Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SMPN 132 Cengkareng Terapkan PJJ Usai Satu Siswanya Tewas Terjatuh

Reporter

image-gnews
Ruang kelas di lantai empat di SMPN 132 Cengkareng, Jakarta Barat, yang menjadi lokasi seorang murid jatuh dari lubang jendela ke jalanan di belakang sekolah pada Senin 9 Oktober 2023. (TEMPO/ALIFYA SALSABILA NOVANTI)
Ruang kelas di lantai empat di SMPN 132 Cengkareng, Jakarta Barat, yang menjadi lokasi seorang murid jatuh dari lubang jendela ke jalanan di belakang sekolah pada Senin 9 Oktober 2023. (TEMPO/ALIFYA SALSABILA NOVANTI)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan pemulihan trauma dan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) terhadap siswa SMPN 132 Cengkareng, Jakarta Barat menyusul salah satu rekannya berinisial D jatuh dari atas gedung sekolah hingga tewas pagi tadi. 

"Kami segera merespons, besok kami terapkan PJJ (pembelajaran jarak jauh) dan juga rapat terkait pendampingan supaya peserta didik tidak trauma,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023.

Purwosusilo mengatakan dirinya  mendampingi penanganan jenazah dari proses pemulasaraan di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, hingga transportasi jenazah ke rumah duka.

“Setelah kejadian, saya langsung menyuruh sekolah membawa korban ke rumah sakit. Saya juga turun langsung supaya tahu persis kejadiannya,” kata dia.

Pihaknya saat ini menunggu konfirmasi resmi dari Kepolisian terkait kronologis peristiwa tersebut, dan beberapa peserta didik dan guru juga sudah dipanggil oleh pihak kepolisian.

Ia mengatakan sudah mendalami kejadian tersebut dengan bertanya kepada beberapa guru sekolah. Pihak sekolah juga sudah mengambil langkah penanganan terhadap peserta didiknya menyusul kejadian itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dihubungi terpisah, Kepala Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah II Jakarta Barat Junaedi mengatakan aktivitas PJJ di sekolah itu akan digelar setidaknya sehari untuk menenangkan kepada peserta didik.

“Besok PJJ di SMPN 132 diadakan selama satu hari untuk menciptakan suasana kondusif,” kata dia.

Ia mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan suku dinas terkait lainnya untuk menangani insiden tersebut. “Insya Allah semua urusan selesai,” ucapnya.

Polisi saat ini masih menyelidiki insiden tewasnya korban D. Kapolsek Cengkareng Komisaris Hasoloan Situmorang mengatakan, pihaknya memeriksa tiga orang terkait peristiwa tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada penambahan saksi-saksi lainnya.

Pilihan Editor: Rocky Gerung Bersaksi, Jaksa dan Pengacara Haris Azhar Ribut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

3 hari lalu

Ilustrasi sekolah diliburkan dan pemberlakuan belajar jarak jauh untuk menekan virus corona. ANTARA/Mohammad Ayudha
DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

P2G mengatakan sampai saat ini sudah ada 107 laporan yang masuk soal pemecatan guru honorer. Laporan itu berasal dari guru jenjang SD, SMP hingga SMA.


Penjelasan Disdik soal Guru Honorer Pemilik Dapodik Ikut Kena Cleansing

3 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Penjelasan Disdik soal Guru Honorer Pemilik Dapodik Ikut Kena Cleansing

Dinas Pendidikan DKI mengklarifikasi mengenai guru honorer yang memiliki Dapodik, namun masih terkena kebijakan cleansing.


Cerita Guru Honorer Sudah Punya Dapodik, tapi Tetap Kena Cleansing

4 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
Cerita Guru Honorer Sudah Punya Dapodik, tapi Tetap Kena Cleansing

Rian mengaku tak mendapat pemberitahuan sebelumnya mengenai kebijakan cleansing guru honorer.


P2G: Kebijakan Cleansing Guru Honorer Bisa Buat Sekolah Kekurangan Tenaga Pengajar

4 hari lalu

Sebanyak seratus guru honorer K-2 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berunjuk rasa di Monumen Nasional dan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis, 9 Maret 2023. (Istimewa)
P2G: Kebijakan Cleansing Guru Honorer Bisa Buat Sekolah Kekurangan Tenaga Pengajar

P2G menilai kebijakan cleansing guru honorer yang dicanangkan Dinas Pendidikan DKI membuat banyak sekolah akan mengalami kekosongan tenaga pengajar.


Dinas Pendidikan DKI Klarifikasi soal Kebijakan Cleansing Guru Honorer: Bukan Dipecat, tapi Ditata

4 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Dinas Pendidikan DKI Klarifikasi soal Kebijakan Cleansing Guru Honorer: Bukan Dipecat, tapi Ditata

P2G mencatat ada 107 laporan dari guru honorer yang terkena kebijakan cleansing.


LBH Jakarta Desak Pemprov Beri Kepastian Kerja untuk Guru Honorer yang Kena Cleansing

5 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  ANTARA/ Fakhri Hermansyah
LBH Jakarta Desak Pemprov Beri Kepastian Kerja untuk Guru Honorer yang Kena Cleansing

LBH Jakarta mendesak Pemerintah Provinsi memberhentikan Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI sebagai pihak yang membuat kebijakan cleansing guru honorer.


Disdik DKI Sebut Siswa Tak Lolos PPDB 2024 yang Lanjut Sekolah Swasta Bisa Ajukan Bantuan Pendidikan

6 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani
Disdik DKI Sebut Siswa Tak Lolos PPDB 2024 yang Lanjut Sekolah Swasta Bisa Ajukan Bantuan Pendidikan

Budi Awaluddin mengatakan siswa yang tak lolos PPDB 2024 dan melanjutkan di sekolah swasta bisa ajukan bantuan pendidikan masuk sekolah


Cerita Guru Honorer di DKI Jakarta Kena Pemutusan Kontrak Mendadak

7 hari lalu

Ribuan Guru Honorer, Pegawai Adminitrassi Sekolah, Pegawai Honorer Pemda yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I), melakukan unjuk rasa di Depan Istana Negara Jakarta, 10 Februari 2016. TEMPO/Amston Probel
Cerita Guru Honorer di DKI Jakarta Kena Pemutusan Kontrak Mendadak

Guru honorer murni di DKI Jakarta mengalami pemutusan kontrak secara mendadak. Tempo mewawancarai satu guru SD dari Jakarta Utara dan satu guru SMP di Jakarta Selatan.


Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

7 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Anggota DPRD DKI Desak Disdik Evaluasi PPDB 2024 Setelah Adanya Pengaduan Maladministrasi

Sholikhah meminta Dinas Pendidikan DKI mengevaluasi PPDB tahun 2024 setelah adanya laporan wali murid soal dugaan maladministrasi ke Ombudsman