TEMPO.CO, Jakarta - Lurah Papanggo Tomi Haryono menyebut eks warga Kampung Bayam tidak bisa menempati Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara lantaran belum ada kesepakatan soal tarif rumah susun atau rusun itu. Saat ditanya bagaimana kesepakatan awal antara warga dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Tomi berujar tidak ada rusun yang gratis di Ibu Kota.
"Yang jelas, tidak ada di DKI Jakarta rusun yang gratis. Pemeliharaan tetap harus ada apalagi sekarang kualitas bangunan baru," ujarnya saat ditemui di kantor Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin, 18 Desember 2023.
Isu soal Kampung Susun Bayam kembali mencuat setelah sejumlah warga memaksa masuk dan menghuni unit-unit di rusun itu. Total ada 64 kepala keluarga (KK) yang memaksa tinggal di Kampung Susun Bayam tanpa izin PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola.
Mereka berhasil menghuni rusun karena membuat kunci sendiri. Aksi bobol rusun ini dipimpin Muhammad Furqon (45 tahun) yang tergabung dalam Kelompok Tani Madani Kampung Bayam. Jakpro sempat berniat akan melaporkan kejadian ini ke polisi.
Tomi melanjutkan, total hanya ada 42 KK eks warga Kampung Bayam yang terdaftar sebagai calon penerima rusun. Menurut dia, dulu warga yang tergusur akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) ini tak menyetujui tarif sewa rusun senilai Rp 750 ribu.
Warga, lanjut dia, lantas mempertanyakan tujuan dilakukan seremonial berupa pemberian kunci secara simbolis dan berkas-berkas. Anies memang telah meresmikan Kampung Susun Bayam pada Oktober 2022, sebelum lengser dari kursi Gubernur DKI.
Akan tetapi, Tomi menjelaskan, belum ada pembahasan tarif, meski sudah ada seremonial peresmian kampung susun. "Seremonial mereka belum ada kesepakatan rumah susun, kan ada biaya perawatan gedung," ucapnya.
Pilihan Editor: KAI Ubah Pintu Keluar Masuk Penumpang Commuter Line ke Bangunan Baru Sisi Timur Stasiun Manggarai
