Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apakah itu Yayasan Supersemar, Kasus Apa yang Membelitnya? Berikut Kronologinya

image-gnews
Kantor Yayasan Supersemar di Gedung Granadi lantai 4, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu, 8 April 2009. dok/ Yosep Arkian
Kantor Yayasan Supersemar di Gedung Granadi lantai 4, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu, 8 April 2009. dok/ Yosep Arkian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 19 November 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyita Gedung Granadi yang dimiliki oleh Keluarga Cendana, identik dengan keluarga Presiden Soeharto, sebagai bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait gugatan dari Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar yang juga dimiliki oleh Keluarga Cendana.

Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur, saat itu menjelaskan bahwa gugatan terhadap Yayasan Supersemar oleh Kejaksaan Agung secara perdata dilakukan pada tahun 2007 terkait dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Menurutnya, dana beasiswa dari berbagai tingkat sekolah diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya dan dipinjamkan kepada pihak ketiga. "Gedung Granadi telah disita secara resmi oleh eksekutor," katanya pada Senin, 19 November 2018.

Berikut adalah rangkaian peristiwa terkait kasus tersebut sejak pendirian Yayasan Supersemar hingga putusan pengadilan:

16 Mei 1974 

Yayasan Supersemar didirikan dengan modal awal sebesar Rp 10 juta dari Presiden Soeharto. Yayasan ini bertujuan untuk membantu siswa berbakat yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

1998

Setelah Soeharto lengser, Kejaksaan Agung menemukan penyimpangan dana dari tujuh yayasan yang didirikan oleh Soeharto, termasuk Yayasan Supersemar. Jumlah dana yang disalahgunakan mencapai sekitar Rp 1,4 triliun dan US$ 420 juta.

11 Oktober 1999 

Jaksa Agung Andi M. Ghalib mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan karena tuduhan penyalahgunaan dana negara oleh Soeharto melalui ketujuh yayasan tidak terbukti.

Desember 1999 

Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan pengusutan kembali terkait dana Yayasan Supersemar dan kekayaan lainnya yang dimiliki oleh Soeharto.

2000

Kejaksaan Agung menetapkan Soeharto sebagai tersangka dan memasuki tahap penuntutan. Namun, persidangan dihentikan karena Soeharto dinyatakan mengalami sakit otak permanen.

2007 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah mentok di jalur pidana, Kejaksaan Agung menggugat Soeharto secara perdata. Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan tersebut dan menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi sejumlah US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar.

2010 

Putusan tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, terdapat kesalahan pengetikan dalam putusan tersebut yang mengakibatkan penundaan eksekusi.

2015

Setelah lima tahun berlalu, Kejaksaan Agung mengajukan permohonan peninjauan kembali. Majelis hakim memperbaiki kesalahan pengetikan dalam putusan kasasi 2010. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Yayasan Supersemar ditetapkan sebesar US$ 315 juta dan Rp 139,2 miliar.

2018 

Kejaksaan Agung menyatakan akan menyita sejumlah saham dan rekening atas nama Yayasan Supersemar sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan. Penyitaan tersebut termasuk penyitaan Gedung Granadi yang dimiliki oleh Keluarga Cendana. Aset Yayasan Supersemar yang telah disita baru mencapai sekitar Rp 243 miliar dari total yang harus disita sebesar Rp 4,4 triliun.

Menurut informasi yang dilaporkan oleh majalah Tempo, Yayasan Supersemar tidaklah satu-satunya lembaga dana yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga Suharto. Ada lima yayasan lain yang juga diduga melakukan penyelewengan dana.

Yayasan-yayasan tersebut antara lain: Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Dharmais, Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila, Yayasan Damandiri, dan Yayasan Trikora.

Yayasan Dakab awalnya didirikan untuk membantu keluarga besar Golkar, namun sejak tahun 1998 tujuan yayasan tersebut diubah untuk membantu pengentasan kemiskinan. Namun, dana yang terkumpul oleh yayasan tersebut diduga dialirkan kepada perusahaan-perusahaan swasta, termasuk PT Sempati Nusantara Airlines yang dimiliki oleh Tommy Soeharto.

Dugaan penyelewengan dana serupa juga terdapat pada yayasan-yayasan lain yang dimiliki oleh keluarga Soeharto.

MICHELLE GABRIELA  | CAESAR AKBAR  I  MAJALAH TEMPO

Pilihan Editor: Titiek: 70 Persen Rektor Pernah Dapat Beasiswa Yayasan Supersemar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

14 jam lalu

Kondisi kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care melaporkan adanya temuan kerangkeng manusia di halaman belakang rumah Teguh Rencana yang kini menjadi tersangka setelah terjaring OTT KPK. Dok. Migrant Care
Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

Tim Advokasi Penegakan HAM mengungkap daftar kejanggalan dalam persidangan eks Bupati Langkat di kasus kerangkeng manusia.


Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Pengadilan Jakarta Barat ke MA

1 hari lalu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan putusan kasus penikaman seorang wanita di Central Park Mall. Hakim memutuskan terdakwa Andi Andoyo yang mengalami skizofrenia terbukti bersalah dan dipidana penjara 16 tahun, Senin, 8 Juli 2024, Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pemuda Skizofrenia Divonis 16 Tahun Bui, Kuasa Hukum Bakal Laporkan Hakim Pengadilan Jakarta Barat ke MA

Hasil VeRP terhadap Andi Andoyo terdapat tiga kesimpulan, salah satunya terdakwa mengidap gangguan jiwa berat, Skizofrenia Paranoid


Apatis Gelar Aksi di MA, Minta Aturan Kenaikan UKT dan IPI Dicabut

1 hari lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Apatis Gelar Aksi di MA, Minta Aturan Kenaikan UKT dan IPI Dicabut

Apatis telah mengajukan uji materi Permendikbud yang menjadi biang keladi meroketnya biaya UKT dan IPI.


Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

1 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Daftar Aset Tanah dan Mobil Mewah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejagung di Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset tanah dan mobil mewah milik Harvey Moeis, tersangka kasus korupsi timah.


Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

1 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barang bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kata Kejaksaan Agung soal Rencana Pemanggilan Robert Bonosusatya di Kasus Korupsi Timah

Majalah Tempo edisi 28 April 2024 menyebut, sebagian besar tersangka korupsi timah merupakan teman dekat Robert Bonosusatya.


Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

2 hari lalu

Ketua majelis hakim Sulistiyanto Budiharto menyinggung kedermawanan bos timah Tamron alias Aon dalam sidang menghalangi penyidikan kasus timah dengan terdakwa Toni Tamsil di PN Pangkalpinang, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Servio Maranda
Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

Sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah di PN Pangkalpinang menghadirkan pemilik perusahaan timah, Tamron alian Aon.


Daftar 5 Aset Tanah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung

3 hari lalu

Smelter Timah milik Harvey Moeis, PT Refined Bangka Tin (RBT) yang terletak di Kawasan Industri Jelitik Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. TEMPO/servio maranda
Daftar 5 Aset Tanah Milik Harvey Moeis yang Disita Kejaksaan Agung

Harvey Moeis diduga menjadi perpanjangan tangan atau pihak perwakilan dari PT RBT yang terjerat kasus ini pada 2018-2019.


Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung

3 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pegi Setiawan Bebas dari Status Tersangka Pembunuhan Vina, Ini Kata Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung menghormati putusan hakim PN Bandung yang membebaskan Pegi Setiawan.


Kejagung Sita 5 Tanah dan Bangunan Milik Harvey Moeis di Kawasan Elite Jakarta

4 hari lalu

Harvey Moeis. antaranews.com
Kejagung Sita 5 Tanah dan Bangunan Milik Harvey Moeis di Kawasan Elite Jakarta

Kejaksaan Agung menyita 5 aset dari tersangka Harvey Moeis. Satu aset berada di Jakarta Barat dan empat lainnya berada di Jakarta Selatan.


Dulu Membebaskan, Kini Minta Gazalba Saleh Ditahan di Rutan, Hakim PN Tipikor: Saudara Ditahan Lagi Ya

4 hari lalu

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh keluar dari Rumah Tahanan Negara Klas I Cabang KPK setelah dinyatakan bebas, di gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 27 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menerima nota keberatan atau eksepsi mantan Hakim Agung Gazalba Saleh dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). TEMPO/Imam Sukamto
Dulu Membebaskan, Kini Minta Gazalba Saleh Ditahan di Rutan, Hakim PN Tipikor: Saudara Ditahan Lagi Ya

Setelah membebaskan pada putusan sela, hakim PN Tipikor meminta Gazalba Saleh untuk ditahan lagi di Rutan Kelas IA Jakarta Timur.