Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Omzet Penjual Atribut Kampanye di Pasar Senen Turun, Kritik KPU Masa Kampanye Terlalu Singkat

image-gnews
Pedagang konveksi menunggu pembeli di Pasar Senen Blok III, Jakarta, Rabu 17 Januari 2024. Masa kampanye menjadi saat yang paling ditunggu para pengusaha konveksi. Namun pada kenyataanya justru Pemilu 2024 ini, omzet pedagang turun drastis. Masa kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai. Biasanya beberapa bulan sebelum kampanye tiba, pesanan atribut partai untuk kepentingan kampanye membeludak. Layaknya yang dialami pada masa kampanye Pemilu 2019 lalu. Tapi tahun ini, pedagang konveksi gigit jari. Omzet usaha drop sampai 80 persen. TEMPO/Subekti.
Pedagang konveksi menunggu pembeli di Pasar Senen Blok III, Jakarta, Rabu 17 Januari 2024. Masa kampanye menjadi saat yang paling ditunggu para pengusaha konveksi. Namun pada kenyataanya justru Pemilu 2024 ini, omzet pedagang turun drastis. Masa kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai. Biasanya beberapa bulan sebelum kampanye tiba, pesanan atribut partai untuk kepentingan kampanye membeludak. Layaknya yang dialami pada masa kampanye Pemilu 2019 lalu. Tapi tahun ini, pedagang konveksi gigit jari. Omzet usaha drop sampai 80 persen. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penjual atribut kampanye di Pasar Senen Blok III, Jakarta Pusat mengeluhkan jadwal masa kampanye yang terlalu singkat, hanya 75 hari. Hal itu membuat pendapatan dari penjualan atribut kampanye di Pemilu 2024 menurun.

"Enggak lebih dari dua bulan, terlalu singkat," kata Andi ketika ditemui di tokonya, Pasar Senen, Jumat, 19 Januari 2024. Perbedaan durasi masa kampanye itu, kata dia, menjadi faktor mengapa pendapatan penjual atribut kampanye menurun.

Andi membandingkan kondisi penjualan di Pemilu 2024 dengan dua edisi pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2014 dan 2019, ia mengatakan pesanan atribut kampanye dari calon legislatif atau caleg dan tim sukses sudah banyak berdatangan jauh sebelum masa kampanye itu dimulai. "Sekarang pesanan baru datang waktu ada penetapan nomor urut," ujarnya.

Sebagai penjual atribut kampanye, ia menyampaikan keresahannya akibat jadwal masa kampanye yang singkat.

Ia menilai semestinya Komisi Pemilihan Umum atau KPU tak mengubah durasi masa kampanye di Pemilu 2024 ini. "Di 2019 itu masa kampanye enam bulan lebih, jadi kami (penjual) juga merasakan manfaatnya," kata dia. 

Menurut Andi, dengan singkatnya durasi masa kampanye ini membuat ia terpaksa banyak menolak pesanan. Sebab, katanya, kebanyakan pelanggan meminta produksi atribut kampanye itu selesai dengan cepat.

"Saya pilih-pilih lagi akhirnya. Kalau memang enggak memungkinkan, saya tolak. Mau gimana lagi," ucapnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Andi juga menyinggung soal Rancangan Undang-undang Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ yang kini sudah menjadi usulan inisiatif DPR. Dalam salah satu pasalnya, RUU DKJ mengatur soal pemilihan gubernur dan wakilnya dipilih oleh presiden.

"Kalau bisa jangan lah. Pendapatan kami kan di momen pemilihan begini, Pemilu dan Pilkada," katanya.

Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024, sejumlah toko atribut kampanye di Pasar Senen tampak sepi. Nyaris tak ada pembeli yang datang untuk bertransaksi. Beberapa toko juga tutup lebih cepat karena sepinya pembeli.

Meski kondisi begitu, Andi mengaku tetap bersyukur karena telah memiliki banyak langganan. Bahkan, katanya, caleg langganan dia mayoritas berasal dari luar Pulau Jawa.

Pilihan Editor: Penurunan Iklan Kampanye Anies, Bawaslu Sebut Pemkot Bekasi Tak Intervensi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

58 menit lalu

Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Sabtu 23 Maret 2024. Kedatangan Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilu. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.


Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.


PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

2 jam lalu

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjawab kesiapan Megawati jadi saksi di MK saat ditemui media di Jakarta Pusat, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.


PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

22 jam lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

22 jam lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

23 jam lalu

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Ahad, 21 April 2024. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
MK Siapkan Dokter hingga Tukang Pijat untuk Hakim Konstitusi

MK akan menangani ratusan perkara sengketa Pileg 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

23 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.


Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

2 hari lalu

Presiden AS Joe Biden menyampaikan sambutan kepada anggota militer, petugas pertolongan pertama, dan keluarga mereka pada hari peringatan 22 tahun serangan 11 September 2001 terhadap World Trade Center, di Pangkalan Gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage, Alaska, 11 September. 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.