Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus 3 Debitur LPEI Naik Penyidikan, KPK Temukan Kerugian Negara Lebih Besar daripada Laporan Sri Mulyani

image-gnews
Dua Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dan Alexander Marwata (kiri), memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK melakukan penyelidikan setelah menerima laporan resmi dari aduan masyarakat pada 10 Mei 2023, terkait laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Jampidsus Kejaksaan Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
Dua Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron dan Alexander Marwata (kiri), memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK melakukan penyelidikan setelah menerima laporan resmi dari aduan masyarakat pada 10 Mei 2023, terkait laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Jampidsus Kejaksaan Agung RI. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menggelar penyidikan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Hal ini disampaikan KPK sehari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan kasus korupsi di LPEI tersebut ke Kejaksaan Agung.

“KPK meningkatkan proses penyelidikan dari dugaan penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit dari LPEI ini menjadi berstatus penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 19 Maret 2024.

Ghufron menjelaskan, KPK sudah menangani kasus ini sejak 10 Mei 2023. Namun berdasarkan kebijakan internal, perkara ini diputuskan untuk dirilis saat masuk ke tahap penyidikan.

“Sekali lagi ini semua adalah kebijakan internal KPK, namun dalam perkara ini kami memutuskan untuk kemudian merilis dan mengumumkan status penyidikan perkara ini pada hari ini, sebelum kemudian kami menetapkan tersangkanya,” ujarnya.

Terdapat sejumlah perbedaan dalam laporan kasus dugaan korupsi LPEI yang ditangani KPK dan yang dilaporkan Sri Mulyai ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Berikut ini rangkuman informasi mengenai beda laporan KPK dan Sri Mulyani dalam kasus dugaan korupsi di LPEI.

Perbedaan laporan kasus korupsi LPEI yang ditangani KPK dengan yang dilaporkan Sri Mulyani ke Kejagung adalah jumlah kerugian negara yang dihasilkan dan jumlah perusahaan debitur. Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, indikasi kerugian keuangan negara pada kasus 3 debitur LPEI yang ditangani mencapai Rp3,45 triliun. 

“Yang sudah terhitung dalam tiga korporasi sebesar Rp3,45 triliun,” ucap Ghufron.

Jumlah ini lebih besar dari laporan yang disampaikan oleh Sri Mulyani kepada Kejaksaan Agung. Pada Senin, 18 Maret 2024, Sri Mulyani menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung untuk menyerahkan laporan soal dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit LPEI senilai Rp 2,5 triliun. 

“Hari ini kami menyampaikan empat debitur yang terindikasi fraud (penipuan) dengan pinjaman Rp 2,5 triliun,” kata Sri Mulyani di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Maret 2024.  

Laporan yang diserahkan Sri Mulyani bersumber dari hasil penelitian tim terpadu, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

3 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Nandito Putra
Sri Mulyani Bungkam saat Ditanya Kenaikan Harga Obat di Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak bersedia menjelaskan harga obat di Indonesia terus meningkat.


Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

11 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Jawaban Sri Mulyani Saat Ditanya soal Relaksasi Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga

Sri Mulyani menjawab pendek ketika ditanya soal kebijakan relaksasi pemblokiran anggaran atau automatic adjustment (AA) kementerian/lembaga.


Pengacara Sebut Aset Harvey Moeis Atas Nama Sandra Dewi Hanya Mini Cooper

12 jam lalu

Mobil Mini Cooper S Countryman F 60 dan 1 unit mobil Rolls Royce milik Harvey Moeis terparkir di halaman Kejaksaan Agung RI, Selasa, 2 April 2024. Kejaksaan Agung menyita dua mobil mewah dari kediaman Harvey Moeis, suami dari Sandra Dewi, yang jadi tersangka tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pengacara Sebut Aset Harvey Moeis Atas Nama Sandra Dewi Hanya Mini Cooper

Pengacara Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya menguasai banyak aset milik Harvey Moeis.


Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

13 jam lalu

Tangkapan Layar - Mantan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Ike Edwin saat menjadi pemateri di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Foto: ANTARA/Youtube/UBL tv/Agatha Olivia Victoria.
Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

Irjen purnawirawan Ike Edwin sempat mendaftar saat seleksi capim KPK pada 2019, tapi gagal


APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ditemui usai rapat kerja bersama Banggar DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
APBN 2024 Alami Kenaikan Defisit, Sri Mulyani akan Gunakan Saldo Anggaran Lebih

Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 %


KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.


Pengacara Sebut Sandra Dewi Beli Apartemen Harvey Moeis, Dicicil Pakai Uang Bulanan

1 hari lalu

Artis Sandra Dewi bergegas meninggalkan gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 9 jam sebagai saksi terkait kasus suaminya Harvey Moeis atas dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. ANTARA/Galih Pradipta
Pengacara Sebut Sandra Dewi Beli Apartemen Harvey Moeis, Dicicil Pakai Uang Bulanan

Kuasa hukum Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya menikmati hasil dugaan korupsi timah.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

1 hari lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.