Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MA Tolak Kasasi Mario Dandy, Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara dan Bayar Restitusi Rp 120 Miliar, Ini Maksudnya

image-gnews
Terpidana kasus penganiayaan berat, Mario Dandy memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan TPPU dengan terdakwa ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, di Pengadilan Tipikor, Senin, 6 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Terpidana kasus penganiayaan berat, Mario Dandy memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan TPPU dengan terdakwa ayahnya, Rafael Alun Trisambodo, di Pengadilan Tipikor, Senin, 6 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mario Dandy Satriyo telah diputuskan untuk menjalani hukuman penjara selama 12 tahun atas keterlibatannya dalam kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora. Keputusan ini diambil oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusan nomor perkara 101/K/Pid/2024 yang diumumkan pada Rabu, 21 Februari 2024. 

Amar putusan yang diumumkan oleh Kepaniteraan MA pada Sabtu, 2 Maret 2024, menegaskan penolakan atas kasasi yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa.

Kasus ini bermula dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang mengejar pidana penjara selama 12 tahun untuk Mario Dandy Satriyo, sambil diwajibkan membayar restitusi sejumlah Rp 120.388.911.030. Keputusan ini diberlakukan oleh JPU Hafiz Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Pengertian Restitusi

Restitusi atau pembayaran ganti rugi merujuk pada biaya yang harus dibayarkan oleh seseorang sebagai akibat dari kerugian ekonomi yang dialami oleh orang lain. Pemberian restitusi dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan perintah yang terdapat dalam putusan Pengadilan HAM. Restitusi dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, termasuk penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK kemudian akan menyampaikan permohonan restitusi beserta keputusan pertimbangannya kepada penuntut umum.

Proses penentuan hasil dari permohonan restitusi dilakukan melalui keputusan LPSK, yang disertai dengan pertimbangan dan rekomendasi untuk menerima atau menolak permohonan restitusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018.

Kemudian, penuntut umum akan memberikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK dalam waktu tujuh hari sejak salinan putusan tersebut diterima. LPSK juga wajib memberitahu korban dan pelaku tindak pidana atau pihak ketiga tentang putusan pengadilan dalam waktu tujuh hari sejak menerima salinan putusan tersebut.

Pasal 5 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa jika korban adalah seorang anak, maka orang tua, keluarga, wali, ahli waris, atau kuasanya yang dapat mengajukan restitusi. Sementara itu, permohonan kompensasi, menurut Pasal 18 huruf c Perma No. 1 Tahun 2022, wajib diajukan melalui LPSK.

Dalam konteks pelaksanaannya, restitusi dapat dimulai sejak korban melaporkan kasusnya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya, penuntut umum akan memberitahu korban mengenai haknya dan jumlah kerugian yang dialami akibat tindak pidana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peraturan restitusi tertulis dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Regulasi restitusi dalam Peraturan Pemerintah No. 3/2002 tentang Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, serta Peraturan Pemerintah No. 44/2008 dan PP No. 7/2018 sebagai implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM memberikan kemungkinan pemberian restitusi kepada korban pelanggaran HAM berat melalui surat tuntutan JPU dalam Pengadilan HAM. UU No. 31/2014 mengatur bahwa restitusi dapat diajukan melalui LPSK dengan koordinasi JPU untuk dimasukkan dalam tuntutan.

Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, aturan Pasal 50 ayat 4 Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menetapkan hukuman kurungan pengganti maksimal satu tahun. Hal ini diambil dari jurnal "Pengaturan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/Pn.Bit Dan Putusan Nomor 1507 K/Pid/Sus/2016)".

ANANDA BINTANG I  KHUMAR MAHENDRA

Pilihan Editor: Kilas Balik Kasus Mario Dandy, MA Putuskan Anak Rafael Alun Tetap Terima Hukuman 12 Tahun Penjara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


LPSK Masih Telaah Perlindungan Anak Wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu

13 jam lalu

Eva Meliani Pasaribu, anak wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu tiba di Markas Puspom AD, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024. Eva melaporkan dugaan keterlibatan anggota TNI berinisial HB dalam kasus kematian ayah dan tiga anggota keluarganya di Karo, Sumatera Utara. TEMPO/Subekti
LPSK Masih Telaah Perlindungan Anak Wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu

LPSK telah memberikan perlindungan secara darurat kepada seorang saksi pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu.


Sidang Gazalba Saleh, Ahmad Riyadh Ubah Keterangan di BAP Soal Jumlah dan Lokasi Pemberian Uang

1 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (kiri) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Sidang Gazalba Saleh, Ahmad Riyadh Ubah Keterangan di BAP Soal Jumlah dan Lokasi Pemberian Uang

Ahmad Riyadh mengubah keterangan soal jumlah dan lokasi pemberian uang kepada Hakim Agung Gazalba Saleh.


Asisten Gazalba Saleh Mengaku Diperintah Membuat Resume Putusan Perkara di MA Lewat Secarik Kertas

1 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Asisten Gazalba Saleh Mengaku Diperintah Membuat Resume Putusan Perkara di MA Lewat Secarik Kertas

Jaksa KPK menghadirkan asisten Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho, untuk bersaksi dalam sidang dugaan gratifikasi


KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim MA yang Ubah Tafsir Batas Usia Calon Kepala Daerah

1 hari lalu

Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) usai membuat berita acara pemeriksaan di Komisi Yudisial (KY) pada Kamis, 18 Juli 2024. Gradasi sebelumnya melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung terkait perkara batas usia minimal kepala daerah. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik 3 Hakim MA yang Ubah Tafsir Batas Usia Calon Kepala Daerah

KY memproses dugaan pelanggaran kode etik tiga hakim Mahkamah Agung yang mengubah tafsir batas usia kepala daerah pada saat dilantik.


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


Diduga Disekap dan Disiksa 10 Polisi, I Wayan Suparta Ajukan Perlindungan dan Restitusi ke LPSK

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Diduga Disekap dan Disiksa 10 Polisi, I Wayan Suparta Ajukan Perlindungan dan Restitusi ke LPSK

I Wayan Suparta mengajukan perlindungan dan restitusi ke LPSK. Ia diduga ditangkap dan disekap selama 3 hari oleh polisi dari Polres Klungkung.


Pertama Kali, IDF Akui Kekurangan Tank dan Tentara setelah Serangan Balas Dendam ke Gaza

1 hari lalu

Tentara Israel berjalan di samping kendaraan militer di dekat perbatasan Israel-Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Israel selatan, 8 Mei 2024. REUTERS/Ammar Awad TPX
Pertama Kali, IDF Akui Kekurangan Tank dan Tentara setelah Serangan Balas Dendam ke Gaza

Militer Israel (IDF) mengatakan dalam pengajuan pengadilan bahwa menderita kehilangan tank yang rusak dalam serangan balas dendam ke Gaza


Setelah Beri Perlindungan 5 Keluarga Afif Maulana, LPSK Masih Telaah 15 Permohonan Lain

1 hari lalu

Orangtua Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Setelah Beri Perlindungan 5 Keluarga Afif Maulana, LPSK Masih Telaah 15 Permohonan Lain

LPSK melakukan wawancara dan pendalaman terhadap 28 orang saksi dan korban dalam kasus kematian Afif Maulana.


LPSK Beri Status Terlindung ke 5 Anggota Keluarga Afif Maulana, Ini Temuannya

1 hari lalu

Keluarga Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
LPSK Beri Status Terlindung ke 5 Anggota Keluarga Afif Maulana, Ini Temuannya

Berikut hasil temuan investigasi LPSK dalam kasus kematian Afif Maulana.


LPSK Putuskan Beri Perlindungan Kepada 5 Keluarga Afif Maulana

1 hari lalu

Keluarga Afif Maulana, pelajar SMP yang tewas diduga dianiaya oknum polisi, menabur bunga di pusara anaknya di pemakaman umum (TPU) Tanah Sirah, Padang, Sumatera Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Keluarga Afif Maulana bersama LBH Padang dan mahasiswa menggelar doa bersama dan tabur bunga bertepatan dengan 31 hari meninggalnya Afif Maulana dan keluarga berharap mendapatkan keadilan atas peristiwa itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
LPSK Putuskan Beri Perlindungan Kepada 5 Keluarga Afif Maulana

LPSK akhirnya memutuskan memberi perlindungan kepada 5 keluarga Afif Maulana dalam kasus dugaan penyiksaan oleh polisi.