TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK menegaskan tidak ada kendala atau intervensi terhadap pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap dua pimpinan komisi antikorupsi, Nurul Ghufron dan Alexander Marwata dalam perkara rasuah di Kementerian Pertanian atau Kementan.
Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris berkata penanganan dugaan pelanggaran etik yang menjerat dua pimpinan lembaga antirasuah ini masih terus berjalan. "Sejauh ini tidak ada kendala, tidak ada intervensi dalam penanganan kasus dugaan pelanggaran etik oleh insan KPK, termasuk oleh Pimpinan KPK," katanya melalui pesan WhatsApp, Senin, 19 Februari 2024.
Menurut Syamsuddin, saat ini sebagian kasus tertunda karena Dewas fokus pada penyelesaian pelanggaran etik kasus pungli di rutan KPK.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK Albertina Ho mengatakan tengah memproses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terhadap dua pimpinan komisi antikorupsi perihal perkara rasuah di Kementerian Pertanian atau Kementan. “Ada dua pimpinan, NG sama AM. Tapi ini namanya baru pengaduan. Baru diklarifikasi, belum tentu benar,” kata Albertina Ho di Gedung C1 KPK, Kamis, 11 Januari 2024.
Albertina menuturkan, pihaknya menindaklanjuti aduan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Nurul Ghufron dan Alexander Marwata selaku Wakil Ketua KPK. “Laporannya itu, (NG dan AM) itu menggunakan pengaruhnya-lah ya,” katanya.
Namun, ia mengatakan perihal aduan terhadap Nurul Ghufron dan Alexander Marwata tak berhubungan dengan penanganan kasus Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL di lembaga antirasuah itu. “Beda-beda. Masih di lingkup Kementan, tapi berbeda, pengaduannya juga berbeda,” ujar Albertina.
Albertina Ho menuturkan saat ini masih tahapan klarifikasi sehingga saat bertemu dengan pimpinan KPK juga tak bisa dibahas, selain sifatnya juga rahasia. “Itu kan belum sidang, masih klarifikasi. Ini kan baru klarifikasi ya. Tanggalnya belum, dalam bulan ini (sidang),” katanya.
Pilihan Editor: Pegawai yang Terlibat Pungli di Rutan KPK Hanya Diberi Sanksi Minta Maaf, IM57+ Sebut Fungsi Dewas Tidak Jelas
