TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang sangsi indeks persepsi korupsi Indonesia bakal turun apabila kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh pimpinan KPK tidak diusut tuntas. Menurut dia, hasil terbaru indeks persepsi korupsi dapat dicek pada Desember mendatang.
“Kalau kasus ini tidak dinaikkan atau tidak dilanjutkan, saya ragu indeks korupsi kita dari 34 bisa turun ke 32 atau 30,” kata Saut pasca diperiksa sebagai saksi ahli di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023.
Dilansir dari laporan Transparancy International, indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia terbesar mencapai 34 poin, dari skala 0 sampai 100, pada 2022. Indonesia berada di peringkat 110 secara global dan tahun sebelumnya peringkat ke-96.
Saut menuturkan penyidik Polda Metro Jaya mengajaknya untuk bersama-sama membereskan masalah negara. “Tadi penyidik bilang ‘Pak, please mari kita selesaikan masalah negara ini’ bukan Firli seorang. Ini malahan indeks persepsi korupsi kita dinilai orang-orang luar,” jelas Saut.
Polda Metro Jaya memeriksa Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 itu sebagai saksi ahli hari ini. Keterangan Saut diperlukan untuk penyidikan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Salah satu pertanyaan penyidik adalah bagaimana penanganan perkara di komisi antirasuah ketika Saut menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. “Proses seperti apa mulai dari pengadian sampai eksekusi,” tuturnya.
Polda Metro Jaya sedang menangani perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Perkara ini naik ke tingkat penyidikan setelah beredar foto pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo. Foto tersebut dijadikan salah satu bukti.
Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Syahrul Yasin Limpo, Kevin Egananta Joshua selaku ajudan Firli Bahuri, Kapolrestabes Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar, serta Direktur Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Tomi Murtomo.
Pilihan Editor: PLN Denda Pelanggan Rp 33 Juta, Warga Cengkareng Cerita Kronologinya
