3. Ada 14 Ribu Nakes Honorer di Jakarta, DPRD DKI Minta Jadi Prioritas Saat Seleksi CPNS dan PPPK
Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Iman Satria mengungkap terdapat 14 ribu tenaga kesehatan atau nakes yang saat ini masih kontrak atau honorer, dan minta diperjuangkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Apresiasi tinggi perlu diberikan kepada nakes berstatus honor di Dinas Kesehatan karena telah menjadi garda terdepan pelayanan pada masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu," kata Iman, Rabu, 13 September 2023 seperti dilansir dari Antara.
Iman berharap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dapat memberikan prioritas kuota atau porsi pada nakes honorer saat seleksi (rekrutmen) CPNS dan PPPK yang dibuka mulai 16 September 2023 lalu.
“Harapan saya semoga semuanya dapat terakomodir sehingga mereka bekerja nyaman," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menuturkan kenyamanan nakes harus diutamakan.
Karena itu, dia meminta BKD segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk menentukan kuota prioritas.
"Untuk teman-teman BKD yang berkomunikasi dengan Kementerian PANRB agar mengutamakan (nakes) yang sudah lama ini dibandingkan dengan lulusan yang baru,” ungkap Anggara.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Honorer Nasional (DPW FKHN) Sepri Latifan berharap DPRD dapat memperjuangkan status nakes DKI.
Dia berharap dengan adanya aspirasi masyarakat ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas dan RSUD.
“Artinya pemerintah harus betul-betul memperhatikan formula terbaik penyelesaian masalah honorer khususnya di DKI Jakarta,” katanya.
Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan BKD DKI Jakarta, Indra Saputra menjelaskan, saat ini terdapat 14 ribu dari 19.557 tenaga honorer yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) DKI Jakarta merupakan nakes. Sisanya merupakan pegawai administrasi dan lainnya.
“Kami dari DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menyelesaikan status kepegawaian untuk seluruh penanganan ASN, termasuk di antaranya adalah tenaga honorer dan juga pegawai baru,” katanya.
Adapun Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Indra Setiawan mengatakan siap memperjuangkan status pegawainya terutama nakes yang sudah mengabdi sejak tahun 2005.
“Kami memang akan mendorong BKD mengenai status pegawai kami," ujar Setiawan.
Pilihan Editor: DKI Jakarta Diganti DKJ, Semua Warga harus Cetak Ulang KTP Tahun Depan
