Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekelompok Orang Larang Jurnalis Meliput Acara People's Water Forum di Bali

Reporter

image-gnews
Hotel Oranjje di Denpasar, Bali, yang menjadi lokasi pengganti pelaksanaan acara People's Water Forum 2024 setelah panitia harus memindahkannya dari Kampus ISI Denpasar, Selasa 21 Februari 2024. Gelaran yang mengiringi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua itu mengalami intimidasi aparat di lokasi yang pertama dan pembubaran paksa oleh ormas di tempat yang kedua. Tempo/Irsyan
Hotel Oranjje di Denpasar, Bali, yang menjadi lokasi pengganti pelaksanaan acara People's Water Forum 2024 setelah panitia harus memindahkannya dari Kampus ISI Denpasar, Selasa 21 Februari 2024. Gelaran yang mengiringi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua itu mengalami intimidasi aparat di lokasi yang pertama dan pembubaran paksa oleh ormas di tempat yang kedua. Tempo/Irsyan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Denpasar mendesak Polda Bali mengusut pelaku yang melarang jurnalis meliput The People’s Water Forum atau PWF pada Selasa siang, 21 Mei 2024 di Hotel Oranjje, Denpasar. AJI menyebut pelaku yang melarang jurnalis bertugas bisa dipidana. 

Acara People's Water Forum diselenggarakan berbarengan dengan pelaksanaan acara World Water Forum yang dibuka Presiden Jokowi di Bali.   

Sekretaris AJI Denpasar, I Wayan Widyantara alias Nonik mengatakan organisasinya mendapat laporan dari anggota dan jurnalis soal peristiwa itu.  Selain jurnalis, dia menyebut panitia, pembicara, dan peserta PWF juga turut dilarang masuk ke lokasi acara. 

“Selain panitia, pembicara, dan peserta PWF, jurnalis dilarang masuk ke Hotel Oranjje,” kata Nonik dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Rabu, 22 Mei 2024. 

Nonik menyebut ketika itu sempat terjadi adu mulut dengan sejumlah warga dan beberapa orang yang menghadang para jurnalis yang ingin meliput acara itu. Dia mengatakan orang-orang yang melarang itu menutup wajah dengan kacamata, masker, dan penutup kepala. Saat adu mulut dengan orang-orang itu, Nonik menyebut pelaku juga tak menjawab asal usul mereka dan alasan melarang jurnalis meliput. 

“Belum jelas apakah mereka dari ormas yang sehari sebelumnya melakukan intimidasi dan kekerasan di lokasi yang sama atau dari intelijen. Sehingga ada dugaan mereka bagian dari negara atau kekuasaan,” kata dia. 

Selain itu, Nonik menyebut AJI Denpasar juga menerima laporan adanya peretasan akun WhatsApp beberapa jurnalis di sana. Senyampang itu, jaringan internal di sekitar Hotel Oranjje juga diduga hilang karena dipasang jammer atau pengacak sinyal. 

“Ada peretasan terhadap akun WhatsApp beberapa jurnalis,” kata dia. 

Nonik menilai dua peristiwa itu bertentangan dengan kemerdekaan pers yang dijamin sepenuhnya oleh UUD dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dia menyebut konstitusi telah menjamin setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. 

Selain itu, dia juga menyatut UU Pers soal ancaman pidana bagi yang menghambat atau menghalangi jurnalis meliput. Dalam UU Pers Pasal 18 Ayat 1 itu dijelaskan bahwa setiap orang yang sengaja melawan hukum yang berakibat menghambat atau menghalangi jurnalis bertugas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. 

“Dan yang dimaksud dengan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin,” kata Nonik. 

Atas pelarangan liputan yang terjadi di PWF di Hotel Oranjje tersebut AJI Denpasar menyatakan sikap sebagai berikut. 

1. Mendesak pemerintah Joko Widodo dan seluruh aparatur negara termasuk Polri dan Gubernur Bali, serta masyarakat untuk menghormati dan turut menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpikir, dan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

2. Mendesak pemerintah Joko Widodo dan aparatur negara termasuk Polri dan Gubernur Bali, serta masyarakat untuk tidak menghalangi kerja-kerja jurnalistik dalam melakukan peliputan atau mencari informasi.

3. Mendesak pemerintah Joko Widodo dan seluruh aparatur negara termasuk Polri dan Gubernur Bali, serta masyarakat, menghentikan intimidasi terhadap jurnalis.

4. Mendesak Dewan Pers dan Komnas HAM RI mengusut penghalangan jurnalis dalam meliput acara PWF di Hotel Oranjje, Denpasar.

5. Mendesak Polri, dalam hal ini Polda Bali, mengusut penghalangan jurnalis dalam meliput acara PWF di Hotel Oranjje, Denpasar.

Acara People's Water Forum 2024 di Bali diintimidasi dipaksa bubar

The People’s Water Forum (PWF) 2024 kembali mengalami intimidasi dan pemaksaan pembubaran. Aksi intimidasi terhadap organisasi tandingan World Water Forum (WWF) 2024 yang sama-sama diselenggarakan di Bali itu dilancarkan oleh puluhan massa yang mengaku berasal dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Denpasar, Bali, pada Senin, 20 Mei 2024.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) Reza Sahib menuturkan, massa PGN beberapa kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 dihentikan. Padahal, dia mengatakan PWF 2024 adalah sebuah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang untuk mengkritisi privatisasi air, dan mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam membubarkan kegiatan, Reza mengatakan ormas PGN menggunakan cara-cara yang memaksa dan melanggar hukum. Dia mencatat, kelompok ini telah merampas banner, baliho, dan atribut agenda secara paksa. "Bahkan melakukan kekerasan fisik kepada beberapa peserta forum," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2024.

Reza menilai tindakan ormas itu dilakukan tanpa dasar akademis yang jelas. PGN beralasan mereka membubarkan kegiatan itu karena dianggap melanggar imbauan lisan Penjabat Gubernur Bali tentang penyelenggaran World Water Forum di Bali. Menurut Reza, imbauan itu tidak memiliki kekuatan hukum memaksa. Dia justru menilai imbauan itu melanggar ketentuan konstitusi yang menjamin adanya kebebasan berkumpul, berekspresi, dan menyampaikan pendapat.

Intimidasi ini bukan kali pertama diterima panitia PWF. Sebelumnya, beberapa panitia mendapatkan intimidasi dan teror dari aparat negara yang meminta untuk tidak mengadakan agenda PWF. Pembatalan beberapa tempat acara juga dilakukan, karena pengelola tempat mendapatkan intimidasi.

Fenomena ini, menurut Reza, telah membuktikan tidak adanya komitmen negara untuk memajukan dan menghormati kebebasan berekspresi bagi rakyatnya. Negara justru berdalih mengamankan investasi dari pemodal, segala cara dilakukan agar tidak ada 'gangguan' yang tercipta dari luar.

Atas dugaan intimidasi itu, PWF 2024 mendesak kepada pemerintah menghentikan segala bentuk intimidasi, dan kekerasan dalam pelaksanaan PWF 2024, baik yang dilakukan oleh aparat negara, maupun dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. Mereka juga mendesak negara menjamin dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk dapat melakukan kritik tanpa ada tekanan. 

Pilihan Editor: People's Water Forum 2024 di Bali Dibubarkan Patriot Garuda Nusantara, Peneliti: Pelanggaran HAM

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Basarnas Bali Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Desa Pecatu Badung, Bali

2 menit lalu

Helikopter Bell 505 Jet Ranger X milik PT Whitesky Aviation berkapasitas empat penumpang terbang di ketinggian 500 kaki di Tangerang Selatan, Selasa, 31 Desember 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Basarnas Bali Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Desa Pecatu Badung, Bali

Basarnas Bali mengevakuasi lima orang korban dari helikopter yang jatuh di Suluban, Desa Pecatu, Badung, Bali.


Helikopter Jatuh di Bali Diduga Akibat Terlilit Tali Layangan

37 menit lalu

Penumpang bersiap menaiki Helikopter jenis Bell 505 milik PT. WhiteSky Aviation untuk mudik Lebaran ke Bandung di Cengkareng Heliport Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat, 29 April 2022. Tarif mudik dengan heli ini untuk sekali terbangnya mencapai Rp 8 juta ke Bandung dan Rp 12 juta untuk rute Cirebon dengan durasi penerbangan 40 menit. ANTARA/Muhammad Iqbal
Helikopter Jatuh di Bali Diduga Akibat Terlilit Tali Layangan

Satu unit helikopter milik PT Whitesky Aviation di Suluban Pecatu, Kuta Selatan, Bali, dengan nomor PK-WSP type Bell 505 mengalami kecelakaan.


KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan diwawancara soal kesepakatan kampanye tanpa baliho di Denpasar, Kamis, 18 Juli 2024. ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
KPU Bali Sebut Rencana Pilkada 2024 Tanpa Baliho Tak Bisa Masuk PKPU, Apa Alasannya?

KPU Bali akan membuat kesepakatan bersama peserta Pilkada 2024 di Pulau Dewata agar tidak ada penggunaan baliho.


Kronologi Kecelakaan Tunggal yang Tewaskan Suami Aktris Jennifer Coppen di Bali

21 jam lalu

Jennifer Coppen dan Dali Wassink. Foto: Instagram.
Kronologi Kecelakaan Tunggal yang Tewaskan Suami Aktris Jennifer Coppen di Bali

Suami Jennifer Coppen, Dali Wassink tewas dalam kecelakaan tunggal di Bali pada Kamis dini hari, 18 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 WITA.


Kuasa Hukum Ungkap Kondisi I Wayan Suparta Usai Disekap 3 Hari: Sangat Trauma

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Kuasa Hukum Ungkap Kondisi I Wayan Suparta Usai Disekap 3 Hari: Sangat Trauma

I Wayan Suparta sempat disekap selama 3 hari dan disiksa polisi hingga telinganya cacat permanen. Saat ini, dia disebut sangat trauma.


Kuasa Hukum I Wayan Suparta Lapor ke Kompolnas, Minta Investigasi Dugaan Kekerasan Polisi di Bali

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Kuasa Hukum I Wayan Suparta Lapor ke Kompolnas, Minta Investigasi Dugaan Kekerasan Polisi di Bali

Sebelum ke Kompolnas, kuasa hukum I Wayan Suparta telah melaporkan dugaan kekerasan polisi itu ke Propam Mabes Polri.


Kronologi Pria di Bali Diduga Diciduk dan Disiksa 10 Polisi Selama 3 hari Hingga Cacat Permanen

2 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Kronologi Pria di Bali Diduga Diciduk dan Disiksa 10 Polisi Selama 3 hari Hingga Cacat Permanen

Kronologi penangkapan dan penyiksaan oleh 10 anggota Polres Klungkung Bali terhadap I Wayan Suparta. Kasus ini dilaporkan ke Propam Mabes Polri.


4 Waktu Terbaik untuk Berkunjung ke Bali Berdasarkan Aktivitas

2 hari lalu

Waktu terbaik untuk berkunjung ke Bali. Foto: Canva
4 Waktu Terbaik untuk Berkunjung ke Bali Berdasarkan Aktivitas

Untuk mendapatkan pengalaman menyenangkan, ada beberapa waktu terbaik untuk berkunjung ke Bali berdasarkan aktivitas yang ingin dilakukan.


Turis Inggris Mengaku Kapok Liburan ke Bali karena Empat Hal Ini

2 hari lalu

Sejumlah wisatawan membawa papan selancar berjalan menuju ke tengah laut saat berlibur di Pantai Kuta, Badung, Bali, Senin, 25 September 2023. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan untuk retribusi sebesar Rp150 ribu kepada turis asing yang masuk Pulau Dewata diterapkan mulai Februari 2024 dan mekanismenya serta tata cara pungutan uang kepada turis asing hingga saat ini masih disusun dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Bali. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Turis Inggris Mengaku Kapok Liburan ke Bali karena Empat Hal Ini

Turis Inggris ini mengaku ditipu sopir taksi, menemukan banyak sampah, sampai mengalami Bali belly.


I Wayan Suparta Disekap dan Dianiaya 10 Polisi Klungkung Bali, Kuasa Hukum Lapor ke Propam Polri

2 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
I Wayan Suparta Disekap dan Dianiaya 10 Polisi Klungkung Bali, Kuasa Hukum Lapor ke Propam Polri

Terdapat 5 kendaraan milik I Wayan Suparta yang disita oleh Polres Klungkung hingga saat ini.