TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menanggapi banyaknya spanduk pasangan calon (paslon) capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Kampung Susun Akuarium.
Ia menjelaskan Kampung Susun Akuarium yang berstatus sebagai aset dilarang dipasang alat peraga kampanye. "Seharusnya Tim AMIN tahu aturan itu atau memang kurang cerdas, saya tidak tahu," katanya kepada TEMPO melalui pesan WhatsApp, Selasa, 9 Januari 2024.
Gilbert menilai pengelola rusun seharusnya mengetahui aturan pemasangan alat peraga kampanye dan mencopotnya. Ia juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) segera mengambil sikap tegas.
Sebelumnya, spanduk ajakan untuk memilih pasangan Anies-Imin terpampang di bangunan utama Kampung Susun Akuarium. Berdasarkan pantauan Tempo kemarin, ada spanduk berukuran besar dan kecil bergambar wajah Anies-Cak Imin (AMIN).
Beberapa tulisan terlihat dalam spanduk tersebut. Salah satunya, "Kami adalah bukti nyata. Pak Anies mencintai rakyat. Dari kami warga Kampung Akuarium untuk Pak Anies."
Warga juga menuliskan kata-kata ajakan untuk memilih pasangan capres-cawapres nomor urut satu ini, seperti 'Pilih Anies & Muhaimin' dan 'Wakanda no more, Indonesia forever'. Spanduk itu didominasi warna merah, putih, dan biru tua.
Gilbert turut menyinggung cara kampanye yang dilakukan paslon capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "KPU/Bawaslu kalau tahu juga langsung perintahkan dicopot. Jangan tiru gaya tim kampanye 02 yang terlalu vulgar. Kita harus menunjukkan sikap tidak setuju dengan cara tim kampanye 02," ujarnya.
Politikus PDIP itu juga menyinggung Bawaslu yang dalam menyikapi aksi Gibran bagi-bagi susu di kegiatan car free day atau CFD Sudirman-Thamrin, Jakarta. “Jadi kurang berwibawa. Mereka seperti gamang, dan itulah dampak adanya kroni Presiden incumbent maju sebagai pasangan Capres Cawapres," ucap Gilbert.
Seandainya Bawaslu tidak gamang, kata Gilbert, rakyat akan lebih percaya dengan netralitas KPU dan Bawaslu. Ia menyoroti KPU dan Bawaslu yang tidak melarang adanya foto presiden di baliho-baliho PSI. “Harusnya Presiden netral secara kampanye,” katanya.
Pilihan Editor: Bawaslu Usut Spanduk Anies-Cak Imin di Kampung Susun Akuarium, NasDem: Urusi Dulu CFD
