September 2023. 

Sebelumnya, Pemprov DKI berencana melakukan revitalisasi Taman Gudang Peluru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Ibu Kota. Karena itulah, TK Gudang Peluru akan direlokasi sementara sampai dengan penataan taman rampung. 

Anggota KPAI, Aris Adi Laksono, menjelaskan surat untuk Heru Budi dikirim pada 4 September 2023. Surat tersebut dilayangkan setelah KPAI mengecek TK Gudang Peluru pada 6 Juli 2023. Hingga kini, lanjut dia, KPAI belum menerima respons dari Pemprov DKI soal nasib TK itu apakah akan batal digusur atau tidak. 

Menurut dia, sekolah untuk anak-anak itu tak dapat digusur atau dibubarkan karena telah memiliki izin operasional satuan pendidikan. Izin ini berupa Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 1484/1851.192 tentang persetujuan penyelenggaraan pendidikan sekolah swasta. 

Selain itu, dia melanjutkan, TK Gudang Peluru sudah berperan dalam memberikan pendidikan ke masyarakat sejak 1981. “Anak memiliki hak pendidikan dan mempertahankan TK Gudang Peluru perlu beriringan dengan revitalisasi RTH untuk mengusung nilai inklusivitas dan keadilan sosial,” tuturnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aris pun mengingatkan perlu ada kesepakatan terlebih dulu antara pihak TK, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, dan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI untuk merelokasi sekolah tersebut guna mengantisipasi muncul masalah. 

Sebelumnya, sepasang suami-istri yang juga orangtua murid, Rahmat Nasution-Megha, tengah memperjuangkan nasib dan keberadaan TK Gudang Peluru. Mereka berharap bangunan TK tidak sampai dirobohkan dengan alasan nilai sejarah dan identitas, sekalipun ada revitalisasi taman.

Megha dan Rahmat mengungkap nasib genting TK Gudang Peluru melalui media sosial Twitter di akun @ynnerallets pada Sabtu, 29 Juli 2023. Mereka telah melakukan berbagai upaya antara lain mengumpulkan petisi dukungan dari warga sekitar di lingkungan Kelurahan Kebon Baru. Selain juga berinisiatif membantu yayasan pemilik TK itu agar bisa mendapatkan perizinan menempati lahannya saat ini kepada BPAD DKI Jakarta.

Pilihan Editor: Sejumlah Jalan Ditutup Akibat KTT ASEAN 2023, Polisi Pastikan Bus Transjakarta Tetap Bisa Lewat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

22 jam lalu

Sebelum jatuh sakit, ekonom Faisal Basri yang kritis kepada pemerintah ini masih menyuarakan dukungannya kepada para petani di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang menolak tambang seng.
Terkini: Faisal Basri Pernah Kritik 3 Menteri Jokowi yang Jadi Saksi Sengketa Pilpres, Paus Fransiskus Lanjutkan Perjalanan ke Papua Nugini Naik Garuda Indonesia

Ekonom senior UI Faisal Basri pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres.


Penghargaan Khusus untuk Pj. Gubernur Heru dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian (tangah), Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono,( kiri) bersama para penerima penghargaan, berfoto bersama dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024, di Hotel The Tibrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jum'at, 30 Agustus 2024. TEMPO/Sukarnain
Penghargaan Khusus untuk Pj. Gubernur Heru dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah

Jakarta mendapatkan nilai tertinggi di semua indikator. Dewan juri memutuskan apresiasi khusus diberikan kepada Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.


Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

3 hari lalu

Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, meninjau pameran bursa kerja (job fair), bazar UMKM, layanan gratis berupa pembuatan SIM D/D1 dan KTP, serta pemeriksaan kesehatan bagi teman-teman disabilitas dalam Jakarta Cinta Disabilitas pada Sabtu (3/12). Dok. Pemprov DKI Jakarta
Peduli Warga Miskin, Pj. Gubernur Heru Permudah Urusan NIK Disabilitas

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyediakan layanan 'jemput bola' maupun pengurusan secara online.


Amanat Pj. Gubernur Heru dan Sinergi Penanganan Stunting di Jakarta

9 hari lalu

Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir dalam peluncuran Gerakan Anak Sehat: Bersama Cegah Stunting yang diinisasi oleh Kemenkes RI di Jakarta, 31 Oktober 2024. Dok. Pemprov DKI Jakarta
Amanat Pj. Gubernur Heru dan Sinergi Penanganan Stunting di Jakarta

Penanganan stunting dijalankan dengan menggandeng semua pihak, termasuk swasta, melalui Jakarta Beraksi.


KPAI Libatkan Polisi Cari Pihak yang Ajak Pelajar Demonstrasi Lawan Politik Dinasti

9 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
KPAI Libatkan Polisi Cari Pihak yang Ajak Pelajar Demonstrasi Lawan Politik Dinasti

KPAI menyatakan telah mengumpulkan data tentang pihak-pihak yang mengajak pelajar demonstrasi kawal putusan MK.


KPAI Imbau Polisi Tak Gunakan Kekerasan Hadapi Demonstrasi, Terutama Saat Ada Anak-Anak

9 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
KPAI Imbau Polisi Tak Gunakan Kekerasan Hadapi Demonstrasi, Terutama Saat Ada Anak-Anak

KPAI mengimbau polisi tidak gunakan kekerasan kepada para demonstran termasuk anak-anak.


KPAI Sebut Siswa yang Ikut Demo Kawal Putusan MK Dapat Ajakan dari Grup WhatsApp

9 hari lalu

Ratusan pelajar STM melakukan aksi lanjutan Kawal Putusan MK dan menolak pengesahan revisi UU Pilkada menggeruduk Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi demonstrasi muncul setelah adanya upaya dari DPR yang disebut-sebut bakal menganulir putusan MK. Upaya anulir putusan MK itu dilakukan melalui agenda rapat Badan Legislasi atau Baleg DPR. Aksi demonstrasi dimulai pada Kamis, 22 Agustus 2024, yang diikuti berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa hingga koalisi sipil. TEMPO/Subekti.
KPAI Sebut Siswa yang Ikut Demo Kawal Putusan MK Dapat Ajakan dari Grup WhatsApp

KPAI beberkan alasan siswa ikut demo Kawal Putusan MK


KPAI Ungkap Aksi Brutal Polisi Hadapi Demonstran Anak-anak: Dipukul, Dicekik, Tak Diberi Makan Saat Diperiksa

9 hari lalu

Seorang mahasiswi yang pingsan dievakuasi oleh teman temannya dengan sepeda motor untuk segera dilarikan ke rumah sakit usai polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi mahasiswa di Jalan Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 26 Agustus 2024. Polisi menghujani gas air mata yang membuat puluhan mahasiswa pingsan dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Tempo/Budi Purwanto
KPAI Ungkap Aksi Brutal Polisi Hadapi Demonstran Anak-anak: Dipukul, Dicekik, Tak Diberi Makan Saat Diperiksa

KPAI menemukan adanya berbagai kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi untuk membubarkan massa demonstran yang juga diikuti oleh pelajar.


Kementerian PPPA Sebut 23 Anak yang Ikut Demo di Semarang dan Makassar Sudah Dipulangkan

10 hari lalu

Mahasiswa melawan saat polisi menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan aksi yang menuntut pemakzulan Joko Widodo di Jalan Pemuda, Semarang, Senin 26 Agustus 2024. Selain water canon polisi juga menghujani mahasiswa dengan gas air mata untuk membubarkan mereka, yang membuat puluhan mahasiswa pingsan dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit. Tempo/Budi Purwanto
Kementerian PPPA Sebut 23 Anak yang Ikut Demo di Semarang dan Makassar Sudah Dipulangkan

Sebanyak 22 anak di Semarang dan satu anak di Kota Makassar yang ikut unjuk rasa sudah kembali pulang.


Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Heru Budi Sebut Menu yang Disajikan Seharga Rp 25 Ribu

12 hari lalu

Menu makan bergizi gratis di SDN 04 Cipayung Pagi, Jakarta Timur pada Senin, 26 Agustus 2024 terdiri dari nasi, ayam, orek tempe, capcay, jagung dan buah anggur. TEMPO/Desty Luthfiani
Uji Coba Makan Bergizi Gratis, Heru Budi Sebut Menu yang Disajikan Seharga Rp 25 Ribu

Pj Gubernur DKI Heru Budi mengatakan uji coba makan bergizi gratis kali ini digelar untuk sarapan. Menunya senilai Rp 25 ribu.