Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

TPPO Modus Ferienjob, Migrant CARE Ungkap Sindikat Pernah Sasar Siswa SMK

image-gnews
Tangkapan layar Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. ANTARA/Prisca Triferna
Tangkapan layar Koordinator Bantuan Hukum Migrant Care Nur Harsono dalam konferensi pers virtual diikuti dari Jakarta, Senin 1 Agustus 2022. ANTARA/Prisca Triferna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Migrant CARE mengungkapkan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO di dunia pendidikan bukan kasus baru. Baru saja terkuak program magang Ferienjob di Jerman. Namun sindikat ini pernah menyasar siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK.

"Dulu sindikat TPPO menyasar anak-anak SMK dengan program bursa kerja khusus yg bekerja sama denga sebuah perusahaan penempatan pekerja migran ke Malaysia," kata Koordinator Bantuan Hukum Migrant CARE, Nurharsono, dalam keterangan tertulis, Senin, 25 Maret 2024.

Pada saat itu program bursa kerja khusus, kata Nurharsono, membuat para pelajar Indonesia pelajar tersebut tereksploitasi di Malaysia. Kini muncul modus Ferienjob yang  menyasar 33 perguruan tinggi. "Dengan aktornya melibatkan guru besar," tutur dia.

TPPO, menurut dia, yang dikemas dengan program magang di negara maju akan membuat banyak mahasiswa tertarik. "Dan menjadi makanan empuk bagi sindikat TPPO," tutur Nurharsono, menjelaskan modus Ferienjob yang kini tengah diusut Badan Reserse Kriminal Polri itu.

Nurharsono, menjelaskan penyebab kasus ini bisa merambah banyak mahasiswa akibat sejumlah faktor. Pertama, minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait bahaya TPPO. Kedua, lemahnya pengawasan dari pihak kementerian terkait. "Saat ini pengawasan masih jadi satu dengan pengawasan ketenagakerjaan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, lemahnya penegakkan hukum. Kempat, lemahnya diplomasi dengan negara tujuan. "Kempat faktor tersebut yang berkontribusi besar maraknya TPPO," ucap Nurharsono.

Bareskrim menetapkan lima orang tersangka kasus perdagangan orang dengan modus Ferienjob. Kelima tersangka itu, yakni guru besar Universitas Jambi Sihol Situngkir; dua dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) AJ (52 tahun) dan MZ (60); warga negara Indonesia yang masih berada di Jerman atau petinggi PT Sinar Harapan Bangsa (PT SHB) dan PT CVGEN, ER alias EW (39) dan A alias AE (37).

Pilihan Editor: Korban Dugaan TPPO Mahasiswa Indonesia Magang di Jerman Disebut Banyak yang Belum Buka Suara

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


1.234 Calon Mahasiswa Baru ITB Ajukan KIP Kuliah, Jatah Pemerintah 787 Orang

8 jam lalu

Ilustrasi kampus ITB (Institut Teknologi Bandung). FOTO/ISTIMEWA
1.234 Calon Mahasiswa Baru ITB Ajukan KIP Kuliah, Jatah Pemerintah 787 Orang

Proses verifikasi mahasiswa angkatan 2024 yang mengajukan KIP Kuliah akan tertunda penyelesaiannya secara keseluruhan.


Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

1 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

Ketua PBHI, Julius Ibrani mengatakan, dengan diputusnya bebas Terbit Rencana Perangin Angin. Hal itu menunjukkan sistem peradilan di Indonesia hanya berfokus pada eksekutor dan abai dengan otak pelaku, khussnya bagi mereka yang memiliki kuasa. Sebab empat orang lainnya divonis bersalah.


Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

2 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Nilai Piagam Dianulir di PPDB, Puluhan Siswa di Semarang Batal ke SMA dan SMK Negeri

Sebanyak 69 siswa mengalami piagamnya dianulir dalam PPDB Tingkat SMA di Semarang, Jawa Tengah.


Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

3 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

Empat ibu melaporkan lemaba pelatihan di Sukabumi yang merekrut suami dan kerabat mereka kerja di Myanmar. Jadi budak untuk melakukan penipuan.


New York University Abu Dhabi Dihujat karena Mahasiswa Bela Palestina Dideportasi

4 hari lalu

Aktivis iklim melakukan protes untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, 3 Desember 2023. REUTERS/Thaier Al Sudani
New York University Abu Dhabi Dihujat karena Mahasiswa Bela Palestina Dideportasi

NYUAD banjir kritikan karena mahasiswa yang meneriakkan Free Palestina dideportasi dari Uni Emirat Arab.


Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

4 hari lalu

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

Para mahasiswa dalam aliansi BEM Solo Raya itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang problematis


Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

4 hari lalu

Terdakwa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Kasus kerangkeng manusia ini terungkap setelah Bupati Langkat periode 2019-2022 Terbit Rencana Perangin Angin terlibat dalam skandal korupsi.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

5 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

5 hari lalu

Di sisi lain, Migrant Care melaporkan Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM dengan dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng di rumahnya. Menurut temuan Migrant Care, kerangkeng berisi pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Foto: Istimewa
Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas dalam perkara TPPO kerangkeng manusia di rumahnya.


Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

5 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

Profil Andriansyah, Hakim Ketua PN Stabat yang vonis bebas kepada eks Bupati Langkat