Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perdagangan Orang Berkedok Magang Ferienjob, Rektor Universitas Jambi Minta Maaf Janji Bikin Tim Investigasi

image-gnews
Universitas Jambi. Dok. ANTARA
Universitas Jambi. Dok. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Universitas Jambi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok magang di Jerman telah bertemu dengan pucuk pimpinan kampus mereka. Sebanyak 17 mahasiswa bercerita persoalan yang mereka alami selama mengikuti magang ferienjob di negeri Panzer. 

Pertemuan antara mahasiswa dan rektor yang terjadi pada Kamis, 28 Maret kemarin di ruang rektorat Universitas Jambi itu hanya berlangsung dua jam. Rektor Universitas Jambi, Helmi, meminta 17 mahasiswanya bercerita pengalamannya ketika mengikuti program ferienjob. 

“Audiensi kemarin kami bertemu rektor Universitas Jambi yang baru. Korban diberi kesempatan untuk menceritakan pengalamannya,” kata Direktur Beranda Perempuan Indonesia, Zubaidah, saat dihubungi pada Sabtu, 30 Maret 2024.

Zubaidah dan beberapa penasihat hukum turut mendampingi pertemuan mahasiswa dengan rektorat yang berlangsung sekitar pukul 13.00-15.00 itu.  

Setelah mendengarkan mahasiswa, Zubaidah menyebut rektor meminta maaf atas program ferienjob yang merugikan mahasiswanya itu. Rektor disebut berjanji akan memenuhi segala tuntutan korban. “Rektor berjanji akan membentuk tim investigasi dan memenuhi tuntutan korban,” kata Zubaidah. 

Zubaidah menyebut rektor akan memastikan perlindungan agar korban tidak mendapat ancaman dan membuka pos layanan hukum. Kampus disebut akan mendampingi korban dengan bantuan psikolog gratis. 

“Karena sudah didemo juga oleh mahasiswa, jadi hari itu semua dosen merekognisi semua nilai mahasiswa yang belum keluar. Memastikan perlindungan korban,” kata Zubaidah. 

Minta Investigasi Menyeluruh soal Dugaan TPPO Berkedok Magang

Beranda Perempuan dan Beranda Migran merasa prihatin atas praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berkedok magang di Jerman. Praktik lancung ini telah menelan sekitar 1.047 korban dari 33 universitas di Indonesia. 

Direktur Beranda Perempuan Indonesia, Zubaidah, meminta semua pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab dan mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya. Dia menyebut ribuan mahasiswa menjadi korban karena ada campur tangan universitas masing-masing. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Mahasiswa diperlakukan sebagai objek percobaan pendidikan yang dengan seenaknya dimobilisasi untuk mencukupi kebutuhan tenaga kerja manual di Jerman,” kata Zubaidah melalui keterangan resminya pada Ahad, 24 Maret 2024. Lembaga Zubaidah saat ini mendampingi para penyintas TPPO di Universitas Jambi.  

Zubaidah menilai praktik seperti ini merupakan cermin dari sistem pendidikan yang memposisikan universitas sebagai mesin pencetak tenaga kerja murah. Alih-alih menjadi tempat menuntut ilmu, dia menilai universitas berperan mempromotori perdagangan manusia.  

Kepada universitas yang telibat, Zubaidah melalui lembaganya menuntut akuntabilitas kampus untuk menghentikan seluruh program magang di luar negeri yang merugikan mahasiswa dan keluarga. Pasca-peristwa ini, dia meminta kampus memberikan pendampingan gratis kepada para korban dan keluarga yang telah dirugikan. “Memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi korban untuk melanjutkan kuliah,” kata dia. 

Tak hanya itu, dia  meminta kampus untuk menjamin pemulihan dan kompensasi korban dan keluarga atas praktik ini. “Lindungi korban dari segala bentuk intimidasi,” kata Zubaidah.

Sementara itu, Zubaidah juga meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas dugaan TPPO yang melibatkan mahasiswa ini. Dia mendesak pemerintah menginvestigasi sindikat perekrutan mahasiswa untuk program magang bodong ini. 

Sejalan itu, dia juga minta pemerintah Indonesia menghentikan seluruh prkatik perekrutan mahasiswa ke luar negeri yang merugikan. “Menghukum para pelaku TPPO yang menarget mahasiswa. Menjamin pemulihan dan kompensasi korban dan keluarga,” kata Zubaidah. 

Zubaidah juga meminta pemerintah agar rutin berkonsultasi dengan berbagai kelompok peduli migran, TPPO, dan mahasiswa. Bersamaan langkah itu, dia meminta pemerintah segera melakukan penyuluhan kepada seluruh universitas atas persoalan ini. 

Pilihan Editor: Hubungan Harvey Moeis dan Crazy Rich PIK Helena Lim dalam Kasus Dugaan Korupsi PT Timah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bareskrim Ungkap 50 WNI Dijadikan Pekerja Seks di Sydney

7 jam lalu

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Djuhandani Rahardjo Puro memberikan keterangan saat pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 4 April 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bareskrim Ungkap 50 WNI Dijadikan Pekerja Seks di Sydney

Menurut Bareskrim, pelaku tidak memakai modus penipuan lowongan pekerjaan lantaran sedari awal para korban tahu akan menjadi pekerja seks di Sydney.


8 Tips untuk Anak Magang agar Diangkat Jadi Karyawan

9 jam lalu

Tips agar anak magang diterima jadi karyawan. Foto: Canva
8 Tips untuk Anak Magang agar Diangkat Jadi Karyawan

Untuk diangkat menjadi karyawan bukanlah hal yang sulit. Berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan anak magang agar diangkat jadi karyawan.


7 Kesalahan Anak Magang yang Wajib Dihindari saat Bekerja

9 jam lalu

Ketahui beberapa kesalahan anak magang yang harus Anda hindari. Di antaranya tidak menghargai waktu hingga terlalu fokus pada gaji. Foto: Canva
7 Kesalahan Anak Magang yang Wajib Dihindari saat Bekerja

Ketahui beberapa kesalahan anak magang yang harus Anda hindari. Di antaranya tidak menghargai waktu hingga terlalu fokus pada gaji.


Apakah Anak Magang Kerja di Perusahaan Wajib Digaji? Ini Jawabannya

1 hari lalu

Pelatihan magang yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat pada 4 Juli 2019. (Dok. International Labour Organization - ILO)
Apakah Anak Magang Kerja di Perusahaan Wajib Digaji? Ini Jawabannya

Apakah anak magang kerja di perusahaan wajib digaji. Ketentuan ini tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Polisi Mengendus Ada Orang Lain di atas ZS Tersangka Sindikat Online Scam Dubai

3 hari lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji (kiri), Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah) dan Kasubdit II Dittipisiber Bareskrim Polri Kombes Pol. Alfis Suhaili (kanan) menunjukkan barang bukti kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Mengendus Ada Orang Lain di atas ZS Tersangka Sindikat Online Scam Dubai

Polisi telah menetapkan 4 tersangka dan 1 terpidana dalam kasus jaringan online scam internasional di Dubai.


5 WNI yang Terjebak Sindikat Online Scam di Myanmar Tak Kunjung Bisa Pulang

3 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
5 WNI yang Terjebak Sindikat Online Scam di Myanmar Tak Kunjung Bisa Pulang

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha mengatakan kelima WNI yang terjebak sindikat online scam Myanmar masih diupayakan pemulangannya.


823 Warga Indonesia jadi Korban Online Scam Jaringan Dubai

6 hari lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji memberikan keterangan saat konferensi pers kasus manipulasi data email, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam kasus tersebut polisi menangkap 5 tersangka 2 diantaranya warga Nigeria yang terlibat membuat email dan rekening palsu sejumlah perusahaan ternama dengan mengganti posisi huruf alfabet sehingga menyerupai aslinya dan merugikan korban sebesar 32 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
823 Warga Indonesia jadi Korban Online Scam Jaringan Dubai

Dalam periode 2022-2024, jaringan online scam internasional yang berpusat di Dubai telah menipu 823 WNI dengan modus tawaran pekerjaan paruh waktu.


Polisi Tangkap 3 Tersangka Jaringan Internasional Online Scam di Dubai

7 hari lalu

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji memberikan keterangan saat konferensi pers kasus manipulasi data email, Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam kasus tersebut polisi menangkap 5 tersangka 2 diantaranya warga Nigeria yang terlibat membuat email dan rekening palsu sejumlah perusahaan ternama dengan mengganti posisi huruf alfabet sehingga menyerupai aslinya dan merugikan korban sebesar 32 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Polisi Tangkap 3 Tersangka Jaringan Internasional Online Scam di Dubai

Jaringan ini merekrut orang Indonesia untuk bekerja di Dubai dengan janji sebagai operator komputer. Ternyata dipekerjakan sebagai online scam.


Mantan Model asal Brasil Dihukum 8 Tahun Penjara karena Kasus Perdagangan Orang dan Perbudakan

7 hari lalu

Ilustrasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking. REUTERS/Maxim Shemetov
Mantan Model asal Brasil Dihukum 8 Tahun Penjara karena Kasus Perdagangan Orang dan Perbudakan

Mantan model Kat Torres dijatuhi hukuman penjara delapan tahun atas tuduhan perdagangan orang dan perbudakan pada perempuan


Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

9 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

Ketua PBHI, Julius Ibrani mengatakan, dengan diputusnya bebas Terbit Rencana Perangin Angin. Hal itu menunjukkan sistem peradilan di Indonesia hanya berfokus pada eksekutor dan abai dengan otak pelaku, khussnya bagi mereka yang memiliki kuasa. Sebab empat orang lainnya divonis bersalah.