Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Diduga Minta Fee Rp 25 Miliar, Ini Peran Bahlil di Izin Tambang

image-gnews
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah mencabut lebih dari 2.000 izin pertambangan.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah mencabut lebih dari 2.000 izin pertambangan.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia santer diduga melakukan politisasi izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU). Bahlil diduga menyalahgunakan wewenang untuk menghidupkan kembali izin usaha yang dicabut dengan meminta upeti kepada pengusaha.

Berdasarkan laporan investigasi Majalah Tempo berjudul "Menteri Bahlil Lahadalia Dalam Kisruh Pencabutan Izin Pertambangan", Bahlil yang menjabat sebagai Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi disinyalir mempolitisasi pencabutan IUP dengan dalih konsesi perusahaan tidak produktif. Bahkan Bahlil tercatat telah mencabut sebanyak lebih dari 2000 izin tambang dan HGU yang tidak produktif.

Meskipun demikian, tidak semua konsesi yang tidak produktif langsung dicabut izinnya. Bahlil disebut memberikan perlakuan istimewa kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengannya dan kepada pengusaha yang bersedia membayar upeti. Lantas seperti apa peran Bahlil dalam kisruh pencabutan izin tambang? Berikut penjelasannya.

Peran Bahlil dalam Perizinan Tambang

Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi, Bahlil memiliki peran yang cukup besar. Salah satunya untuk membuat pemetaan semua izin tambang dan perkebunan. Adapun tugas utama Bahlil adalah bertanggung jawab untuk mencabut ribuan izin yang dinilai tak produktif.

Selanjutnya, satuan tugas juga memiliki tanggung jawab untuk melelang izin yang tidak produktif. Hingga kemudian, Bahlil berperan untuk membagikan konsesi kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi dan pihak lainnya.

Kendati begitu, izin perusahaan milik Bahlil, yaitu PT Meta Mineral Pradana, yang terlihat tidak aktif melalui citra satelit, tidak ikut dicabut. Sebaliknya, Bahlil melalui orang-orangnya diduga meminta fee untuk mengaktifkan kembali izin yang dicabut.

Tak tanggung-tanggung, sejumlah pengusaha tambang yang izin usahanya dicabut bercerita, orang-orang di sekeliling Bahlil meminta upeti dengan besaran Rp 5-25 miliar. Besaran fee itu tergantung kondisi perusahaan, luas lahan dan banyaknya bahan penambangan. Tak hanya itu saja, Bahlil  ditengarai meminta saham perusahaan yang izinnya dikembalikan sebesar 30 persen.

Kepala Biro Hukum Kementerian Investasi Rilke Jeffru Huawe mengaku pernah mendapatkan informasi serupa dari sejumlah pengusaha. “Pernah ada pengusaha datang ke saya dan mengeluh soal permintaan fee,” katanya.

Ia lantas tak memungkiri bila mekanisme pemulihan izin tambang disebut dimanfaatkan oleh segelintir orang. Ia menyarankan pengusaha yang diperas untuk melapor ke aparat hukum. “Kalau ada orang BKPM yang kayak gitu, saya juga mau pecat orang itu,” kata Rilke.

Bahlil Bantah Minta Duit ke Pengusaha Tambang

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Bahlil sempat membantah meminta uang kepada pengusaha tambang. Ia mengatakan bahwa untuk mengurus perizinan tidak memerlukan duit apa pun. Ia bahkan berujar, apabila ada yang melakukan hal itu, maka harus dilaporkan ke polisi. “Kalau ada yang kayak gitu, laporkan saja ke polisi,” kata Bahlil saat menghadiri peresmian pabrik pupuk PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024 lalu.

Adapun, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut punya andil dalam sepak terjang Bahlil mencabut izin tambang. Pembentukan Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi diteken melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Lahan dan Penataan Investasi, yang ditanda tangani Jokowi pada 20 Januari 2022.

Sedangkan peran Bahlil dalam pencabutan izin pertambangan makin teristimewakan dengan terbitnya Keppres Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi. Sebagai Ketua Satgas percepatan Investasi, Kepres ini memungkinkan Bahlil menelusuri izin pertambangan dan perkebunan yang tak produktif.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan pihaknya akan segera memanggil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. "Kami sudah dengar berbagai dugaan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada yang meminta kalau mau menghidupkan kembali Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit harus bayar sekian, dan ada yang minta saham katanya. Ya Kami akan segera panggil Pak Bahlil" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2024.

Meski begitu, dia belum bisa memastikan waktu pemanggilan Bahlil, karena masih dalam proses. Selain itu, DPR RI baru memasuki masa persidangan. Sugeng menilai bahwa pembentukan Satgas tersebut pun mencederai tata kelola pemerintahan. Alasannya, tupoksi Satgas tersebut dalam mengevaluasi IUP milik perusahaan melampaui tugas milik tiga kementerian. "Kami sudah sejak awal tidak setuju yang namanya satgas" ujarnya.

Selengkapnya baca laporan Majalah Tempo: Menteri Bahlil Lahadalia Dalam Kisruh Pencabutan Izin Pertambangan

RIZKI DEWI AYU |  MAJALAH TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Istana Sebut Bakal Gelar Doa di IKN dan Jakarta untuk HUT RI ke-79

10 jam lalu

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Bakal Gelar Doa di IKN dan Jakarta untuk HUT RI ke-79

Pemerintah merencakanan zikir kebangsaan akan digelar pada 1 Agustus 2024.


Pilgub Jakarta 2024, Presiden Jokowi akan Nyoblos di TPS Gambir

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa anak-anak yang menyambutnya saat tiba di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Selasa 23 Juli 2024. Presiden menghadiri peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 bertema
Pilgub Jakarta 2024, Presiden Jokowi akan Nyoblos di TPS Gambir

Jokowi akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jakarta di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat.


Jokowi Berkantor di IKN 28 Juli, Bakal Ada Sidang Kabinet

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Berkantor di IKN 28 Juli, Bakal Ada Sidang Kabinet

Heru Budi Hartono memastikan Istana Kepresidenan dan Kementerian Perumahan Rakyat terus mempersiapkan segala kebutuhan Jokowi untuk berkantor di IKN.


Hamzah Haz dalam Kenangan Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers ketika mengunjungi rumah duka Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Haz, yang wafat di Jakarta pada Rabu (24/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Hamzah Haz dalam Kenangan Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani

Presiden Jokowi, Jusuf Kalla, dan Puan Maharani mengenang Hamzah Haz yang meninggal hari ini.


Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

13 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Respons Cak Imin soal Perbandingan Dinasti Soeharto dan Jokowi

Moeldoko merespons pernyataan Cak Imin mengenai perbandingan Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam kaitan dinasti politik


Jokowi Melayat ke Rumah Duka Hamzah Haz

14 jam lalu

Anggota Dewan Pembina Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. TEMPO/STR/Imam Sukamto
Jokowi Melayat ke Rumah Duka Hamzah Haz

Hamzah Haz meninggal pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 09.30 WIB pada usia 84 tahun.


Jokowi Panggil Luhut hingga Dirut KCIC di Tengah Isu Whoosh Bikin Rugi WIKA

14 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Panggil Luhut hingga Dirut KCIC di Tengah Isu Whoosh Bikin Rugi WIKA

Jokowi memanggil Luhut, Dirut KCIC, dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo sekitar pukul 10.45 WIB.


Presiden Jokowi Tanam Tebu di Merauke, Bisakah RI Swasembada Gula seperti Zaman Hindia Belanda?

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi Tanam Tebu di Merauke, Bisakah RI Swasembada Gula seperti Zaman Hindia Belanda?

Presiden Jokowi melakukan penanaman perdana tebu di lahan PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke. Indonesia pernah jadi eksportir gula dunia.


Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini

16 jam lalu

Anggota Dewan Pembina Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz. TEMPO/STR/Imam Sukamto
Jokowi akan Takziah ke Kediaman Hamzah Haz Siang Ini

Jenazah Hamzah Haz akan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga di Cisarua Bogor siang ini setelah salat zuhur.


Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (23/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Tanam Tebu Perdana di Merauke: Lapangannya Datar, Air Melimpah, Kesempatan untuk Jadi Lumbung Pangan..

Presiden Jokowi didampingi Iriana kemarin menanam tebu perdana di lahan PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.