Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Menteri Bahlil yang Diduga Permainkan Izin Tambang: Eks Sopir, Aktivis, Pebisnis

image-gnews
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan pemberitaan Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 berjudul “Main Upeti Izin Tambang" dan konten podcast “Bocor Alus Politik” yang tayang Sabtu, 2 Maret 2024 ke Dewan Pers. 

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengungkapkan laporan ke Dewan Pers tersebut dibuat karena Menteri Bahlil merasa keberatan dengan pemberitaan tersebut. Langkah ini ia tempuh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ia menuding laporan investigasi Tempo tersebut merugikan Kementerian Investasi/BKPM serta Menteri Bahlil dan tidak memenuhi kode etik jurnalistik. "Sebagian informasi yang disampaikan ke publik mengarah kepada tudingan dan fitnah, juga sarat dengan informasi yang tidak terverifikasi," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin, 4 Maret 2023.

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra menyatakan karya jurnalistik yang diterbitkan Tempo selalu melalui proses yang proper dan memenuhi kaidah jurnalistik. “Produk investigasi itu juga sudah melalui proses kerja yang berlapis,” ucap Setri Yasra, Kamis, 5 Maret 2024.

Ia menyatakan seluruh sumber yang disebut dalam tulisan mendapat kesempatan untuk menjelaskan. Hal itu menjadi penting untuk memenuhi asas keberimbangan. “(Namun) terkadang banyak narasumber tidak menggunakan kesempatan yang diberikan,” ujarnya.

Dalam laporannya, Tempo menyatakan telah berupaya mengonfirmasi masalah ini ke Bahlil. Namun, Bahlil tidak menanggapi pesan dan panggilan telepon Tempo. Ia juga tak membalas surat permintaan wawancara yang dikirim dua kali ke kantor dan ke rumah dinasnya. Akan tetapi, setelah laporan itu tayang, Bahlil justru melaporkan dua karya jurnalistik Tempo ke Dewan Pers.

Lantas, seperti apa profil Bahlil Lahadalia? Simak informasinya berikut.

 

Profil Bahlil Lahadalia

Bahlil adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Menteri yang lahir di Banda, Maluku pada 7 Agustus 1976 ini dilantik sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju Jilid II Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 28 April 2021.

Saat kecil, Bahlil mengaku hidupnya pas-pasan. Karena itulah, saat duduk di bangku SMP, ia harus berjualan kue serta bekerja sebagai kondektur. Kemudian dia melanjutkan SMA di Fakfak sambil bekerja sebagai sopir angkot. Hal itu dilakukannya agar bisa menyambung hidup dan tetap bersekolah.

Bahlil berhasil melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura, Papua. Selama menjadi mahasiswa, Bahlil aktif berpartisipasi dalam organisasi, termasuk menjabat sebagai Bendahara Umum Pimpinan Nasional Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Setelah lulus kuliah, ia memulai karirnya sebagai pegawai kontrak di perusahaan Sucofindo. Kemudian, Bahlil Lahadalia bersama rekan-rekannya mendirikan sebuah kantor konsultan di bidang IT dan keuangan. Pada usia 25 tahun, ia dipilih sebagai direktur wilayah Papua di perusahaan tersebut, yang mengawasi 70 karyawan.

Melihat begitu besarnya peluang sumber daya alam di Papua, ia kemudian memilih untuk mengembangkan bisnis. Kini, bisnisnya itu telah memiliki 10 anak usaha di bawah naungan perusahaan induk PT Rifa Capital. Dalam dokumen akta usaha, Rifa Capital tercatat pemilik mayoritas PT Cendrawasih Artha Teknologi.

Bahlil pernah duduk di jajaran komisaris PT Cendrawasih Artha Teknologi. Perusahaan ini menggarap pemasangan serat optik sepanjang 2.300 kilometer dalam proyek Palapa Ring Papua pada 2017-2019.

Sebelum diangkat menjadi menteri, ia tercatat pernah menjadi bagian dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) pada 2003. Hal itu mengantarkannya menjadi ketua periode 2015-2019.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah menjadi Ketua Umum Hipmi, Bahlil mulai dekat dengan Jokowi. Bahlil membentuk Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) pada November 2018. Organisasi ini menyokong pasangan Jokowi-Ma’ruf dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2019, Jokowi ikut memboyong Bahlil. Pada Oktober 2019, Presiden melantiknya menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kemudian pada April 2021, ia diangkat menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Sebagai orang kepercayaan Jokowi, Bahlil diutus untuk mengatasi persoalan konflik pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau pada September 2023 lalu. Kala itu, warga Rempang berunjuk rasa menolak proyek senilai Rp 381 triliun itu karena membuat mereka tergusur. Demonstrasi berujung ricuh karena tindakan represif polisi.

Jelang Pilpres 2024, Bahlil kembali mengikuti Jokowi untuk menyokong pasangan Prabowo-Gibran. Ia membentuk tim bayangan bernama Tim Kampanye Strategis (TKS). Tim yang beranggotakan sebelas orang itu ikut mengawal Gibran sejak mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.

Dugaan Upeti Izin Tambang Untuk Menteri Bahlil

 

Sosok Bahlil Lahadalia saat ini tengah menyita perhatian seiring munculnya isu dugaan penyalahgunaan wewenang tata kelola proses pencabutan dan pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) yang melibatkan Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut.

Bahlil yang juga menjabat sebagai kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk mencabut dan mengaktifkan kembali IUP dengan meminta imbalan uang miliaran rupiah.

Dari hasil investigasi Majalah Tempo, sebagian pengusaha tambang nikel mengaku izin usaha tambangnya dicabut Bahlil. Para pebisnis itu mengaku kebijakan pencabutan IUP tebang pilih dan tidak memiliki kriteria jelas. Bahkan mereka mendapat informasi bahwa izin perusahaan Balil tetap berlaku meski tidak produktif.

Para pengusaha sempat menyampaikan keberatan atas pencabutan itu kepada Satuan Tugas Penataan Investasi yang membuka forum klarifikasi di Kantor Kementerian Investasi. Forum itu dihadiri oleh pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pebisnis yang ditemui Tempo mengaku telah membawa bukti lengkap, termasuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak alias PNPB. Namun satgas lintas kementerian itu tidak langsung membatalkan pencabutan IUP. Para pengusaha justru diminta menunggu hasil verifikasi. Di titik inilah, main mata antara Satgas dan pengusaha terjadi.

Lebih lanjut, para pengusaha menceritakan bahwa orang-orang di sekeliling menteri Bahlil meminta upeti dengan besaran Rp 5-25 miliar untuk mengaktifkan IUP yang dicabut. Tak hanya meminta imbalan, orang-orang di sekitar Bahlil juga meminta saham perusahaan yang izinnya dibatalkan dengan besaran 30 persen.

Saat dimintai tanggapan mengenai hal tersebut, Menteri Bahlil tidak menanggapi pesan dan panggilan telepon dari Tempo. Ia pun tak membalas surat permintaan wawancara yang dikirim dua kali ke kantor dan rumah dinasnya. Di sisi lain, Bahlil memilih untuk melaporkan pemberitaan Tempo ke Dewan Pers.

RIZKI DEWI AYU | MAJALAH TEMPO 

Pilihan Editor: Respons Investigasi Tentakel Nikel Menteri Bahlil, KPK: Informasi Tempo Jadi Atensi Kami

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

5 jam lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Kemendikbudristek Bilang Tim Investigasi Sedang Selidiki Gelar Guru Besar Abal-Abal di ULM

Kemendikbudristek telah turun untuk investigasi dugaan rekayasa persyaratan menjadi guru besar oleh sebelas dosen ULM.


Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

7 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024.


Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

1 hari lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

1 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

2 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pembangunan Bandara VVIP IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Bandara VVIP IKN berjarak 23 kilometer dari titik 0 IKN dan 120 kilometer dari Balikpapan. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

Bahlil Lahadalia optimisits bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) siap beroperasi sebelum tanggal 17 Agustus 2024.


Bahlil Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Salah Satu yang Terbaik di Dunia, Berkat Kontribusi Investasi

2 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI Salah Satu yang Terbaik di Dunia, Berkat Kontribusi Investasi

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengklaim, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023 adalah salah satu yang terbaik di dunia, salah satunya didorong oleh realisasi investasi.


Bahlil Sebut Jokowi Berhasil Pimpin RI Keluar dari Krisis: Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Stabil..

3 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat ditemui usai memberikan pidato dalam Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di kawasan Sudirman, Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Bahlil Sebut Jokowi Berhasil Pimpin RI Keluar dari Krisis: Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Stabil..

Menteri Bahlil Lahadalia memuji Jokowi sebagai kepala negara yang berhasil memimpin Indonesia keluar dari krisis multidimensi seperti sekarang.


Bahlil: Hilirisasi Sekarang Itu Belum Betul-betul Berkeadilan 100 Persen

3 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 10 Juni 2024, usai ditemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bahlil: Hilirisasi Sekarang Itu Belum Betul-betul Berkeadilan 100 Persen

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, penghiliran atau hilirisasi di Indonesia belum 100 persen berkeadilan.


Terpopuler: Erick Thohir Dukung Investigasi Penyebab Ganguan Server PDNS, Ekonom Core Beberkan Dampak Defisit Anggaran bagi Pemerintahan Prabowo

3 hari lalu

Suasana pelayanan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan, Senin 1 Juli 2024. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim mengatakan akibat sistem down setelah ransomware Brain Chiper menyerang sistem Pusat Data Nasional Sementara 431 layanan imigrasi di seluruh Indonesia dan 151 layanan di luar negeri yang terganggu. Dan hari ini sudah berjalan dengan normal kembali. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Erick Thohir Dukung Investigasi Penyebab Ganguan Server PDNS, Ekonom Core Beberkan Dampak Defisit Anggaran bagi Pemerintahan Prabowo

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server PDNS.