Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apresiasi MK Hapus Pidana Berita Bohong, ICJR: Jaminan Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

image-gnews
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Permohonan uji materi diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Pasal-pasal yang diuji materi antara lain, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; serta Pasal 310 KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip nilai negara hukum yang demokratis serta hak asasi manusia, dan seringkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. TEMPO/Subekti.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Permohonan uji materi diajukan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Pasal-pasal yang diuji materi antara lain, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; serta Pasal 310 KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip nilai negara hukum yang demokratis serta hak asasi manusia, dan seringkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi dan sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus pidana berita bohong karena pendapat dan/atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, negara, lembaga negara, maupun pejabat publik merupakan bentuk hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Sebab, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dilindungi dan tidak boleh dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional sebagaimana tertuang dalam prinsip-prinsip Johannesburg yang dikutip dalam pertimbangan putusan MK. "Putusan ini, terutama atas Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang penyebaran berita bohong sekiranya menjadi angin segar bagi demokrasi," kata Peneliti ICJR, Johanna Poerba dalam keterangan tertulis, Juma, 22 Maret 2024.

Johanna berkata pasal berita bohong seringkali digunakan untuk menjerat jurnalis maupun masyarakat sipil. ICJR sepakat dengan Majelis Hakim MK bahwa unsur berita atau pemberitahuan bohong dan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang yang sebetulnya berniat untuk memberikan kritik atau masukan bagi negara.

Hal ini, kata dia, karena tidak ada parameter yang jelas untuk menentukan kebenaran dan kabar yang berlebihan maupun unsur keonaran dalam Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 sehingga berpotensi subjektif dan justru dapat membatasi hak berpendapat masyarakat.

Menurut dia, ICJR juga menyoroti tidak adanya perbedaan antara misinformasi, disinformasi maupun malinformasi dalam pasal kriminalisasi penyebaran berita bohong pada UU 1/1946 yang meniadakan gradasi kesengajaan dari penyebaran berita bohong.

Johanna mengatakan putusan Majelis Hakim MK yang menyatakan bahwa kedua pasal ini inkonstitusional sekiranya tepat. Mengingat, sejarah pengaturan pasal ini yang sudah tidak sejalan dengan perkembangan zaman. 

Dia mengungkapkan meski pun Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 telah dihapus, penting untuk diperhatikan bahwa ketentuan mengenai penyebaran berita bohong masih ada di UU ITE perubahan kedua, Pasal 28 (3) UU 1/2024. "UU ITE saat ini masih mengatur unsur berita bohong yang mana telah dinyatakan oleh Majelis Hakim MK dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membatasi kemerdekaan berpendapat," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mahkamah Konstitusi memutus uji materil dari pasal pencemaran nama baik di ruang siber, pasal  berita bohong, serta pasal penghinaan secara lisan dalam Perkara Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang dimohonkan oleh Haris Azhar, Fatia Maulidiyanty, YLBHI, dan AJI dengan hasil yang patut diapresiasi. 

Pada pembacaan putusan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak mempertimbangkan lebih lanjut uji materil atas Pasal 27 (3) jo. Pasal 45 (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik di ruang siber dengan alasan bahwa telah ada perubahan norma dalam UU ITE baru (UU 1/2024).

Namun, menerima permohonan pemohon untuk sebagian atas uji materil Pasal 310 KUHP dan menyatakan bahwa Pasal 14 dan 15 UU 1/1946 tentang berita bohong inkonstitusional atau melanggar hak konstitusional masyarakat Indonesia.

ICJR pun mendorong agar pemerintah dan DPR segera mencabut ketentuan yang sejenis utamanya di UU ITE, KUHP baru, atau aturan pidana lainnya ke depan; pengadilan dan aparat penegak hukum atau APH untuk memperhatikan Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 dalam implementasi pasal penghinaan individu dan penyebaran berita bohong.

Selanjutnya, ICJR mendorong agar APH untuk menempatkan penyelesaian menggunakan ketentuan pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), utamanya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan jurnalis; serta pemerintah melakukan penguatan bagi jurnalis dan edukasi terkait literasi digital bagi masyarakat sebagai upaya menangkal penyebaran berita bohong.

Pilihan Editor: Pertimbangan MK Putuskan Pasal 310 KUHP Inkonstitusional

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polda Kalsel Simpulkan Video Puluhan Orang Mabuk Kecubung Hoaks, Korban Konsumsi Pil tanpa Merek

12 jam lalu

Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Adam Erwindi. Foto: ANTARA/Firman.
Polda Kalsel Simpulkan Video Puluhan Orang Mabuk Kecubung Hoaks, Korban Konsumsi Pil tanpa Merek

Puluhan orang di Kalimantan Selatan dirawat di rumah sakit. Awalnya para korban disebut mengonsumsi kecubung


Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

1 hari lalu

Almas Tsaqibbirru. TEMPO/ Septhia Ryanthie
Kilas Balik Gugatan Almas Tsaqibbirru ke Denny Indrayana Rp 500 Miliar

Almas Tsaqibbirru menggugat Denny Indrayana sebesar Rp 500 miliar. Hakim menolak gugatan Almas. Berikut kilas balik gugatan tersebut.


Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Poin Gugatan Adik Almas Tsaqibbirru ke MK terkait UU Pilkada dan Kaesang

Adik Almas Tsaqibbirru mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di UU Pilkada. Gugatan itu diduga untuk menjegal Kaesang maju ke Pilgub.


PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

2 hari lalu

Ketua DPP PSI, Sigit Widodo, usai menghadiri diskusi 'Menakar Komitmen Lingkungan Calon Wali Kota Depok Kaesang Pangarep' yang diselenggarakan Relawan Kaesang Menang Depok di Joglo Nusantara, Kecamatan Sawangan, Depok, Ahad, 2 Juli 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
PSI Buka Suara soal Gugatan ke MahKamah Konstitusi untuk Menjegal Kaesang Maju Pilgub

PSI menanggapi soal anak Boyamin Saiman yang mengajukan gugatan ke MK soal syarat batas usia di Pilkada yang diduga untuk jegal Kaesang ke Pilgub.


Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

3 hari lalu

Partai Buruh dan elemen masyarakat sipil menggelar unjuk rasa di kawasanPatung Kuda pada Kamis, 6 Juni 2024. Mereka berunjuk rasa sekaligus menolak PP Tapera, UKT Mahal, hingga UU Cipta Kerja. Tempo/Adil Al Hasan
Partai Buruh Klaim Ribuan Buruh Gelar Aksi Saat Sidang Uji Materi UU Ciptaker di MK

Partai Buruh mengajukan judicial review UU Ciptaker ke MK didasari sembilan alasan


UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

4 hari lalu

Koordinator utama tim advokasi konstitusi dan demokrasi, Amis Yanto Ijie dan anggota DPRD Provinsi Papua Barat, Agustinus R Kambuaya ajukan uji materiil Undang-Undang otonomi khusus untuk Papua di kantor Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
UU Otonomi Khusus Digugat ke MK, Tafsir Orang Asli Papua Disoal

UU Otonomi Khusus Papua dinilai menghilangkan hak konstitusional orang asli Papua.


Iseng Bikin Konten Pemalakan di Puncak Bogor saat Macet, Dua Orang Ditangkap

6 hari lalu

Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com
Iseng Bikin Konten Pemalakan di Puncak Bogor saat Macet, Dua Orang Ditangkap

Polsek Cisarua menangkap dua orang yang diduga membuat konten hoaks tentang pemalakan di Puncak Bogor


CekFakta #268 Ketika Akun Palsu dan Hoaks Sengaja Dibudidayakan

7 hari lalu

Ilustrasi hoaks atau fake news. Shutterstock
CekFakta #268 Ketika Akun Palsu dan Hoaks Sengaja Dibudidayakan

Ketika Akun Palsu dan Hoaks Sengaja Dibudidayakan


Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

13 hari lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Ribuan Buruh akan Gelar Aksi di MK saat Sidang Lanjutan Uji Materi UU Cipta Kerja

KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi di depan Mahkamah Konstitusi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin, 8 Juli 2024.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

13 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.