Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tiga Mantan Pimpinan KPK Ungkap Alasan Hukum Bahwa Polisi Sudah Seharusnya Menahan Firli Bahuri

Reporter

image-gnews
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri pada Jumat siang, 1 Maret 2024. Kedatangan mereka untuk menyurati sekaligus meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera menahan bekas Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK Firli Bahuri.  Foto: TEMPO/Adil Al Hasan
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendatangi Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri pada Jumat siang, 1 Maret 2024. Kedatangan mereka untuk menyurati sekaligus meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo segera menahan bekas Ketua Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK Firli Bahuri. Foto: TEMPO/Adil Al Hasan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak polisi menahan tersangka kasus dugaan pemerasan, Firli Bahuri. Desakan itu disampaikan dalam surat himbauan kepada Kapolri yang diantar langsung oleh anggota koalisi, Jumat, 1 Maret 2024 di Mabes Polri.

Mereka yang mengantar surat, antara lain mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, eks komisioner KPK Saut Situmorang dan Mohammad Jasin, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana  dan Ketua PBHI Julius Ibrani.

"Kasus ini sudah cukup lama, sudah100 hari pascapenetapan tersangka. Kita lihat kasusnya berjalan di tempat karena sampai hari ini, tidak ada progres yang signifikan, misalnya dilakukan penahanan," ujar Abraham Samad.

Padahal, kata dia, kejahatan Firli termasuk katagori kejahatan yang sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, walaupun ada alasan subjektif yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk dilakukan penahanan atau tidak. 

Jika berkaca dari asas hukum Equality Before The Law yang mengandung makna semua orang sama dan setara di hadapan hukum, Samad meyebut Firli harusnya ditahan supaya masyarakat melihat asas hukum ini benar-benar diterapkan.

"Kalau Firli tidak ditahan, masyarakat akan melihat kalau masyarakat biasa yang disidik oleh kepolisian, cepat-cepat ditahan, tapi kalau Firli, mantan Ketua KPK, itu diberi keistimewaan," jelasnya.

Apalagi menurutnya, kejahatan yang dilakukan oleh Firli sangat berbahaya, karena pasal pemerasan dalam Undang-Undang KPK termasuk salah satu jenis kejahatan korupsi yang paling tinggi levelnya.

"Oleh karena itu, hari ini, kami bersama teman-teman semua mendatangi Mabes Polri untuk menyerahkan surat yang ada di tangan saya ini. Surat ini berisi himbauan, permintaan dan permohonan kepada Kapolri untuk sesegera mungkin melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri dan menyelesaikan proses-proses hukum yang sedang berjalan," tegasnya.

Dia mengakui, di dalam KUHP disebutkan bahwa penahanan itu menjadi salah satu syarat subjektif penyidik. Akan tetapi  di dalam KUHP juga, dijelaskan di salah satu pasal bahwa kejahatan-kejahatan yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun, harus dilakukan penahanan di tingkat penyidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Senada, eks komisioner KPK Muhammad Jasin menyebut tersangka dengan ancaman hukuman di atas lima tahun perlu segera ditahan. 

"Pemerasan itu maksimal hukumannya hanya 5 tahun, tapi kan digandengkan dengan pasal 12 b besar yakni gratifikasi, itu hukumannya bisa 20 tahun," ujar Jasin yang ikut diperiksa bersama Saut Situmorang sebagai saksi ahli dalam kasus ini.

Saut Situmorang menambahkan, tersangka Firli sejak bekerja di KPK, dari awal sampai akhir selalu bermasalah. " Dari Deputi sampai terakhir banyak masalah. Lantas tadi kamu tanya kenapa tidak ditahan, saya tanya, adil gak itu," ujarnya.

Karena itu, Saut menegaskan kedatangan mereka ke sini untuk mendapatkan kepastian hukum, kebermanafaatan hukum dan keadilan hukum. 

Kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sampai saat ini masih jalan di tempat. Padahal  Firli Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya sejak 22 November 2023. 

ABDULLAH LEURIMA

Pilihan Editor: Polisi Tak Kunjung Menahan Firli Bahuri, Abraham Samad: Kalau Masyarakat Biasa Cepat-cepat ditahan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

5 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

5 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

7 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

7 jam lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

11 jam lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

12 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

16 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

23 jam lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Bantah Intervensi Politik dalam Penanganan Perkara Harun Masiku yang Seret Nama Hasto Kristiyanto

KPK membantah adanya intervensi politik dalam tindak lanjut perkara Harun Masiku yang menyeret nama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.


Usut Kasus Baru Eks Ketua KPK Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Alat Bukti

1 hari lalu

Polda Metro Jaya menetapkan eks Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 23 November 2023. Polda menyangka Firli memeras SYL agar kasus korupsi di Kementan yang tengah ditangani KPK bisa berhenti. TEMPO/Imam Sukamto
Usut Kasus Baru Eks Ketua KPK Firli Bahuri, Polda Metro Jaya Sudah Kantongi Alat Bukti

Kasus baru Firli Bahuri yang sedang diusut ini juga berhubungan dengan kasus pemerasan terhadap Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.