Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

image-gnews
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini, Jumat, 5 April 2024 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. Salah satu pejabat yang dipromosikan adalah Inspektur Jenderal Reynhard Saut Poltak Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkumham.

Reynhard sebelumnya menjabat Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS). Di posisi barunya ia menggantikan Razilu. Razilu akan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

Reynhard Silitonga menjabat sebagai Dirjen PAS sejak 4 Mei 2020 menggantikan Sri Puguh Utami.

Alumnus Akademi Kepolisian 1989 ini ditunjuk menggantikan Inspektur Jenderal Andap Budhi Revianto sebagai Plh. Sekretaris Jenderal Kemenkumham karena Andap dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara.

Karo Humas Kemenkumham Hantor Situmorang menyatakan posisi Dirjendpas saat ini belum terisi. "Pak Reynhard dipromosikan sebagai Irjen Kemenkumham," katanya hari ini.

R. Andhika Jabat Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta 

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat R. Andhika Dwi Prasetya diangkat menjadi Kakanwil Kemenkumham  DKI Jakarta menggantikan Ibnu Chuldun yang kini menjabat  Staf Ahli bidang Polkam Kemenkumham. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat diisi oleh Masjuno yang sebelumnya Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Kemenkumham.

Adapun Jumadi Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan pada Ditjen Pemasyarakatan menggantikan Masjuno sebagai Kepala Biro Umum pada Setjen. 

Dalam catatan TEMPO, belum lama Jumadi didapuk  sebagai Direktur Pengamaman dan Intelejen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggantikan Supriyanto yang  kini menjabat  Sekretaris Dirjen PAS.

Berikut daftar nama dan jabatan baru Kemenkumham 

  1. Reynhard Silitonga
    Jabatan lama: Dirjen Pemasyarakatan
    Jabatan baru: Irjen Jenderal Kemenkumham
  2. Razilu
    Jabatan lama: Irjen Kemenkumham
    Jabatan baru: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
  3. Sucipto
    Jabatan lama: Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual
    Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kemenkumham
  4. Ibnu Chuldun
    Jabatan lama: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta
    Jabatan baru: Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkumham
  5. Iwan Kurniawan
    Jabatan lama: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM
    Jabatan baru: Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama
  6. Andika Dwi Prasetya
    Jabatan lama: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
    Jabatan baru: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
  7. Masjuno
    Jabatan lama: Kepala Biro Umum pada Setjen
    Jabatan baru: Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat
  8. Jumadi
    Jabatan lama: Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan pada Ditjen Pemasyarakatan
    Jabatan baru: Kepala Biro Umum pada Setjen
  9. Anggoro Dasananto
    Jabatan lama: Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Ditjen Kekayaan Intelektual
    Jabatan baru: Sekretaris Ditjen Kekayaan Intelektual
  10. Ignatius Mangantar Tua
    Jabatan lama: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB
    Jabatan baru: Direktur Hak Cipta dan Desain Industri pada Ditjen Kekayaan Intelektual
  11. Santun Maspari Siregar
    Jabatan lama: Direktur Perdata pada Ditjen Administrasi Hukum Umum
    Jabatan baru: Direktur Badan Usaha pada Ditjen Administrasi Hukum Umum
  12. Constantinus Kristomo
    Jabatan lama: Direktur Badan Usaha pada Ditjen Administrasi Hukum Umum
    Jabatan baru: Direktur Perdata pada Ditjen Administrasi Hukum Umum
  13. Achmad Fahrurazi
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau
    Jabatan baru: Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham NTB
  14. Kaswo 
    Jabatan lama: Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau
  15. Dwi Harnanto 
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat
    Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung
  16. Hajrianor 
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat
  17. Anton Edward Wardhan 
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah
  18. Muslim Alibar
    Jabatan lama: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung Jabatan baru: Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham NTB

 

Pilihan Editor: Hakim Tolak Gugatan Praperadilan MAKI soal Firli Bahuri Belum Ditahan Polda Metro Jaya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

18 hari lalu

Kepala Rutan Kelas 1 Depok Lamarta Surbakti menyerahkan dokumen remisi Idul Fitri 1445 Hijriah kepada warga binaan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?


159 Ribu Napi dan Anak Binaan Dapat Remisi Idul Fitri 1445 H, Negara Hemat Rp 81,2 Miliar

19 hari lalu

Mantan narapidana penghuni Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cipinang antre mendapatkan surat bebas di Rutan Cipinang, Jakarta, Rabu (31/8).(ANTARA/Sigid Kurniawan)
159 Ribu Napi dan Anak Binaan Dapat Remisi Idul Fitri 1445 H, Negara Hemat Rp 81,2 Miliar

Pemerintah memberikan remisi Idul Fitri 1445 H untuk 159 ribu narapidana dan anak binaan. Negara hemat Rp 81,2 miliar.


Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

20 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.


159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

20 hari lalu

Menkumham Yasonna H. Laoly  terdiam saat diwawancara wartawan kepresidenan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Maret 20024. Rapat terbatas membahas terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. TEMPO/Subekti.
159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.


Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

22 hari lalu

Barang bukti sengketa kekayaan intelektual berupa 1.668 kerat gelas yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Surabaya. ANTARA/HO-DJKI Kemenkumham
Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.


KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

23 hari lalu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej saat menjadi saksi ahli dari Prabowo-Gibran pada sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon Anies - Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Kasus hukum di KPK dianggap membuat Eddy tak bisa menjadi saksi ahli yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang perselisihan hasil pemilu ini. TEMPO/Subekti.
KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.


Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

24 hari lalu

KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej menjadi tersangka gratifikasi. Dia diduga menerima gratifikasi senilai Rp 8 miliar dari Direktur PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. KPK menduga suap tersebut diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam perebutan kepemilikan PT CLM. Selain itu, gratifikasi diduga diberikan agar Eddy membantu Helmut dalam kasus pidana yang menjeratnya di Badan Reserse Kriminal Polri. Namun, hingga kini Eddy masih belum ditahan. TEMPO/Imam Sukamto
Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terhadap bekas wamenkumham Eddy Hiariej


Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

42 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa, Direktur Penindakan Asep Guntur Rahayu (kiri) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan), menghadirkan 15 orang petugas Rutan KPK resmi memakai rompi tahanan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Cegah Pungli di Rutan, Pimpinan KPK Usulkan Aturan Tahanan di Rutan Dilonggarkan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengusulkan aturan tahanan di rutan dilonggarkan agar tidak lagi terjadi pungli.


Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

53 hari lalu

Ketua Komisi 1 DPR RI Meutya Hafid
Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan

Meutya Hafid merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih di Dapil Sumatera Utara I.


Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

53 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly.
Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membuat kajian mengenai status kewarganegaraan.