Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Thomas Umbu Pati, Pejabat Otorita IKN yang Teken Surat Pembongkaran Rumah Warga

image-gnews
Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Thomas Umbu Pati. antaranews.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Otorita IKN menerbitkan surat undangan dan teguran pertama mengenai pembongkaran bangunan yang ditujukan bagi warga RT 05 Pemaluan, Kalimantan Timur pada Senin, 4 Maret 2024. Surat itu diketahui ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati. Dalam isi suratnya, rumah salah seorang di RT 05 Pemaluan harus segera dibongkar karena tidak sesuai dengan ketentuan Tata Ruang Wilayah Pembangunan IKN pada tanggal 29 Agustus 2023 dan 4 hingga 6 Oktober 2023. Lantas, seperti apa sosok Thomas Umbu Pati?

Sebelumnya, Thomas menjelaskan bahwa surat itu bermaksud sebagai “teguran” agar masyarakat tidak ada yang membangun bangunan tanpa izin dari Otorita IKN. Pihak Otorita IKN hingga saat ini masih mengumpulkan terkait identifikasi status lahan, mulai dari pemilik asli, sampai pengecekan izin membangun. “Jadi kita identifikasi banyak hal dan kami kumpuli semua,” kata kata Thomas melalui diskusi WhatasApp call pada Rabu malam, 13 Maret 2024. 

Profil Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi

Adapun Thomas merupakan pria berdarah Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang lahir pada 28 September 1973. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dia dilantik menjadi Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN pada Kamis, 13 Oktober 2022 lalu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123/TPA Tahun 2022. 

Sebelumnya, Thomas Umbu Pati menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi IKN. Dia juga tercatat pernah menduduki posisi sebagai Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. 

Namun, Thomas lebih dahulu mengawali karier birokrasinya pada Protokoler Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Posisi itu didapat usai dirinya menuntaskan pendidikan dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri atau STPDN (sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN) pada 1997. 

Ketika ditanya soal penerbitan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Thomas mengaku dirinya tidak bisa tidur hampir 5 bulan selama masa penyusunan undang-undang itu. Bahkan dari awal pembahasan hingga peraturan implementasinya. 

“Dan saya kemarin khususnya terkait dengan kewenangan Otorita (IKN). Nah itu ada di saya. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 (Tahun 2022), dan ada pula peraturan pelaksana, Perpres (peraturan presiden) dan Peraturan Pemerintah (PP). Nah, saya mendapat tugas berhubungan dengan kewenangan khusus. Dan itu sudah selesai, tinggal nanti dikonsultasikan dengan DPR,” ucapnya saat kunjungan ke Universitas Balikpapan (Uniba), Kalimantan Timur, Jumat, 3 Juni 2022. 

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (e-LHKPN) pada laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Thomas pertama kali menyampaikan total kekayaannya saat menjabat Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Jumlah hartanya kala itu sebesar Rp 1,6 miliar per 31 Desember 2019. 

Kemudian, Thomas kembali menyerahkan LHKPN dengan jumlah yang sama dari tahun sebelumnya, yaitu Rp 1,6 miliar per 31 Desember 2020. Kekayaannya sebagaimana laporan terakhir pada 18 Februari 2022 naik menjadi Rp 2,06 miliar, dengan rincian sebagai berikut:

-    Tanah dan bangunan: Rp 1.100.000.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

-    Alat transportasi dan mesin: Rp 960.000.000.

-    Harta bergerak lainnya: -

-    Surat berharga: -

-    Kas dan setara kas: -

-    Harta lainnya: -

-    Utang: - 

Thomas Umbu Pati mengaku hanya memiliki satu bidang tanah dan bangunan seluas 115/220 meter persegi yang terletak di Kota Tangerang. Dia juga hanya mengisi garasinya dengan dua unit mobil, yaitu Toyota Vellfire (2018) dan Honda Jazz (2017). 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Polda Metro Jaya Amankan 66 Kilogram Ganja, Modus Pengiriman Paket Makanan dan Minuman

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dirjend Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin

4 jam lalu

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, membuka Rapat Kerja dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuasin di Jakabaring Selatan, 16-17Juli 2024. Dok. Pemkab Banyuasin.
Dirjend Dukcapil Kemendagri Apresiasi Kinerja Dukcapil Banyuasin

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Dr. Teguh Setyabudi, memberikan apresiasi tinggi atas peningkatan target pelayanan yang terus dilakukan oleh Pemkab Banyuasin di bawah komando Pj. Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam.


Begini Presiden Jokowi Menjawab Isu IKN: Tunda Ngantor, Cari Investasi, dan HGU 190 Tahun

6 jam lalu

Jokowi Sebut Akan Pindah ke IKN Saat Infrastuktur Telah Rampung
Begini Presiden Jokowi Menjawab Isu IKN: Tunda Ngantor, Cari Investasi, dan HGU 190 Tahun

Presiden Jokowi berbicara soal upaya menarik investasi asing hingga kemudahan bagi pemodal.


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

8 jam lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


Soal HGU 190 Tahun di IKN: Jokowi Buka Suara dan Pengamat Nilai Lebih Parah dari VOC

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama rombongan berjalan di kebun kopi Desa Kembahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat, Jumat, 12 Juli 2024. Dalam kunjungannya, Jokowi menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas kopi Indonesia, yang memiliki sekitar 1,2 juta hektare lahan produksi yang tersebar di seluruh negeri. Foto: Sekretariat Presiden
Soal HGU 190 Tahun di IKN: Jokowi Buka Suara dan Pengamat Nilai Lebih Parah dari VOC

Presiden Jokowi untuk pertama kalinya menjelaskan secara terbuka alasan di balik pemberian hak guna usaha atau HGU lahan hingga 190 tahun


Pembangunan IKN Molor, Jokowi: Karena Hujan Deras

11 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Pembangunan IKN Molor, Jokowi: Karena Hujan Deras

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) molor gara-gara hujan deras.


Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

11 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor di IKN.


Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

11 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN memang tidak akan selesai dalam waktu dua atau tiga tahun.


Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget

13 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Batal Ngantor di IKN Bulan Ini, Jokowi: Hujan Deras Banget

Presiden Jokowi mengakui bahwa dia masih melihat kesiapan infrastruktur terkait rencana untuk berkantor di IKN pada bulan ini.


Ini Tempat Menginap Paskibraka hingga Tamu Upacara 17 Agustus di IKN

13 jam lalu

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membuka Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tahun 2024 di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 13 Juni 2024. Foto Humas BPIP
Ini Tempat Menginap Paskibraka hingga Tamu Upacara 17 Agustus di IKN

Sejumlah bangunan Kementerian Koordinator di IKN disiapkan untuk tempat menginap Paskibraka hingga tamu.


Terkini Bisnis: Trem Otonom Akan Beroperasi di IKN Agustus Mendatang, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

14 jam lalu

Potret pembangunan infrastruktur inti di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Terkini Bisnis: Trem Otonom Akan Beroperasi di IKN Agustus Mendatang, Kadin Siapkan White Paper Usulan Pelaku Usaha

Rangkaian trem otonom dijadwalkan tiba di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada akhir Juli 2024.