Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

image-gnews
Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komandan Jenderal atau Danjen Kopassus Soenarko, mengatakan akan berunjuk rasa memprotes dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024. Aksi ini dilakukan di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024.

“Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini,” kata Soenarko, saat dihubungi melalui sambungan telepon, pada Ahad, 17 Maret 2024.

Soenarko dikenal sebagai purnawirawan TNI angkatan darat sekaligus politikus asal Aceh. Pensiunan jenderal bintang dua alias Mayor Jenderal ini asmanya terbilang di masyarakat serambi Mekah itu. Meski santer di Aceh, nama Soenarko ternyata juga pernah ramai menjadi perbincangan publik pada 2019 lalu.

Kala itu Soenarko terjerat kasus kepemilikan senjata api ilegal. Pensiunan TNI AD 2011 itu bahkan sempat ditahan di rumah tahanan militer di Guntur, Jakarta Selatan. Dia ditangkap dan ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata api ilegal jenis M4. Menkopolhukam saat itu, Wiranto menduga senjata itu berkaitan dengan rencana aksi 22 Mei 2019.

Untuk diketahui, pada Mei 2019 terjadi kerusuhan di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Jakarta Barat. Peristiwa pada 21 dan 22 Mei itu buntut protes pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 yang tidak menerima kekalahan. Kala itu, KPU mengumumkan kandidat petahana, Joko Widodo atau Jokowi kembali menang. Enam orang tewas dan ratusan luka dalam kerusuhan ini.

Kasus Soenarko bermula dari terbongkarnya pengiriman senjata dari Aceh pada 15 Mei 2019. Perkara penyelundupan senjata pertama kali diinformasikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Menurut dia, senjata itu diduga untuk mengacaukan situasi pada aksi 22 Mei 2019. Lima hari kemudian tim gabungan Polri dan polisi militer memeriksa Soenarko.

Pada Senin malam, 20 Mei 2019 itu, Soenarko awalnya dipanggil sebagai saksi untuk dua orang lainnya, ZN dan BP, di markas Pusat Polisi Militer TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. BP adalah seorang tamtama berpangkat prajurit kepala yang membawa paket itu dari Aceh. Sedangkan ZN ialah sersan mayor yang menunggu paket itu di Bandara Soekarno-Hatta

Tak berapa lama, Wiranto selaku Menkopolhukam saat itu, menyatakan bahwa Soenarko sudah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata ilegal oleh Polri. Wiranto mengatakan senjata itu berasal dari Aceh. Adapun Soenarko ketika itu ditahan di Rumah Tahanan Polisi Militer, Guntur, Jakarta Selatan.

Dalam Majalah TEMPO edisi 26 Mei 2019, menurut narasumber yang mengetahui pemeriksaan itu, Soenarko mengakui senjata yang dipaketkan dari Aceh adalah miliknya. Kepada penyidik dia mengatakan ingin memperbaiki senjata tersebut. “Saya mau memperbaiki senjata itu, tapi memang tak ada surat-suratnya,” kata Soenarko.

Ihwal rencana memperbaiki senjata ini dibenarkan oleh JS Prabowo dan Zacky Anwar Makarim. Mereka mengatakan, Soenarko ingin memperbaiki senjata itu untuk kemudian disumbangkan ke museum Kopassus. “Saya pernah dengar 2009 dia bilang ada senjata unik. Nanti saya minta kirim buat masukkan (museum) Kopassus,” kata JS Prabowo.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto lalu mengajukan penangguhan penahanan terhadap mantan Komjen Kopassus itu. Polisi pun mengabulkan permohonan penangguhan Soenarko karena dinilai kooperatif oleh penyidik. Mabes Polri menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Panglima TNI menjadi penjamin penangguhan penahanan ini.

Setelah ditangguhkan status tahanannya, Soenarko sempat menjadi tersangka selama setahun tanpa kepastian hukum. Barulah pada pertengahan Oktober 2020, ia akhirnya dipanggil untuk pemeriksaan. Tim kuasa hukumnya membenarkan terkait pemanggilan pemeriksaan Soenarko.

“Betul (diperiksa),” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Soenarko Ferry Firman Nurwahyu saat dihubungi, Jumat 16 Oktober 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse dan Kriminal atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir saat itu, Jenderal Ferdy Sambo, mengatakan pemanggilan Soenarko pada 16 Oktober 2020 dilakukan untuk memberikan kepastian hukum. “Karena itu sudah menjadi kewajiban penyidik. Apabila sudah lengkap dan terpenuhi unsur pasal, segera dikirim ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk disidangkan,” ujar Ferdy saat dihubungi pada Kamis, 15 Oktober 2020.

Sebagai informasi, Ferdy Sambo saat ini merupakan terpidana penjara seumur hidup. Penjabat Kadiv Propam Polri itu terbukti melakukan pembunuhan berencana bersama anak buahnya terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat pada Juli 2022 lalu. Ferdy dijatuhi hukuman mati sebelum akhirnya dikorting jadi penjara seumur hidup.

Adapun surat pemanggilan pemeriksaan Soenarko tercatat dengan nomor S.pgl./225J-Subdit I/X/2020/Dit Tipidum tertanggal 14 Oktober 2020. Soenarko akan diperiksa sebagai tersangka terkait kasus yang menjeratnya. Namun saat hari H pemanggilan, Soenarko tidak bisa menghadiri pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri.

“Saat ini beliau sedang melaksanakan medical check up di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, ya maklum karena usia beliau sudah 67 tahun,” ujar Ferry Firman Nurwahyu dalam keterangan tertulis, Jumat 16 Oktober 2020.

Ferry mengatakan ia dan mantan Danjen Kopassus ini akan hadir memberikan keterangan pada polisi pada Senin, 19 Oktober 2020. Adapun terkait pemanggilan Soenarko menurut Ferry, polisi sedang bermain hukum tik-tok. Karena tuduhan kasus perkara sudah menggantung selama satu tahun.

“Selama ini hanya digantung untuk kepentingan hukum apa? Saya juga tidak tahu dan tidak bisa mengerti hukumnya,” tuturnya.

Bareskrim Polri lalu kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Soenarko , 20 Oktober 2020. “Tadi saya sudah tanya ke penyidik, agendanya besok. Untuk jam, seperti biasa pukul 09.00 WIB, normatifnya begitu,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono melalui konferensi pers daring pada Senin, 19 Oktober 2020.

Soenarko akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskriml Polri pada Selasa, 20 Oktober 2020. Penyidik pun mendalami dugaan penyelundupan jenis senjata api yang dikirim dari Aceh ke Jakarta dengan tersangka Soenarko tersebut. Ferry mengatakan kliennya telah menjelaskan dan memberikan sejumlah klarifikasi terkait kasus.

“Dari berita acara itu dikonfirmasi, apa benar ini benar itu. Misalnya penyelundupan jenis senjata kami luruskan, apakah jenis senjata A, oh bukan A ini B pak, terus juga peran seseorang kami jelaskan, kami klarifikasi semuanya,” ujar Kuasa Hukum Soenarko, Ferry Firman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada 20 Oktober 2020 malam.

Pada 9 November 2020, Polri dikabarkan telah melimpahkan berkas perkara tahap satu milik Soenarko ke kejaksaan. “Pelimpahannya tanggal 9 November 2020 kemarin,” kata Awi Setiyono melalui konferensi pers daring pada Selasa, 10 November 2020. Penelusuran Tempo, sejak itu tak ada lagi kabar kelanjutan kasus Soenarko. Bahkan dokumen keputusan kasus dihentikan pun nihil.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | FIKRI ARIGI | ANDITA RAHMA | IKHSAN RELIUBUN

Pilihan Editor: Eks Danjen Kopassus Soenarko Ikut demo Kecurangan Pemilu Depan KPU, Apa Alasannya? Berikut Profilnya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

13 jam lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara reuni emas Akabri tahun 1970-1973 bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu siang, 13 Desember 2023. (Foto: Tim Media Prabowo)
Pesan Prabowo pada Capaja: Buat Apa Bangun Kereta Cepat jika Negara Tak Utuh

Prabowo bertemu 906 calon perwira remaja atau Capaja TNI dan Polri, yang baru menyelesaikan pendidikan mereka di Akmil dan Akpol.


Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai 15 Juli, Ini Jenis Pelanggaran yang Bakal Ditilang

1 hari lalu

Kabagops Korlantas Polri Kombes Pol. Eddy Djunaedi memimpin apel pasukan persiapan gladi pengamanan KTT G20 di Bali, Kamis 10 November 2022. ANTARA/HO-Korlantas Polri
Korlantas Polri Gelar Operasi Patuh Jaya 2024 Mulai 15 Juli, Ini Jenis Pelanggaran yang Bakal Ditilang

Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2024 di seluruh wilayah Indonesia.


Kasus Penyiksaan dan Penyekapan Pemuda Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

1 hari lalu

Ilustrasi penyiksaan buruh migran. shutterstock.com
Kasus Penyiksaan dan Penyekapan Pemuda Duren Sawit Dilimpahkan ke Polres Jaktim

Polsek Duren Sawit melimpahkan kasus penyiksaan dan penyekapan pemuda berinisial MRR ke Polres Jaktim. Apa alasannya?


Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

1 hari lalu

Kasubdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri, Kombes Pol Ahmad Sulaiman, keluar dari gedung Pelayanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM setelah melakukan penggeledahan. Kamis, 4 Juli 2024. Jihan
Penyidik Bareskim Periksa Dugaan Pengerjaan Proyek PUJTS PT LEN Industri yang Tidak Penuhi Standar

PT LEN sebagai pemenang tender pengadaan PJUTS di Kementerian ESDM hanya mengalokasikan separuh dari nilai pengerjaan untuk pengerjaan proyeknya.


Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

1 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

PT Pertamina bakal mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92. Inikah jalan tak langsung pembatasan BBM bersubsidi?


Polri Rekrut 45 Sarjana IT sebagai Calon Perwira untuk Perangi Kejahatan Siber

1 hari lalu

Asisten SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo (kedua dari kiri) berfoto bersama peserta disabilitas yang lolos seleksi SIPSS 2024, Minggu 25 Februari 2024. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Polri Rekrut 45 Sarjana IT sebagai Calon Perwira untuk Perangi Kejahatan Siber

Polri merekrut 45 calon perwira jalur SIPSS dengan keahlian khusus teknologi informasi


Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

1 hari lalu

Apa Kata Tempo: Hoegeng dan Integritas Tanpa Batas
Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

Kapolri Listyo Sigit menggagas Hoegeng Awards pertama kali pada 2022. Apa hubungannya dengan humor Gus Dur?


Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber

1 hari lalu

Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)
Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber

Demi memerangi kejahatan siber, Polri merekrut 45 orang sebagai calon perwira dengan latar belakang keahlian di bidang Informasi dan Teknologi.


Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

1 hari lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

Dalam pesannya, Prabowo mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri adalah panggilan pengabdian yang mulia.


Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

1 hari lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Ketika Para Menteri Jokowi Tidak Satu Kata Kapan Dimulainya Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi

Para menteri Kabinet Presiden Jokowi tidak satu suara tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024