Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dugaan Perselingkuhan Lettu Agam Berujung Kasus UU ITE, Ibu Anandira Puspita Ungkap Alasan Tak Penuhi Panggilan Polisi

image-gnews
Anandira Puspita (baju merah muda), istri anggota TNI yang menjadi tersangka usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, dalam jumpa pers di sebuah kafe di Jalan Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Anandira Puspita (baju merah muda), istri anggota TNI yang menjadi tersangka usai mengungkap dugaan perselingkuhan suaminya, dalam jumpa pers di sebuah kafe di Jalan Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rosdeni Arifin, 64 tahun, ibu dari Anandira Puspita mengungkapkan alasannya tak memenuhi panggilan Polres Denpasar. Ia rencananya akan diperiksa sebagai saksi kasus UU ITE yang menjerat anaknya usai membongkar dugaan perselingkuhan menantunya, Letnan Satu Malik Hanro Agam atau Lettu Agam.

Rosdeni menuturkan dia tidak mengerti alasan kepolisian turut memeriksanya dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE itu. Dia mengaku tak pernah menyetujui atau menandatangani apa pun dalam kasus ini.

Rosdeni mengaku tak pernah berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, kecuali dengan anaknya. “Saya tidak tahu kenapa saya diikutsertakan, sedangkan tidak pernah ikut campur dalam masalah posting-memposting,” ujar dia saat ditemui di sebuah kafe di Jalan Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 April 2024.

Selain itu, Rosdeni menuturkan profesinya sebagai dokter spesialis mata tak memungkinkan dia memenuhi panggilan secara mendadak. Surat panggilan baru diterimanya pada Rabu siang, 17 April 2024. “Saya punya tanggung jawab terhadap pasien saya,” kata Rosdeni.

Sebagai dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP), dia mengatakan masih harus mengontrol pasiennya usai menjalni operasi. Tidak bisa dilempar ke dokter lain, kata dia.

Tak hanya itu, Rosdeni mengaku bekerja di rumah sakit yang 99 persen pasiennya merupakan pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dia mengatakan bertanggung jawab untuk mengontrol rawat jalan dan pasiennya yang sudah terjadwal operasi satu hingga dua pekan mendatang. Tiba-tiba saya harus dipanggil dan memenuhi panggilan, itu sulit sekali,” kata dia.

Penjelasan Polda Bali soal Istri TNI jadi Tersangka Usai Laporkan Dugaan Perselingkuhan Suami

 

Polda Bali menyatakan penetapan istri anggota TNI dari satuan Kesdam IX/Udayana Letnan Satu Malik Hanro Agam, Anandira Puspita, 34 tahun, sebagai tersangka atas dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan mengungkapkan istri dari dokter TNI itu bukan ditangkap karena melaporkan dugaan perselingkuhan suaminya dengan seorang wanita berinisial BA.

Anandira ditangkap karena keterlibatannya dalam dugaan mentransmisikan data pribadi milik orang lain tanpa hak di sebuah akun media sosial.

"Kami tegaskan ini ada dua pokok permasalahan yang berbeda yang satu dilaporkan di tempat suami berdinas, yang satu adanya peristiwa memviralkan, memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, ini terkait UU ITE," kata Jansen dalam konferensi pers di Denpasar, Senin, 15 April 2024.

Jansen membantah kabar di media sosial yang menyatakan Anandira menjadi tersangka dan ditahan karena melaporkan suaminya.

Ia menuturkan kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Lettu Agam dengan seorang wanita lain ditangani oleh Pomdam Udayana, bukan Polres Denpasar.

Polres Denpasar menahan Anandira berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh bahwa dia bersama dengan pemilik akun media sosial Instagram @ayoberanilaporkan6 milik tersangka Hari Soeslistya Adi, 38 tahun, mengambil, mentransmisikan, data elektronik berupa foto-foto milik BA, serta screenshot percakapan WhatsApp antara Anandira dan BA.

Mantan Kapolresta Denpasar itu menjelaskan penangkapan terhadap AP berdasarkan LP/B/25/I/2024/SPKT/POLRESTA DENPASAR/POLDA BALI tanggal 21 Januari 2024, dengan pelapor atas nama Ahmad Ramzy Ba'abud.

Pilihan Editor: Penjelasan BRIN soal Penutupan Jalan Serpong-Parung yang Diprotes Warga

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

3 jam lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Soal Ancaman TPNPB OPM yang Bakal Serang Pos Militer di Intan Jaya, TNI Sebut Tak Akan Tambah Pasukan

TNI pastikan tak ada penambahan pasukan ihwal pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos militer RI dalam sebulan ke depan.


Polda Bali Jelaskan Kronologi Helikopter Jatuh Diduga karena Lilitan Benang Layangan

12 jam lalu

Petugas memeriksa helikopter Bell-505 yang dioperasikan PT. Whitesky Aviation setelah jatuh di kawasan Suluban, Badung, Bali, Jumat 19 Juli 2024. Helikopter tur wisata dengan nomor registrasi PK-WSP tersebut melakukan upaya pendaratan darurat dan mengalami kecelakaan karena terlilit tali layangan yang mengakibatkan seorang pilot dan empat penumpangnya terluka. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Polda Bali Jelaskan Kronologi Helikopter Jatuh Diduga karena Lilitan Benang Layangan

Polda Bali jelaskan awal mula helikopter jatuh hanya beberapa menit usai take off untuk tur.


Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

18 jam lalu

Ilustrasi penembakan. dentistry.co.uk
Amnesty Internasional Desak Pemerintah dan Komnas HAM Usut Penembakan 3 Warga Kampung Karubate Papua

Amnesty Internasional menegaskan tindakan anggota TNI yang menembak tiga warga Kampung Karubate Papua tidak dapat dibenarkan dan harus segera diusut.


TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI

20 jam lalu

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
TPNPB-OPM Klaim Bakal Serang Pos Militer di Sugapa Intan Jaya selama Sebulan, Ini Kata TNI

TNI menanggapi pernyataan TPNPB-OPM yang bakal menyerang pos-pos militer RI di Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah dalam sebulan ke depan.


Kuasa Hukum I Wayan Suparta: Pemeriksaan 10 Anggota Polres Klungkung Tidak Transparan

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza meminta perlindungan dan perhitungan ganti kerugian atau restitusi akibat dugaan tindak penyiksaan oleh 10 anggota Polres Klungkung Bali di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta Timur, pada Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian
Kuasa Hukum I Wayan Suparta: Pemeriksaan 10 Anggota Polres Klungkung Tidak Transparan

Kuasa hukum I Wayan Suparta menilai pemeriksaan 10 anggota Polres Klungkung yang diduga melakukan penyiksaan tidak transparan.


Lima Mobil Milik I Wayan Suparta yang Disita 10 Anggota Polres Klunkung Belum Dikembalikan

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Lima Mobil Milik I Wayan Suparta yang Disita 10 Anggota Polres Klunkung Belum Dikembalikan

Penyitaan mobil milik I Wayan Suparta oleh 10 polisi dari Polres Klungkung tidak disertai surat izin dari hakim. Alami cacat permanen akibat disiksa.


Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

1 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpose silat saat menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024) siang. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Kelakar Prabowo ke Panglima TNI dan Kapolri: Namanya Kalau Digabung Sama dengan Presiden Terpilih

Kelakar Prabowo kepada Panglima TNI dan Kapolri. Sebut nama belakang kedua sosok itu mirip seperti namanya.


Kronologi Kecelakaan Tunggal yang Tewaskan Suami Aktris Jennifer Coppen di Bali

1 hari lalu

Jennifer Coppen dan Dali Wassink. Foto: Instagram.
Kronologi Kecelakaan Tunggal yang Tewaskan Suami Aktris Jennifer Coppen di Bali

Suami Jennifer Coppen, Dali Wassink tewas dalam kecelakaan tunggal di Bali pada Kamis dini hari, 18 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA.


Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

1 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi TNI Tembak Mati 3 Orang OPM di Puncak Jaya Papua

Tentara Nasional Indonesia atau TNI dari Satgas Yonif RK 753/AVT menembak tiga orang dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM.


Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

1 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Amnesty Sangsi Pemerintah Mampu Ubah Praktek TNI Berbisnis

Amnesty menengarai pemerintah tak akan mampu mengubah praktik TNI berbisnis, tapi justru menormalisasinya.