Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jaksa Agung dan Sri Mulyani Bahas Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Pembiayaan Ekspor Rp. 2,5 T

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani membahas dugaan korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bernilai Rp.2,54 triliun. Pembahasan  berlangsung  hari ini di Gedung Utama Kejaksaan, Senin 18 Maret 2024. 

Kepada Sri Mulyani, Burhanuddin menyampaikan kredit ini terdiri dari beberapa tahapan (batch). Dengan Batch 1 yang terdiri dari 4 perusahaan terindikasi fraud dengan total Rp 2,504 triliun.

Adapun 4 perusahaan terlibat, antara lain: PT RII sebesar Rp1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp216 miliar,    PT SPV sebesar Rp144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp305 miliar.

“Terhadap perusahaan tersebut, akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk ditindaklanjuti pada proses penyidikan,” ujar Burhanuddin dalam siaran pers diterima TEMPO hari ini.

Berikutnya, akan ada Batch 2 yang terdiri dari 6 perusahaan yang terindikasi fraud senilai Rp 3 triliun dan 85 miliar masih dalam proses pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dan akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dalam rangka recovery asset.

Jaksa Agung mengingatkan perusahaan debitur Batch 2 agar segera menindaklanjuti kesepakatan dengan JAM DATUN, BPKP, dan Inspektorat Kementerian Keuangan, agar nantinya tidak berlanjut kepada proses pidana. 

Laporan kredit LPEI ini terdeteksi pada tahun 2019 dan sampai saat ini para debitur perusahaan tersebut statusnya belum ditentukan. "Perusahaan-perusahaan debitur tersebut bergerak pada bidang kelapa sawit, batu bara, perkapalan dan nikel," kata Burhanuddin.

Sinergi 2 Lembaga Negara

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, kunjungan kali ini merupakan bentuk sinergi Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum tengtang keuangan negara. Hal ini serupa dengan penanganan perkara dalam Satgas BLBI. 

Sri Mulyani mengatakan, LPEI akan terus melakukan penelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. LPEI juga akan terus bekerja sama dengan JAM DATUN, BPKP RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam satu Tim Terpadu.

“Negara tetap mendukung LPEI melaksanakan perannya meningkatkan ekspor Indonesia dengan menerapkan tata kelola yang baik," ujar Sri Mulyani.

Dia menambahkan zero tolerance terhadap segala bentuk pelanggaran hukum agar peran strategisnya berjalan optimal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009.

AYU CIPTA 

Pilihan Editor: KPK Kembali Sita 3 Tanah Milik Eks Kepala Bea Cukai Andhi Pramono di Kepulauan Riau

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luncurkan Simbara, Luhut Klaim Negara Bisa Dapat Royalti hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

9 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luncurkan Simbara, Luhut Klaim Negara Bisa Dapat Royalti hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

Pemerintah luncurkan Simbara dengan perluasan pada komoditas nikel dan timah. Luhut klaim bisa hasilkan royalti hingga Rp 10 triliun per tahun.


Masih Ada 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Dilimpahkan ke Penuntut Umum

12 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar (kedua kiri) bersama Kepala Kejari Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers saat pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, dengan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim serta barang bukti sejumlah unit/bidang tanah dan bangunan, sejumlah mobil mewah, tas branded, perhiasan dan logam mulia, uang miliaran rupiah, jutaan dollar Singapura dan ratusan Dollar AS. TEMPO/M Taufan Rengganis
Masih Ada 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Dilimpahkan ke Penuntut Umum

Kejaksaan Agung berjanji akan segera melimpahkan empat tersangka korupsi timah tersebut ke penuntut umum Kejari Jaksel.


Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

15 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana pemberian insentif pajak untuk orang kaya di Family office. Desain rancangan dan insentif untuk Famlily Office masih dikaji.


Sri Mulyani Sebut Simbara Tingkatkan PNBP Minerba, Tahun Lalu 18 Persen di Atas Target

19 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kanan), Menkeu Sri Mulyani (kedua kiri), Menhub Budi Karya Sumadi (kiri) dan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kanan) berfoto bersama usai peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Simbara Tingkatkan PNBP Minerba, Tahun Lalu 18 Persen di Atas Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keberadaan Simbara meningkatkan penerimaan negara bukan pajak batu , tahun lalu mencapai 18 persen di atas target. Tahun ini Simbara diluncurkan untuk nikel dan timah


Barang Bukti Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim, Tumpukan Uang hingga Mobil Mewah

20 jam lalu

Petugas Kejaksaan melihat barang bukti berupa uang Rupiah, Dollar Singapura dan tas branded saat pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, dengan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim serta barang bukti sejumlah unit/bidang tanah dan bangunan, sejumlah mobil mewah, tas branded, perhiasan dan logam mulia, uang miliaran rupiah, jutaan dollar Singapura dan ratusan Dollar AS. TEMPO/M Taufan Rengganis
Barang Bukti Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim, Tumpukan Uang hingga Mobil Mewah

Kejagung menunjukkan barang bukti kasus dugaan korupsi timah milik tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim.


88 Tas Branded Jadi Barang Bukti Kasus Harvey Moeis, Kuasa Hukum Sebut Sandra Dewi Keberatan

20 jam lalu

Petugas Kejaksaan merapihkan barang bukti berupa uang Rupiah, Dollar AS dan tas branded saat pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, dengan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim serta barang bukti sejumlah unit/bidang tanah dan bangunan, sejumlah mobil mewah, tas branded, perhiasan dan logam mulia, uang miliaran rupiah, jutaan dollar Singapura dan ratusan Dollar AS. TEMPO/M Taufan Rengganis
88 Tas Branded Jadi Barang Bukti Kasus Harvey Moeis, Kuasa Hukum Sebut Sandra Dewi Keberatan

Penyidik Kejagung telah melimpahkan dua tersangka kasus korupsi timah Harvey Moeis dan Helena Lim ke Kejari Jaksel.


Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian untuk Korps Adhyaksa

21 jam lalu

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan keterangan pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023. Erick Thohir melaporkan sebanyak empat perusahaan BUMN yang diduga terindikasi korupsi pengelolaan dana pensiun (dapen) ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI pada Selasa (3/10). Laporan ini merupakan hasil kerja sama 'Bersih-Bersih BUMN' yang telah diteken antara BUMN, Kejagung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), setelah kasus mega korupsi dana pensiun Jiwasraya dan Asabri terbongkar sebelumnya. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian untuk Korps Adhyaksa

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan 7 perintah harian untuk dihayati dan dilaksanakan para Korps Adhyaksa.


Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim Segera Disidangkan

22 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar (kedua kiri) bersama Kepala Kejari Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo (tengah) memberikan keterangan pers saat pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi Timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Kejaksaan Agung melakukan pelimpahan tahap II kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022, dengan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim serta barang bukti sejumlah unit/bidang tanah dan bangunan, sejumlah mobil mewah, tas branded, perhiasan dan logam mulia, uang miliaran rupiah, jutaan dollar Singapura dan ratusan Dollar AS. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis dan Helena Lim Segera Disidangkan

Hal ini ditandai dengan penyerahan tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim, beserta barang bukti oleh penyidik Jampidsus ke penuntut Kejari Jaksel.


Kejagung Limpahkan 2 Tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim di Kasus Korupsi Timah Hari Ini

23 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Kejagung Limpahkan 2 Tersangka Harvey Moeis dan Helena Lim di Kasus Korupsi Timah Hari Ini

Harvey Moeis dan Helena Lim turun dari kendaraan dan memasuki gedung Kejaksaan Negeri Selatan, pada Senin pagi.


Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Luncurkan Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah

1 hari lalu

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, resmi memperkenalkan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan yang baru di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis sore, 18 Juli 2024. TEMPO/Ilona
Sejumlah Menteri Kabinet Jokowi Luncurkan Simbara untuk Komoditas Nikel dan Timah

Beberapa menteri kabinet Jokowi hadir meresmikan peluncuran Simbara untuk komoditas nikel dan timah, ada Luhut Binsar Pandjaitan hingga Sri Mulyani.