TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal Metro pagi ini, Jumat, 8 Maret 2024 diawali dari peran Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam penguruan izin tambang. Bahlil diketahui juga menjabat sebagai Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi.
Berita yang juga banyak dibaca, yaitu tentang persidangan Sekretaris MA nonaktif Hasbi Hasan. Ia mengakui mengenal Windy Yunita Bestari Usman atau Windy Idol, tapi membantah pernah membelikannya rumah.
Berita terpopuler ketiga, yakni tentang Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung yang menangkap bos timah Ryan Susanto yang diduga kuat sebagai pelaku perusakan kawasan Hutan Lindung Pantai.
Berikut tiga berita populer di kanal Metro:
1. Diduga Minta Fee Rp 25 Miliar, Ini Peran Bahlil di Izin Tambang
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia santer diduga melakukan politisasi izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU). Bahlil diduga menyalahgunakan wewenang untuk menghidupkan kembali izin usaha yang dicabut dengan meminta upeti kepada pengusaha.
Berdasarkan laporan investigasi Majalah Tempo berjudul "Menteri Bahlil Lahadalia Dalam Kisruh Pencabutan Izin Pertambangan", Bahlil yang menjabat sebagai Ketua Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi disinyalir mempolitisasi pencabutan IUP dengan dalih konsesi perusahaan tidak produktif. Bahkan Bahlil tercatat telah mencabut sebanyak lebih dari 2000 izin tambang dan HGU yang tidak produktif.
Meskipun demikian, tidak semua konsesi yang tidak produktif langsung dicabut izinnya. Bahlil disebut memberikan perlakuan istimewa kepada orang yang memiliki hubungan dekat dengannya dan kepada pengusaha yang bersedia membayar upeti. Lantas seperti apa peran Bahlil dalam kisruh pencabutan izin tambang? Berikut penjelasannya.
Peran Bahlil dalam Perizinan Tambang
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi, Bahlil memiliki peran yang cukup besar. Salah satunya untuk membuat pemetaan semua izin tambang dan perkebunan. Adapun tugas utama Bahlil adalah bertanggung jawab untuk mencabut ribuan izin yang dinilai tak produktif.
Selanjutnya, satuan tugas juga memiliki tanggung jawab untuk melelang izin yang tidak produktif. Hingga kemudian, Bahlil berperan untuk membagikan konsesi kepada organisasi kemasyarakatan, koperasi dan pihak lainnya.
Kendati begitu, izin perusahaan milik Bahlil, yaitu PT Meta Mineral Pradana, yang terlihat tidak aktif melalui citra satelit, tidak ikut dicabut. Sebaliknya, Bahlil melalui orang-orangnya diduga meminta fee untuk mengaktifkan kembali izin yang dicabut.
Menteri Bahlil sempat membantah meminta uang kepada pengusaha tambang. Ia mengatakan bahwa untuk mengurus perizinan tidak memerlukan duit apa pun. Ia bahkan berujar, apabila ada yang melakukan hal itu, maka harus dilaporkan ke polisi. “Kalau ada yang kayak gitu, laporkan saja ke polisi,” kata Bahlil saat menghadiri peresmian pabrik pupuk PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024 lalu.
Baca selengkapnya di sini
Selanjutnya: Hasbi Hasan bantah beri rumah ke Windy Idol
