Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pegawai Aktif BRIN Pun Diminta Kosongkan Rumah Dinas Puspiptek Serpong, Ini Aturan Siapa Berhak Dapat Rumah Dinas

image-gnews
Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perdamean Sebayang, yang juga terdampak rencana pengosongan rumah dinas saat dijumpai di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Selasa, 21 Mei 2024. Foto: TEMPO/Muhammad Iqbal
Pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Perdamean Sebayang, yang juga terdampak rencana pengosongan rumah dinas saat dijumpai di Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Selasa, 21 Mei 2024. Foto: TEMPO/Muhammad Iqbal
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku diminta untuk mengosongkan rumah dinas di Kawasan Puspiptek Serpong yang telah ditempatinya selama puluhan tahun.

"Saya disurati tanggal 22 Maret dengan surat pemberitahuan dan pengosongan rumah negara. Sedangkan di 14 Mei surat itu sudah dengan keterangan (jadwal) eksekusi pengosongan rumah negara," kata Perdamean Sebayang pada Tempo, Selasa, 21 Mei 2024. 

Perdamean menjelaskan bahwa dia dan dua warga lainnya diminta untuk mengosongkan rumah dinas karena dampak pelebaran jalan Puspitek Raya. Dia mengatakan telah berusaha mencari informasi mengenai rencana pelebaran jalan tersebut, tetapi tidak menemukan apa pun. "Saya cari informasi itu tidak ada. Dari pemda juga tidak ada rencana itu," katanya.

Perdamean juga menyatakan bahwa BRIN telah mengosongkan beberapa rumah yang sebelumnya dihuni oleh pensiunan. Menurutnya, rumah-rumah dinas tersebut akan diberikan kepada pegawai yang masih aktif, tetapi rumah-rumah yang telah dikosongkan justru terbengkalai dan rusak.

Lantas, siapa saja yang berhak mendapat rumah dinas?

Dilansir dari birolppbmn.dephub.go.id, berdasarkan PP nomor 40 Tahun 1994 Pasal 7, ada dua kriteria yang berhak menempati rumah negara: pejabat pemerintah yang ditunjuk dan PNS dari instansi terkait. 

Rumah negara juga memiliki aturan tersendiri bagi penghuninya, antara lain kewajiban untuk membayar sewa, memelihara rumah, menggunakan rumah sesuai dengan fungsinya, tidak menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain, serta tidak mengubah sebagian atau seluruh rumah negara. Rumah dinas atau rumah negara terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Rumah Negara Golongan I (Rumah Jabatan)

Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.

2.  Rumah Negara Golongan II (Rumah Dinas)

Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara.

3. Rumah Negara Golongan III

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya penatausahaannya dilakukan di Kementerian PUPR.

Dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id, dtandar/tipe rumah negara dibagi atas 6 tipe berdasarkan peruntukannya yaitu:

1. Tipe Khusus diperuntukan bagi Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kepala Lembaga Tinggi Negara, dan Pejabat-pejabat yang jabatannya setingkat dengan Menteri, dengan luas bangunan 400 m2 dan luas tanah 1000 m2;

2. Tipe A diperuntukan bagi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Deputi, dan Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon I atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/e dan IV/d, dengan luas bangunan 250 m2 dan luas tanah 600 m2;

3. Tipe C diperuntukan bagi Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, Kakanwil, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, dan Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon II atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/d dan IV/e, dengan luas bangunan 120 m2 dan luas tanah 350 m2;

4. Tipe C diperuntukan bagi Kepala Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon III atau Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a sampai dengan IV/c, dengan luas bangunan 70 m2 dan luas tanah 200 m2;

5. Tipe D diperuntukan bagi Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Pejabat yang jabatannya setingkat Eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil Golongan III/a sampai dengan III/b, dengan luas bangunan 50 m2 dan luas tanah 120 m2; dan

6. Tipe E diperuntukan bagi Kepala Sub Seksi, Pejabat yang jabatannya setingkat atau Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d kebawah, dengan luas bangunan 36 m2 dan luas tanah 100 m2.

SUKMA KANTHI NURANI  | MUHAMMAD IQBAL

Pilihan Editor: Pegawai Aktif BRIN Juga Diminta Kosongkan Rumah Dinas Puspiptek Serpong

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BRIN Olah Kelapa Tak Layak Jual Jadi Bioavtur, Pabriknya Dibangun di Banyuasin

1 hari lalu

Ilustrasi minyak kelapa untuk  Bioavtur. antaranews.com
BRIN Olah Kelapa Tak Layak Jual Jadi Bioavtur, Pabriknya Dibangun di Banyuasin

BRIN menggandeng perusahaan asal Jepang untuk pemanfaatan minyak kelapa menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.


Gibran Belum Pastikan Bakal Tempati Rumah Dinas Wakil Presiden di Jakarta atau IKN

3 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengemasi barang miliknya di meja kerja Balai Kota Solo usai mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 16 Juli 2024. Gibran mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Wali Kota Solo setelah dirinya ditetapkan KPU sebagai Wakil Presiden terpilih pada Pemilu 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Gibran Belum Pastikan Bakal Tempati Rumah Dinas Wakil Presiden di Jakarta atau IKN

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 2020 memilih untuk tidak menempati Loji Gandrung Solo.


Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

4 hari lalu

Ilustrasi daun kayu putih. Pixabay.com/abeldomi
Hasil Riset BRIN Kerek Produksi Minyak Kayu Putih di Papua

BRIN sebut produktivitas dari industri minyak kayu putih perlu ditingkatkan dengan metode ilmiah supaya mutu genetik yang dihasilkan menjadi unggul.


BRIN dan Petani Papua Garap Hilirisasi Kayu Putih, Awal Panen 5 Hektare Kini 49 Hektare

4 hari lalu

Hasil produksi minyak kayu putih di Kampung Rimba Jaya, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Dok: BRIN
BRIN dan Petani Papua Garap Hilirisasi Kayu Putih, Awal Panen 5 Hektare Kini 49 Hektare

BRIN ikut mengembangkan industri hilirisasi kayu putih di Biak Numfor, Papua. Industri ini diklaim memberikan manfaat ekonomi.


Alasan BRIN Sebut Kebun Raya Itera Cocok jadi Percontohan untuk Kampus dan IKN

5 hari lalu

Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, mengunjungi Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera (Itera), Kamis, 11 Juli 2024. Kebun Raya Itera digadang-gadang sebagai leading sector bagi perguruan tinggi di indonesia serta pendukung pendirian Kebun Raya Nasional di IKN. (Humas Itera)
Alasan BRIN Sebut Kebun Raya Itera Cocok jadi Percontohan untuk Kampus dan IKN

Kebun Raya Itera baru berusia dua tahun, namun pengembangan dan pengelolaannya dinilai sudah lebih dari cukup.


Cerita Peneliti BRIN ke Dasar Laut Selat Malaka Menumpang OceanXplorer

8 hari lalu

Ilustrasi - Kapal riset OceanXplorer menurunkan kapal selam untuk meneliti perairan. (ANTARA/HO-OceanX)
Cerita Peneliti BRIN ke Dasar Laut Selat Malaka Menumpang OceanXplorer

Peneliti mikroba dari BRIN ini menanti 12 tahun untuk bergabung dalam ekspedisi kapal riset Amerika OceanXplorer di Indonesia.


PT Asabri Bayarkan Rp 17,2 Triliun ke 484 Ribu Peserta Program Pensiun Tahun Lalu

9 hari lalu

Gedung Asabri. TEMPO/Muhammad Hidayat
PT Asabri Bayarkan Rp 17,2 Triliun ke 484 Ribu Peserta Program Pensiun Tahun Lalu

PT Asabri (Persero) telah membayar program pensiun kepada 484 ribu peserta dengan total pembayaran Rp 17,2 triliun pada 2023.


Misi Kapal OceanXplorer Sudah Separuh Jalan, Temukan Gunung Api Bawah Laut dan Hewan Baru

9 hari lalu

Seorang pilot Olaf melakukan simulasi pengendalian Remote Operated Vehicle (ROV) atau robot air yang berada di Kapal OceanXplorer di pelabuhan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat, Minggu, 23 Juni 2024. Organisasi nirlaba ekplorasi laut global, OceanX bersama dengan Kemenko Marves dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia menyelesaikan tahap kedua Misi Indonesia 2024 dan bersandar di Padang yang kemudian akan melanjutkan misinya bersama kapal riset tercanggih di dunia itu hingga ke Sulawesi Utara. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Misi Kapal OceanXplorer Sudah Separuh Jalan, Temukan Gunung Api Bawah Laut dan Hewan Baru

Dalam misinya, OceanXplorer dilengkapi alat Remotely Operatted Vehicle untuk memetakan kondisi bawah laut hingga kedalaman maksimal 5 ribu meter.


Dosen Pegawai Negeri Sipil Sulit Meraih Gelar Guru Besar dibanding Politisi

10 hari lalu

Sejumlah dosen mengalami hambatan saat mengajukan diri sebagai guru besar. Hal ini kontras dengan para politikus yang kini dengan mudah meraih status guru besar.
Dosen Pegawai Negeri Sipil Sulit Meraih Gelar Guru Besar dibanding Politisi

Sejumlah dosen pegawai negeri sipil mengalami hambatan saat mengajukan diri sebagai guru besar. Hal ini kontras dengan para politisi


Yanma Polri Kasih Tenggat Setahun bagi Anak Purnawirawan Polri di Rumah Dinas Polri Pondok Karya Alihkan Kunci

10 hari lalu

Pertemuan Pelayanan Masyarakat (Yanma) Mabes Polri dengan putra-putri purnawirawan Polri penghuni rumah dinas Pondok Karya di Masjid Al-Husna Taman Pondok Karya, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/ Mochamad Firly Fajrian.
Yanma Polri Kasih Tenggat Setahun bagi Anak Purnawirawan Polri di Rumah Dinas Polri Pondok Karya Alihkan Kunci

Yanma Polri memberi kebebasan kepada anak purnawirawan Polri untuk mengalihkan kunci rumah dinas Polri kepada anggota aktif.