TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Sukur Nababan menanggapi pernyataan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin soal dompet warga Bekasi kempis. Menurut Sukur, seorang pemimpin tidak boleh menghina rakyat.
"Maksudnya apa itu? jadi, jangan kita hina kalau orang tidak punya uang. Rakyat ini jangan dihina, disepelekan kalau tidak punya uang," kata Sukur seusai menghadiri Natal Bersama HKBP Distrik XIX Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Rabu malam, 20 Desember 2023.
Politikus PDIP itu mengatakan, tugas pemerintah bukan menghina rakyat, tetapi memfasilitasi rakyat agar memiliki pekerjaan dan bisa menghasilkan uang.
Menurut anggota DPR RI itu, seharusnya seorang pemimpin sedih melihat rakyat tidak memiliki uang, bukan malah menghina. "Datang ke mal tidak punya uang yang salah siapa, sih? Apakah rakyat yang salah? Apakah rakyat layak kita hina? Kita rendahkan? Harusnya kita sedih. Saya sebagai pemimpin ya kalau saya lihat saya sedih," ujar Sukur.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar melontarkan pernyataan dompet warga Bekasi kempis itu saat menghadiri silaturahmi pimpinan majelis taklim se-Kabupaten Bekasi pada Senin pagi, 18 Desember 2023. Dalam sambutannya, awalnya Cak Imin berbicara soal negara maju.
"Negara maju itu bukan mentereng gagah-gagahan, bukan. Negara maju itu kalau rakyatnya dompetnya terisi, seluruh kebutuhannya murah, tabungannya punya," kata Cak Imin di depan ratusan pimpinan majelis taklim se-Kabupaten Bekasi.
Cak Imin kemudian menyebut Bekasi memiliki banyak mal megah, tetapi hanya jadi tontonan warganya. Pernyataan Cak Imin itu pun sambut tawa hadirin.
Cak Imin lalu bercerita bahwa dia memiliki teman yang datang ke mal hanya melihat-lihat tanpa beli sesuatu. "Jangan kayak orang Bekasi, di sini malnya banyak megah-megah, tetapi cuma lihat sambil mutar. Saya punya teman jalan-jalan ke mal gendong anaknya mutar saja, terus anaknya bilang, 'Cuma lihat-lihat doang, bu?' Lah iya, orang dompetnya kempis," ujarnya.
ADI WARSONO
Pilihan Editor: Firli Bahuri Absen Pemeriksaan di Bareskrim, Kapolda Metro Jaya Sebut Soal Surat Perintah Penangkapan
