Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Andri Gustami Divonis Mati, Selain Kejahatan Narkoba 9 Jenis Pidana Ini Bisa Dikenai Hukuman Mati

image-gnews
Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami terlibat jaringan narkoba Fredy Pratama. AKP Andri Gustami melancarkan pengiriman narkoba jaringan Fredy Pratama saat melewati Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dok. Istimewa
Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami terlibat jaringan narkoba Fredy Pratama. AKP Andri Gustami melancarkan pengiriman narkoba jaringan Fredy Pratama saat melewati Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Dok. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Narapidana atau napi kasus narkoba menjadi yang terbanyak diganjar vonis hukuman mati di Indonesia. Terbaru adalah Mantan Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami. Vonis mati diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung karena ia terlibat peredaran narkoba jaringan Fredy Pratama.

“Menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa Andri Gustami,” kata ketua majelis hakim Lingga Setiawan dalam amar putusan yang dibacanya dalam persidangan, Kamis, 29 Februari 2024.

Lantas mengapa narapidana kasus narkoba dijatuhi hukuman mati?

Sebagai Kasat Narkoba, yang seharusnya memberantas peredaran narkoba, Andri Gustami justru terbukti mengawal dan meloloskan narkotika milik jaringan Fredy Pratama sejak Mei hingga Juni 2023. Disebut sebagai kurir narkoba istimewa, ia berperan dalam melancarkan pengiriman narkoba saat melewati Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten.

Alasan narapidana kasus narkoba dijatuhi hukuman mati

Penggunaan hukuman mati masih menjadi perdebatan di internasional lantaran berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM), yakni hak untuk hidup. ICCPR pun telah merekomendasikan penghapusan hukuman mati. Kendati demikian, Indonesia menjadi salah satu dari beberapa negara yang masih memberlakukan vonis pidana bunuh. Aturannya dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pidana yang bisa dikenai hukuman mati berdasarkan KUHP tersebut antara lain:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden (Pasal 104 KUHP).

2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 ayat (2) KUHP).

3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 ayat (3) KUHP).

4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP).

5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat (3) KUHP).

6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian (Pasal 444 KUHP).

9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K ayat (2) dan Pasal 149 O ayat (2) KUHP).

Dilansir dari Antara, hukuman mati juga diatur di luar KUHP, salah satunya terkait narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana bunuh untuk terpidana kasus narkoba dalam beleid ini dijelaskan bertujuan untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan menimbulkan efek jera pelaku lainnya.

UU Narkotika sendiri pernah digugat. Penggugat ingin hukuman mati dalam aturan tersebut dihapus. Namun, Mahkamah Konstitusi atau MK menolak uji materi tersebut. Pengadilan Konstitusi menyatakan hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin UUD 1945.

“Lantaran hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak termasuk hak asasi yang diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945,” bunyi salah satu alasan MK.

Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain. Hal ini demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, HAM harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan.

Alasan lain pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 1. The General Assembly Of The United Nations, By Its Resolution 3 dan telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam UU Narkotika.

Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, di antaranya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (extra ordinary crime).

“Sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati,” bunyi penjelasan MK.

Penerapan hukuman berat pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, Indonesia tak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk ICCPR yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR memperbolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, terkhusus kejahatan yang paling serius.

Terkait UU HAM, MK memandang bahwa undang-undang tersebut juga mengakui adanya pembatasan hak asasi seseorang dengan memberi pengakuan hak orang lain demi ketertiban umum. Dalam hal ini, MK menganggap hukuman mati merupakan bentuk pengayoman negara terhadap warga negara terutama hak-hak korban. Ibarat, membunuh pembunuh untuk mencegah pembunuhan berikutnya.

Pilihan Editor: Vonis Hukuman Mati AKP Andri Gustami, Dulu Terpidana Mati di Indonesia Dieksekusi Gantung, Bagaimana Kini?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Masih Telusuri Jaringan Narkoba yang Bawa 45 Bungkus Sabu ke RS Fatmawati

3 jam lalu

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap penyelundupan 45 paket sabu di parkiran Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Polisi juga mengincar kurir di Bintaro Sektor 9 saat hendak transaksi, Tangerang Selatan, Kamis, 4 Juli 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Polisi Masih Telusuri Jaringan Narkoba yang Bawa 45 Bungkus Sabu ke RS Fatmawati

Polisi belum tangkap pelaku lain dalam kasus penyelundupan 45 bungkus narkoba jenis sabu di RS Fatmawati.


Temuan Polisi di Kampung Boncos Palmerah: Dari Sabu Hingga Tembok Rahasia

5 jam lalu

Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos dan menangkap 42 orang yang positif mengonsumsi sabu, Rabu, 17 Juli 2024. Sumber: Polres Metro Jakarta Barat
Temuan Polisi di Kampung Boncos Palmerah: Dari Sabu Hingga Tembok Rahasia

Polres Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos, apa saja temuannya?


42 Orang di Kampung Boncos Palmerah Positif Narkoba

13 jam lalu

Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos dan menangkap 42 orang yang positif mengonsumsi sabu, Rabu, 17 Juli 2024. Sumber: Polres Metro Jakarta Barat
42 Orang di Kampung Boncos Palmerah Positif Narkoba

Personel Polres Metro Jakarta Barat melakukan operasi penggerebekan di Kampung Boncos Palmerah. 42 orang positif narkoba.


Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

14 jam lalu

Almas Tsaqibbirru. TEMPO/ Septhia Ryanthie
Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

Almas Tsaqibbirru menggugat Denny Indrayana sebesar Rp 500 miliar. Hakim menolak gugatan Almas. Berikut kilas balik gugatan tersebut.


Polisi Gerebek Kampung Boncos, 42 Orang Positif Gunakan Narkoba

1 hari lalu

Sejumlah tersangka dan barang bukti ditampilkan saat konferensi pers terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2 subsider Pasal 112 Ayat 2 juncto Pasal 132 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan diancam dengan pidana kurungan maksimal 20 tahun penjara. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Gerebek Kampung Boncos, 42 Orang Positif Gunakan Narkoba

Sebanyak 42 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba dalam penggerebekan Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat.


Penggerebekan Kampung Boncos Berawal dari Informasi Suplai 2 Kg Sabu

1 hari lalu

Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos dan menangkap 42 orang yang positif mengonsumsi sabu, Rabu, 17 Juli 2024. Sumber: Polres Metro Jakarta Barat
Penggerebekan Kampung Boncos Berawal dari Informasi Suplai 2 Kg Sabu

Dalam penggerebekan narkoba di Kampung Boncos, sebanyak 42 orang positif mengonsumsi sabu.


ASN di Sumsel Ditangkap Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Ini Ancaman Hukumannya

1 hari lalu

Ditreskrimum Polda Sumsel menangkap seorang ASN di Palembang dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
ASN di Sumsel Ditangkap Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Ini Ancaman Hukumannya

ASN di Sumatera Selatan ditangkap dengan dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Bagaimana ancaman hukumannya?


Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

Adik Almas Tsaqibbirru mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di UU Pilkada. Gugatan itu diduga untuk menjegal Kaesang maju ke Pilgub.


Penyeludupan 106 Kilogram Sabu Digagalkan di Kepri, 3 WNA India Jadi Tersangka

1 hari lalu

Konferensi pers pengungkapan kasus penyeludupan 106 kilogram sabu jaringan narkotika internasional di Batam, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Penyeludupan 106 Kilogram Sabu Digagalkan di Kepri, 3 WNA India Jadi Tersangka

Badan Narkotika Nasional Republik mengagalkan penyeludupan 106 kilogram narkotika jenis sabu dari Malaysia.


PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

1 hari lalu

Ketua DPP PSI, Sigit Widodo, usai menghadiri diskusi 'Menakar Komitmen Lingkungan Calon Wali Kota Depok Kaesang Pangarep' yang diselenggarakan Relawan Kaesang Menang Depok di Joglo Nusantara, Kecamatan Sawangan, Depok, Ahad, 2 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

PSI menanggapi soal anak Boyamin Saiman yang mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di Pilkada yang diduga untuk jegal Kaesang ke Pilgub.