Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Tersangka Kasus Pungli di Rutan KPK, Bekas Karutan Achmad Fauzi Ajukan Praperadilan

image-gnews
Kepala Rutan Cabang KPK, Achmad Fauzi (kopiah) bersama para tersangka petugas Rutan KPK, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 April 2024. Tersangka tersebut di antaranya Kepala Rutan Cabang KPK, Achmad Fauzi, Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) mantan Karutan KPK, Hengki, Deden Rochendi (PNYD), Sopian Hadi (PNYD), Ristanta (PNYD), Ari Rahman Hakim (PNYD), Agung Nugroho (PNYD), Eri Angga Permana (PNYD) dan 7 petugas Rutan, M. Ridwan, Suharlan, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ricky Rachmawanto. TEMPO/Imam Sukamto
Kepala Rutan Cabang KPK, Achmad Fauzi (kopiah) bersama para tersangka petugas Rutan KPK, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 April 2024. Tersangka tersebut di antaranya Kepala Rutan Cabang KPK, Achmad Fauzi, Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) mantan Karutan KPK, Hengki, Deden Rochendi (PNYD), Sopian Hadi (PNYD), Ristanta (PNYD), Ari Rahman Hakim (PNYD), Agung Nugroho (PNYD), Eri Angga Permana (PNYD) dan 7 petugas Rutan, M. Ridwan, Suharlan, Mahdi Aris, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ricky Rachmawanto. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Kepala Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad Fauzi mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK.

“Dalam upaya hukum yang sedang berproses tersebut, diketahui salah seorang tersangka, Achmad Fauzi (AF) mengajukan praperadilan,” kata Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa, 16 April 2024.

Ali mengatakan lembaga antikorupsi itu menghormati pengajuan praperadilan yang dilakukan Achmad Fauzi, karena praperadilan adalah bentuk dari hak setiap tersangka dalam suatu proses hukum untuk menguji syarat-syarat formil dalam penentuan penetapan tersangkanya.

“Dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, KPK tentu telah memperhatikan syarat formil maupun materilnya. Sehingga KPK tentu siap untuk menghadapi praperadilan dimaksud,” kata Ali.

KPK telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi pungli di Rutan KPK, di antaranya Kepala Rutan Cabang KPK Achmad Fauzi dan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan (PNYD) yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK periode 2018-2022, Hengki.

Adapun 13 tersangka selain Achmad Fauzi dan Hengki, yakni DR (Deden Rochendi) PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan dan Plt Kepala Cabang Rutan KPK periode 2018, SH (Sopian Hadi) PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Pengamanan, RT (Ristanta) PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK dan Pit Kepala Cabang Rutan KPK periode 2021, dan ARH (Ari Rahman Hakim) PNYD yang ditugaskan sebagai Petugas Cabang Rutan KPK.

Tersangka Ditahan di Rutan Polda Metro Jaya

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan alasan menahan 15 tersangka di Rutan Polda Metro Jaya karena persoalan psikologis. "Kami sengaja tak menempatkan di rutan cabang KPK karena masalah psikologis," katanya di Gedung KPK, Jumat, 15 Maret 2024.

Menurut Asep, Achmad Fauzi mampu mempengaruhi pegawai lainnya secara psikologis melihat dari relasi kuasa, sehingga dia ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dalam menjaga netralitas.

Tersangka Achmad Fauzi dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga antirasuah itu telah mengeksekusi putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) yang memberi sanksi pada 78 orang pegawainya yang melakukan pungutan liar di rumah tahanan KPK. Mereka harus menjalani sanksi etik berat dengan permintaan maaf secara langsung dan terbuka pada Senin, 26 Februari 2024 di Gedung Juang KPK.

Sebanyak 78 pegawai ASN itu terbukti melanggar etik dengan melakukan pungli di rutan KPK. Dewas telah memeriksa 90 orang pegawai sebelumnya. Sementara, 12 lainnya diserahkan ke Sekjen KPK karena pelanggaran etik yang dilakukan sebelum Dewas KPK terbentuk.

Pilihan Editor: Sederet Aset Milik Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor yang Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Harta Terdaftar Rp4,7 Miliar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

2 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Peristiwa Hukum Sepekan Ini: Pegi Setiawan Bebas, Syahrul Yasin Limpo Divonis 10 Tahun

Peristiwa hukum pekan ini antara lain Pegi Setiawan menang praperadilan bebas status tersangka dan vonis 10 tahun pidana penjara Syahrul Yasin Limpo.


Polda Jawa Barat Sebut Masih Pelajari Berkas Putusan Praperadilan Pegi Setiawan

2 hari lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Polda Jawa Barat Sebut Masih Pelajari Berkas Putusan Praperadilan Pegi Setiawan

Polda Jawa Barat masih memperjari berkas putusan praperadilan Pegi Setiawan.


Polda Jawa Barat Bantah Pernyataan Pegi Setiawan Soal Salah Tangkap

2 hari lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Polda Jawa Barat Bantah Pernyataan Pegi Setiawan Soal Salah Tangkap

Polda Jawa Barat membantah pernah meminta maaf kepada Pegi Setiawan karena salah tangkap.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

2 hari lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


Bebas Setelah Menang Praperadilan, Ponsel, Ijazah, Rapor Hingga KK Pegi Setiawan Masih Disita Polda Jabar

2 hari lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Bebas Setelah Menang Praperadilan, Ponsel, Ijazah, Rapor Hingga KK Pegi Setiawan Masih Disita Polda Jabar

Kuasa hukum Pegi Setiawan menyebutkan sejumlah barang milik kliennya seperti handphone, ijazah, raport, dan Kartu Keluarga, masih disita oleh pihak Polda Jawa Barat.


Alasan Lemkapi Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Bukan Akhir Kasus Vina

3 hari lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Alasan Lemkapi Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Bukan Akhir Kasus Vina

Menurut Lemkapi putusan hakim praperadilan yang membatalkan Pegi Setiawan dari tersangka, bukan akhir pengungkapan kasus pembunuhan Vina Cirebon.


Penetapan Pegi Setiawan sebagai DPO Tidak Sah, Namanya Pernah Disebut dalam BAP Rudiana pada 2016

3 hari lalu

Pegi Setiawan (tengah baju kuning) didampingi oleh tim kuasa hukum dan kedua orang tua, berfoto usai resmi keluar dari tahanan Polda Jawa Barat, pada Senin malam, 8 Juli 2024. Doc. Kuasa Hukum Pegi Setiawan, Toni RM.
Penetapan Pegi Setiawan sebagai DPO Tidak Sah, Namanya Pernah Disebut dalam BAP Rudiana pada 2016

Hakim Eman Sulaeman menyatakan penetapan Pegi Setiawan masuk dalam DPO oleh Polda Jabar tidak sah. Namanya disebut dalam BAP Rudiana.


Pakar Psikologi Forensik Sebut Saksi Aep dalam Kasus Pegi Setiawan Diduga Lakukan False Confession

4 hari lalu

Aep saksi kasus Vina Cirebon. Foto : Youtube
Pakar Psikologi Forensik Sebut Saksi Aep dalam Kasus Pegi Setiawan Diduga Lakukan False Confession

Setelah Pegi Setiawan dibebaskan PN Bandung, sosok Aep disorot. Pakar psikologi forensik duga Aep lakukan false confession atau keterangan palsu.


PN Bandung Menangkan Pegi Setiawan, Pakar Hukum Unand: Bisa Ajukan Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Imateril

4 hari lalu

Petugas Kepolisian menggiring tersangka kasus pembunuhan Pegi Setiawan untuk dihadirkan pada konferensi pers yang digelar di Gedung Ditreskrimum Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Minggu 26 Mei 2024. Polda Jabar berhasil menangkap Pegi Setiawan alias perong atas dugaan kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky yang terjadi di Cirebon pada tahun 2015 silam. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
PN Bandung Menangkan Pegi Setiawan, Pakar Hukum Unand: Bisa Ajukan Tuntutan Ganti Rugi Materil dan Imateril

Hakim PN Bandung Eman Sulaeman bebaskan Pegi Setiawan. Pakar Hukum Unand sebut salah tangkap itu sebagai bentuk pelanggaran HAM bisa ajukan ganti rugi


Hakim Eman Sulaeman Bebaskan Pegi Setiawan, Sebelumnya Pernah Vonis Wali Kota Cimahi Penyuap Penyidik KPK

4 hari lalu

Hakim tunggal Eman Sulaeman (tengah) memeriksa berkas saat sidang gugatan praperadilan Pegi Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. ANTARA/Novrian Arbi
Hakim Eman Sulaeman Bebaskan Pegi Setiawan, Sebelumnya Pernah Vonis Wali Kota Cimahi Penyuap Penyidik KPK

Hakim tunggal Eman Sulaeman menangkan Pegi Setiawan di praperadilan. Sebelumnya, ia vonis eks Wali Kota Cimahi 4 tahun penjara dan denda 200 juta.