Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Omzet Penjual Atribut Kampanye di Pasar Senen Turun 50 Persen

image-gnews
Pedagang konveksi menunggu pembeli di Pasar Senen Blok III, Jakarta, Rabu 17 Januari 2024. Masa kampanye menjadi saat yang paling ditunggu para pengusaha konveksi. Namun pada kenyataanya justru Pemilu 2024 ini, omzet pedagang turun drastis. Masa kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai. Biasanya beberapa bulan sebelum kampanye tiba, pesanan atribut partai untuk kepentingan kampanye membeludak. Layaknya yang dialami pada masa kampanye Pemilu 2019 lalu. Tapi tahun ini, pedagang konveksi gigit jari. Omzet usaha drop sampai 80 persen. TEMPO/Subekti.
Pedagang konveksi menunggu pembeli di Pasar Senen Blok III, Jakarta, Rabu 17 Januari 2024. Masa kampanye menjadi saat yang paling ditunggu para pengusaha konveksi. Namun pada kenyataanya justru Pemilu 2024 ini, omzet pedagang turun drastis. Masa kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai. Biasanya beberapa bulan sebelum kampanye tiba, pesanan atribut partai untuk kepentingan kampanye membeludak. Layaknya yang dialami pada masa kampanye Pemilu 2019 lalu. Tapi tahun ini, pedagang konveksi gigit jari. Omzet usaha drop sampai 80 persen. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pedagang atribut kampanye di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat mengakui omzet pendapatannya menurun di masa kampanye Pemilu 2024. Meski kampanye sudah memasuki hari ke-53, Andi, salah satu pedagang, menyebut penurunan pendapatannya mencapai 50 persen.

"Kalau dibanding Pemilu 2019 yang bisa 100 persen, tahun ini turun 50 persen," katanya ketika ditemui di tokonya, Jumat, 19 Januari 2024. Ia mengatakan kejadian ini terjadi merata hampir di seluruh toko yang menjual atribut kampanye.

Dari pantauan Tempo di lokasi, beberapa toko atribut kampanye di Pasar Senen tutup lebih cepat. Ada juga yang masih sibuk mengemas pesanan ke dalam karung. Namun, jarang sekali tampak ada pembeli yang bertransaksi di puluhan toko atribut kampanye itu.

"Toko saya saja sudah dua minggu sepi, tidak ada pesanan," ujar Andi. Dia telah berjualan selama 15 tahun di Pasar Senen. 

Macam-macam atribut kampanye ia sediakan untuk menyemarakkan pesta demokrasi ini. Mulai dari kaus partai, bendera partai, hingga kalender dan kartu nama untuk calon legislatif.

Pemilu 2024 ini, menurut dia, jadi yang terburuk bagi penjual atribut kampanye dibanding pemilu tahun 2014 dan 2019. "Sepi banget, paling minimal pesanan seribu untuk kaus, kalau bendera ratusan. Dua item itu yang paling banyak dipesan," ucap Andi.

Ia mengatakan pesanan mulai banyak datang ketika sudah ada penetapan nomor urut. Namun, menjelang berakhirnya masa kampanye justru tidak ada lagi pelanggan yang memesan.

"Makanya saya cetak sendiri aja 1-2 lusin, saya pajang. Kali aja ada rakyat yang beli," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak jauh beda, Rozi penjual atribut kampanye di Pasar Senen juga mengaku mengalami penurunan pendapatan di Pemilu 2024 ini. "Sebelum kampanye mulai itu sudah ada yang pesan. Tapi ketika udah mulai, sampai hari ini malah makin sepi," katanya.

Ia menilai penyebabnya karena kebanyakan caleg tidak lagi berani menggelontorkan dana besar untuk pengadaan atribut kampanye. Praktis, katanya, pemesan hanya berasal dari langganan saja. 

"Jadi kami enggak bisa ambil untung banyak, biar langganan juga enggak kabur. Ada yang pesan saja syukur," ucapnya.

Pilihan Editor: Mahasiswi Tangisi Nasib RUU Perlindungan PRT, Anies Berikan Janjinya Ini

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

9 jam lalu

Petugas KPPS menunjukan aplikasi Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada serentak saat uji coba di komplek Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu, 9 September 2020. Sirekap merupakan aplikasi digital dalam penghitungan suara dalam Pemilihan Serentak 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. TEMPO/Prima mulia
Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.


MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

20 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.


Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

1 hari lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Pilpres 2024 Secara Hukum Sudah Selesai, tapi Secara Politik Belum

Mahfud Md mengatakan Pilpres 2024 secara hukum konstitusi sudah selesai, tapi secara politik belum karena masih banyak yang bisa dilakukan.


Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

1 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Md: Pola Kecurangan Pemilu Sudah Berubah, Kini Kembali Melibatkan Negara

Mahfud Md menyebut curangan pemilu saat ini bentuknya mirip dengan pemilu yang belangsung era Orde Baru, karena pemenang telah ditentukan.


Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

1 hari lalu

Stormy Daniels dan Karen McDougal (Reuters)
Bintang Film Dewasa Stormy Daniels Dijadwalkan Bersaksi dalam Sidang Donald Trump

Stormy Daniels, bintang film dewasa yang menjadi pusat persidangan uang tutup mulut mantan presiden Donald Trump, akan bersaksi


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

2 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

2 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

3 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

3 hari lalu

Komisioner KPU RI Idham Holik saat peluncuran tahapan Pilkada Serentak di Denpasar, Bali, Minggu malam (5/5/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

5 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.