Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top Metro: Robert Bonosusatya di Dugaan Korupsi Timah, Otorita IKN vs Warga

Reporter

image-gnews
Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Desain Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal Metro pagi ini, Selasa, 12 Maret 2024 diawali dari nama pengusaha Robert Priantono Bonosusatya ikut mencuat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang ditangani Kejaksaan Agung. Ia pun buka suara soal ini.

Berita populer lainnya warga Desa Pemaluan, Kalimantan Timur, yang diminta merobohkan rumahnya oleh Otorita Ibu Kota Negara (Otorita IKN) karena dianggap tinggal di kawasan ilegal

Artikel lain yang juga banyak dibaca publik tentang cerita dari polisi, warga, dan saksi di balik peristiwa satu keluarga tewas usai melompat dari apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.

Berikut tiga berita terpopuler:

1. Nama Robert Bonosusatya Mencuat di Dugaan Korupsi Timah, Begini Tanggapannya

Nama pengusaha Robert Priantono Bonosusatya ikut mencuat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang ditangani Kejaksaan Agung. Ia disebut pernah menguasai saham PT Refined Bangka Tin. Baik Robert dan PT Refined kerap disebut dengan singkatan yang sama: RBT.

Adapun kantor PT RBT digeledah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada 23 Desember 2023. Perusahaan tambang itu dituduh terlibat korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022. 

Suparta, Direktur Utama PT RBT; dan Reza, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Kejaksaan Agung. “Saya bukan pemilik PT RBT,” kata Robert dikutip Majalah Tempo edisi 11-17 Maret 2024.

Perusahaan timah lain juga ikut digeledah. Hingga awal Maret 2024, total tersangka mencapai 14 orang. Salah seorang di antaranya bernama Tamsil Tamron yang kerap dikenal sebagai raja timah dari Bangka Belitung. Tiga direksi PT Timah juga menjadi tersangka dan diterungku. 

Kerugian negara dan kerusakan lingkungan akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 271 triliun. Dalam kasus ini, PT Refined Bangka Tin menjadi sorotan karena menjadi salah satu mitra utama PT Timah untuk mengelola timah di Bangka Belitung.

Penjelasan lebih detail datang dari kuasa hukum Robert, Harris Arthur Hedar. Haris mengakui Dirut PT RBT, Suparta, dan kliennya berteman dekat. "Mereka memang berteman, sama-sama orang tambang," kata Harris saat ditemui di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Maret 2024. Dalam wawancara itu, Harris juga mengaku sebagai pengacara PT RBT.

Baca selengkapnya di sini

Selanjutnya: Warga Pemaluan Takut Terjadi Pulau Rempang Jilid II di IKN

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

15 menit lalu

Arsitektur  Istana Kepresidenan di IKN karya Nyoman Nuarta. (Dok. Nyoman Nuarta)
Otorita IKN Klaim Kantongi 421 Surat Minat Investasi di Ibu Kota Baru

Otorita IKN mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor.


Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

2 jam lalu

Pembangunan IKN Belum Rampung, Jokowi: Keppres Melihat Situasi Lapangan
Prabowo Disebut Serahkan Pembangunan IKN ke Gibran, Apa Alasannya?

Pembangunan IKN menghadapi sejumlah masalah. Prabowo disebut serahkan proyek IKN ke Gibran. Apa alasannya?


Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Tidak Menjawab Persoalan di Lapangan

2 jam lalu

Proyek pembangunan Bangunan Gedung dan Kawasan Kementerian Koordinator 3 di IKN. ANTARA/HO-PT Waskita Beton Precast/am.
Perpres Percepatan Pembangunan IKN Dinilai Tidak Menjawab Persoalan di Lapangan

Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) yang diteken Presiden Jokowi dinilai tidak menjawab persoalan.


Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

3 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menunjukkan Peta Guna Lahan Otorita IKN yang bakal digunakan pemerintah dalam presentasi kepada calon investor IKN, Rabu, 5 April 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Polemik Air Bersih di IKN, Benarkah Pemerintah Mau Beli Air dari Balikpapan?

Pemerintah berencana membeli air bersih dari Balikpapan untuk menyuplai kebutuhan di IKN


Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

16 jam lalu

Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau langsung sodetan akses jalan menuju rencana Ibu Kota Negara (IKN) yang baru, di Provinsi Kalimantan Timur pada Selasa (24/8/2021). ANTARA/HO-Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
Analis Ekonomi Apindo Paparkan IKN dan Utang Jatuh Tempo akan Perberat Beban APBN Prabowo

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo menghawatirkan pengelolaan fiskal era Prabowo yang dibebani pembangunan IKN dan utang jatuh tempo


Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

17 jam lalu

Gedung Kementerian PUPR. Foto : Kementerian PUPR
Sehari Setelah Jokowi Teken Perpres Percepatan IKN, Otorita Gelar Rapat di PUPR

Otorita IKN langsung menggelar rapat di PUPR pada hari ini, sehari setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Percepatan Pembangungan ibu kota baru itu.


Jokowi Belum Jelas Kapan Pindah ke IKN karena Fasilitas Belum Siap, PUPR: Sedang Kami Usahakan

19 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Belum Jelas Kapan Pindah ke IKN karena Fasilitas Belum Siap, PUPR: Sedang Kami Usahakan

Kementerian PUPR mengupayakan fasilitas di Ibu Kota Nusantara atau IKN segera siap, sehingga Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa segera pindah.


Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Terkini: Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite, Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN

Anggota BPH Migas Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite.


Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Obral HGU hingga 190 Tahun

22 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Obral HGU hingga 190 Tahun

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.


Jokowi Teken Perpres Kebut Pembangunan IKN, Investor Bisa Pakai HGU 190 Tahun

22 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi Teken Perpres Kebut Pembangunan IKN, Investor Bisa Pakai HGU 190 Tahun

Pemerintah telah menyiapkan 36 ribu hektare lahan untuk pembangunan IKN. Namun, belum semuanya clean and clear.