Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Komnas HAM Usut Pembubaran People's Water Forum 2024 di Bali

Editor

Febriyan

image-gnews
Hotel Oranjje di Denpasar, Bali, yang menjadi lokasi pengganti pelaksanaan acara People's Water Forum 2024 setelah panitia harus memindahkannya dari Kampus ISI Denpasar, Selasa 21 Februari 2024. Gelaran yang mengiringi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua itu mengalami intimidasi aparat di lokasi yang pertama dan pembubaran paksa oleh ormas di tempat yang kedua. Tempo/Irsyan
Hotel Oranjje di Denpasar, Bali, yang menjadi lokasi pengganti pelaksanaan acara People's Water Forum 2024 setelah panitia harus memindahkannya dari Kampus ISI Denpasar, Selasa 21 Februari 2024. Gelaran yang mengiringi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua itu mengalami intimidasi aparat di lokasi yang pertama dan pembubaran paksa oleh ormas di tempat yang kedua. Tempo/Irsyan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut peristiwa pembubaran People’s Water Forum oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Institut Seni Indonesia, Denpasar, Bali pada Senin, 20 Mei 2024. Mereka menduga, pembubaran ini dimungkinkan karena adanya kebijakan Pengamanan Swakarsa.

“Komnas HAM segera melakukan pengusutan mengenai dugaan keterkaitan sejumlah peristiwa represi kebebasan sipil dengan kebijakan Pam Swakarsa,” tulis Koalisi Masyarakat Sipil dalam siaran persnya, Selasa, 21 Mei 2024.

Nurina Savitri dari Amnesty International Indonesia, salah satu organisasi anggota koalisi, menyatakan pembubaran perhelatan tandingan World’s Water Forum 2024 itu merupakan tamparan keras bagi pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB. “Bagaimana bisa forum masyarakat sipil dibubarkan dan dibiarkan,” kata dia.

Koalisi menilai kekerasan dalam pembubaran People's Water Forum 2024 telah melanggar berbagai hak yang telah dijamin oleh konstitusi, di antaranya hak atas rasa aman, hak atas bebas berkumpul dan bebas untuk mengemukakan pendapat. Aturan tentang hak-hak itu diatur dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) Reza Sahib menuturkan, massa PGN beberapa kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 dihentikan. Padahal, dia mengatakan PWF 2024 adalah sebuah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam membubarkan kegiatan, Reza mengatakan ormas PGN menggunakan cara-cara yang memaksa dan melanggar hukum. Dia mencatat, kelompok ini telah merampas banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa. "Bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aturan tentang Pam Swakarsa tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa yang diteken oleh Kepala Polri atau Kapolri Jenderal Idham Azis pada  4 Agustus 2020.  Dalam aturan ini, Pengamanan Swakarsa mengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Polri.

Di lapangan, pengamanan ini terdiri dari Satuan Pengamanan alias Satpam dan Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling. Selain itu, terdapat Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial/kearifan lokal. Pasal 3 ayat 3 dan 4 peraturan ini menyebutkan Pengamanan Swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal dapat berupa Pecalang di Bali; Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; Siswa Bhayangkara; dan Mahasiswa Bhayangkara.

“Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), memperoleh pengukuhan dari Kakorbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda," tulis Pasal 3 ayat 5.

Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), SAFEnet, Amnesty International Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Protection International Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

13 jam lalu

Karyawan TEMPO saat mengadukan kasus pembredelan ke DPR tahun 1994. Dok. TEMPO/Gatot Sriwidodo
Perlawanan Insan Pers Buntut Pembredelan Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik oleh Orde Baru 30 Tahun Lalu

Hari ini, tepat 30 tahun silam, Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik dibredel pemerintah Orde Baru pada 21 Juni 1994. Ini kilas baliknya.


Ayu Utami, Sastrawan Sekaligus Salah Seorang Pendiri AJI Indonesia

17 jam lalu

Perwakilan dari 29 seniman dan budayawan Indonesia, seniman Ayu Utami memberikan keterangan pers usai menyampaikan berkas Amicus Curiae terkait kasus Perkara Nomor 1/PHPU.PRES/XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES/XXII/2024 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 kepada Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung 2 MK, Jakarta, Senin 1 April 2024. Dalam berkas yang disampaikan seniman dan budayawan menilai menunjukan banyaknya persoalan yang terjadi sejak tahap pencalonan hingga kampanye. TEMPO/Subekti.
Ayu Utami, Sastrawan Sekaligus Salah Seorang Pendiri AJI Indonesia

Ayu Utami penulis novel Saman dan Larung. Ia salah seorang pendiri AJI Indonesia dan turut mengajukan amicus curiae sengketa Pilpres 2024.


Keyakinan Mahasiswa Termuda Unair Jalur SNBT dan Ela Elo Terkini di Top 3 Tekno

17 jam lalu

Universitas Airlangga. Foto : Unair
Keyakinan Mahasiswa Termuda Unair Jalur SNBT dan Ela Elo Terkini di Top 3 Tekno

Siswi lulusan SMAN 3 Klaten berusia 16 tahun, Nickita Agiesya Putri, menjadi mahasiswa termuda Unair yang diterima melalui jalur SNBT 2024.


Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

Walhi menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan daya tahan tanggul terhadap potensi amblesan tanah di Semarang bagian utara itu.


Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

1 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

Walhi mendorong ormas keagamaan yang menolak pemberian izin tambang agar menggugat ke Mahkamah Agung.


Dinyatakan Dalam Pengawasan Kominfo, Amankah Mengakses Situs Ela Elo?

1 hari lalu

elaelo. id. FOTO/Instagram/elaelo.id
Dinyatakan Dalam Pengawasan Kominfo, Amankah Mengakses Situs Ela Elo?

Saat membuka website Ela Elo, di bagian bawahnya terlihat tulisan "Dalam Pengawasan Kominfo".


Komnas HAM Bakal Koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah soal Pengungsian Warga Bibida Paniai

1 hari lalu

Masyarakat Distrik Bibida di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mengungsi ke Gereja Madi Distrik Paniai Timur. ANTARA/HO-Komando Operasi TNI Habema
Komnas HAM Bakal Koordinasi dengan Pemprov Papua Tengah soal Pengungsian Warga Bibida Paniai

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan pengungsian ratusan warga Distrik Bibida ini mempersulit pemenuhan dan perlindungan HAM di Papua.


Elaelo: Imbauan dari SAFEnet hingga Domain yang tidak Aman

1 hari lalu

Tampilan web Elaelo sebelum resmi diluncurkan. FOTO/elaelo.id/
Elaelo: Imbauan dari SAFEnet hingga Domain yang tidak Aman

Elaelo ini menjadi sorotan, bahkan viral di media sosial karena sempat beredar itu buatan Kominfo, namun kabar itu dibantah


Situs Elaelo Dianggap Tidak Aman, SAFEnet Peringatkan Soal Keamanan Data

2 hari lalu

Tampilan web Elaelo sebelum resmi diluncurkan. FOTO/elaelo.id/
Situs Elaelo Dianggap Tidak Aman, SAFEnet Peringatkan Soal Keamanan Data

Situs Elaelo dianggap berbahaya oleh pakar keamanan siber.


Warga Bibida Paniai Mengungsi, Komnas HAM Papua Bakal Kirim Tim Jika Ada Biaya

2 hari lalu

Masyarakat Distrik Bibida di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mengungsi ke Gereja Madi Distrik Paniai Timur. ANTARA/HO-Komando Operasi TNI Habema
Warga Bibida Paniai Mengungsi, Komnas HAM Papua Bakal Kirim Tim Jika Ada Biaya

Warga Distrik Bibida, Paniai, Papua Tengah mengungsi pasca serangan yang dilakukan TPNPB-OPM