Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SETARA Institute Berikan 4 Catatan soal RPP Manajemen ASN, Singgung Komitmen Reformasi TNI-Polri

image-gnews
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. ANTARA News/Fathur Rochman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - SETARA Institute memberikan catatan kepada pemerintah perihal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan melalui RPP ini pemerintah tidak punya komitmen politik untuk menguatkan reformasi TNI-Polri sesuai dengan amanat Reformasi 1998.

"Menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI dengan dalih kompetensi yang justru dilakukan oleh pejabat sipil, yaitu Joko Widodo," kata Halili dalam keterangan tertulis, Sabtu, 16 Maret 2024.

Berikut catatan dari SETARA Institute, yaitu:

1.    Penyusunan RPP ASN semestinya mengokohkan komitmen Reformasi TNI-Polri sehingga tetap meletakkan dua alat negara ini sebagai instrumen negara yang kuat dan profesional pada bidang pertahanan dan bidang keamanan negara. Tidak didorong untuk mengokupasi jabatan-jabatan pemerintahan yang secara substantif dan selama ini menjadi tugas dan fungsi ASN.

2.    Peraturan ini sebenarnya dapat menguatkan pembatasan jabatan sipil bagi TNI-Polri sesuai UU TNI dan UU Polri. Berbagai Jabatan ASN yang dapat diduduki prajurit TNI dalam PP ASN semestinya tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang telah merinci jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI tanpa melalui mekanisme pensiun dini, sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) UU No. 20/2023 tentang ASN.

Merujuk pada UU No. 2/2002 tentang Polri Pasal 28 ayat (3), jabatan-jabatan tersebut perlu dipastikan memiliki sangkut paut dengan kepolisian dan ada penugasan resmi dari Kapolri.

Terhadap jabatan-jabatan ASN di luar ketentuan UU TNI dan UU Polri, PP ASN ini perlu menegaskan bahwa prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, sebagaimana Pasal 47 ayat (1) UU TNI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Merujuk kepada Pasal 28 ayat (3) UU Polri menegaskan bahwa Anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

3.    UU ASN mengatur bahwa jabatan ASN terdiri atas Jabatan Manajerial dan Non-Manajerial. Pengaturan PP ini semestinya memberikan gambaran yang jelas perihal kriteria dan/atau jabatan-jabatan apa saja yang dapat diduduki prajurit TNI/Polri untuk jabatan ASN.

Kriteria dan syarat yang ketat perlu dilakukan agar RPP ini tidak menjadi pintu masuk yang seluas-luasnya bagi penempatan TNI-Polri pada jabatan sipil yang dapat memicu massifnya kembali praktik Dwifungsi ABRI dan merusak tatanan demokratis. 

4.    Mengingat dalam UU ASN memiliki konsep resiprokal, ASN dapat mengisi jabatan-jabatan tertentu di lingkungan TNI-Polri, maka perlu diperhatikan agar pengaturan dalam rancangan PP ini tidak menambah persoalan mengenai karir-karir ASN dan prajurit TNI-Polri ke depannya.

Penempatan sesuai kebutuhan Kementerian/Lembaga harus menjadi prinsip yang diutamakan sehingga penempatan dapat tepat sasaran. RPP Manajemen ASN harus dipastikan menjadi instrumen untuk mewujudkan birokrasi berdampak, seperti jargon Kemenpan/RB, bukan untuk menjadi sarana perluasan penempatan TNI-Polri pada jabatan-jabatan ASN.

Pilihan Editor: Nota Pembelaan Andhi Pramono, Penasihat Hukum Ajukan 6 Permohonan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

5 jam lalu

Dokumen terbaru dari Cilangkap kembali memantik kontroversi RUU TNI. Usulan revisi sarat agenda perluasan wewenang militer.
Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.


TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

7 jam lalu

Ada agenda terselubung di balik rencana penghapusan larangan berbisnis bagi prajurit TNI.
TNI Sebut Prajurit Militer Tetap Bayar Pajak dan Retribusi jika Diperbolehkan Berbisnis

Wacana penghapusan larangan berbisnis bagi TNI ini muncul melalui surat dari Panglima TNI kepada Menkopolhukam.


TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

10 jam lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
TNI Usul Larangan Berbisnis Dihapus dalam UU TNI, Kapuspen: Bisnis Jadi Sampingan Saja

"Bisnis yang dilakukan (prajurit TNI) sebagai pekerjaan sampingan saja," kata Kapuspen TNI Nugraha kepada Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.


Saat ASN Solo Ikut Lepas Gibran yang Resmi Mundur Menjelang Pelantikan Wakil Presiden

15 jam lalu

Sejumlah ASN Kota Solo membawa poster bertuliskan ucapan terima kasih untuk Gibran Rakabuming Raka yang telah mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Saat ASN Solo Ikut Lepas Gibran yang Resmi Mundur Menjelang Pelantikan Wakil Presiden

Mereka ikut melepas Gibran yang dalam kurun waktu tiga bulan lagi akan resmi dilantik sebagai Wakil Presiden RI.


ASN di Sumsel Ditangkap Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Ini Ancaman Hukumannya

1 hari lalu

Ditreskrimum Polda Sumsel menangkap seorang ASN di Palembang dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
ASN di Sumsel Ditangkap Atas Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Ini Ancaman Hukumannya

ASN di Sumatera Selatan ditangkap dengan dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Bagaimana ancaman hukumannya?


Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, Tolak Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis

2 hari lalu

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur ditemui di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Ahad, 2 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Revisi UU TNI, Tolak Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti revisi UU TNI.


KIKA Kecam Pernyataan Rektor Unair Soal Etika Kebebasan Berpendapat ASN di Kampus

2 hari lalu

Rektor Unair, Prof Nasih (kanan) kembali angkat Prof Bus (kiri) menjadi Dekan Unair, Rabu 9 Juli 2024. Foto: HANAA SEPTIANA/TEMPO
KIKA Kecam Pernyataan Rektor Unair Soal Etika Kebebasan Berpendapat ASN di Kampus

KIKA mengkritik pernyatan Rektor Unair Mohammad Nasih. KIKA menilai mengharamkan kritik sama saja dengan menolak peradaban.


ASN di Palembang Ditangkap Kasus Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Terancam 20 Tahun Penjara

3 hari lalu

Ditreskrimum Polda Sumsel menangkap seorang ASN di Palembang dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal, Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Yuni Rahmawati
ASN di Palembang Ditangkap Kasus Kepemilikan Senjata Api Ilegal, Terancam 20 Tahun Penjara

Polisi memastikan 4 pucuk senjata api ilegal yang ditemukan di rumah ASN Kemenhub di Palembang itu adalah senjata pabrikan.


Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

3 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Kritik Pencabutan Larangan Prajurit Berbisnis di Draf Revisi UU TNI, Setara Desak DPR Tunda Pembahasannya

Setara Institute menyoroti sejumlah pasal dalam revisi UU TNI di antaranya pasal 39 soal pencabutan larangan berbisnis


Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

6 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Pj Gubernur Jabar Ancam Beri Sanksi Ini terhadap ASN yang Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024

Menjelang Pilkada 2024, Bey meminta komitmen para ASN dengan tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.