Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karen Agustiawan Tanggapi Tuntutan Jaksa KPK: Ini Anomali

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Terdakwa Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009 - 2024, Galaila Karen Agustiawan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Karen Agustiawan, pidana penjara badan selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,09 miliar dan 104 USDollar subsider 2 tahun penjara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009 - 2024, Galaila Karen Agustiawan, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Karen Agustiawan, pidana penjara badan selama 11 tahun dan pidana denda sebesar Rp.1 miliar subsider 6 bulan kurungan serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.1,09 miliar dan 104 USDollar subsider 2 tahun penjara, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan tak terima atas tuntutan yang diajukan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, hari ini, Kamis, 30 Mei 2024. Jaksa KPK menuntut Karen 11 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan dalam kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair untuk periode 2011-2021. 

“Ini memang anomali yang terjadi di negara kita. Kalau kebijakan seperti ini menjadi tindak pidana korupsi, jangan harapkan Pertamina bisa menyaingi BUMN internasional atau perusahan swasta lain,” kata Karen usai sidang.

Kuasa hukum Karen, Luhut MP Pangaribuan, mengatakan tuntutan jaksa tak berdasar. Sebab menurut dia, SPA (Sales and Purchase Agreement) atau perjanjian jual beli LNG yang ditandatangani kliennya tak menyebabkan kerugian negara. Dia menuturkan, Karena menandatangani SPA pada 2013 dan 2014. SPA itu telah diubah pada 2015.

“Jaksa ngawur karena menyatakan kontrak 2015 adalah gabungan kontrak 2013 dan 2014 padahal jelas kontrak 2015 menyatakan pembatalan kontrak 2013 dan kontrak 2014. Pertamina justru untung saat ini USD 91 juta,” kata Luhut.

Luhut mengatakan Karen menandatangani kontrak SPA 2013 dan 2014, untuk keperluan dalam negeri, yaitu untuk keperluan kilang Pertamina yang rencananya akan diperbesar dan mulai beroperasi 2019. Dalam perkembangannya, kata Luhut, rencana renovasi total dan perluasan kilang Pertamina tertunda. Pertamina bahkan masih menggunakan bahan baku BBM yang lebih mahal dan lebih mencemarkan ketimbang memakai LNG.

Dia pun menyatakan tuntutan jaksa KPK berpotens membuat negara merugi lebih besar. Pasalnya, menurut dia, pihak penjual Corpus Christi bisa membatalkan kontrak itu karena masalah hukum. Padahal, menurut dia, harga LNG yang disepakati dalam kontrak itu, jauh lebih rendah ketimbang harga pasaran saat ini.

"Karena jauh lebih tingginya harga pasar spot LNG saat ini dan diperkirakan untuk seterusnya sampai kontrak CC (Corpus Christi) berakhir, maka tuntutan jaksa (apabila dikabulkan) berpotensi merugikan negara triliunan rupiah,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Luhut juga menilai tuduhan jaksa KPK bahwa Karen menerima suap Rp 1 miliar tidak benar. Dia menyatakan uang itu merupakan gaji Karen sebagai Senior Advisor di perusahaan swasta setelah beberapa bulan tak lagi menjabat sebagai Dirut Pertamina.

“Penerimaan gaji ini pun telah dilaporkan dan dibayar pajaknya dan jumlahnya tak seberapa dibandingkan gaji dan tantiem yang diterima KA (Karen Agustiawan) sebagai Dirut Pertamina,” ujarnya.

Tak hanya itu, Luhut juga menyatakan tuduhan Jaksa KPK bahwa Karen menerima suap dari perusahaan asing Blackstone, Inc tak benar. Dia menyatakan uang dari Blackstone itu merupakan bayaran Karen selama menjadi advisor di perusahaan itu setelah dia mundur dari PT Pertamina

“Jika KA dinyatakan bersalah, maka semua Dirut Pertamina setelah KA, sampai saat ini, otomatis terjerat pidana korupsi karena mendapatkan keuntungan dari kontrak CC,” katanya.

Dalam sidang hari ini, Jaksa KPK menuntut Karen Agustiawan dengan hukuman 11 tahun penjara plus denda Rp 1 miliar subsider penjara 6 bulan dalam kasus korupsi LNG. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk memberikan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.091.280.281,81 dan USD104,016.65. Jika Karen tak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, kata Jaksa, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tak mempunyai harta benda yang tak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun,” kata Jaksa dalam sidang.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto Kristiyanto Singgung Pilkada Serentak dalam Penggeledahan Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang , Ini Respons KPK

2 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Hasto Kristiyanto Singgung Pilkada Serentak dalam Penggeledahan Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang , Ini Respons KPK

KPK menanggapi pernyataan Hasto Kristiyanto yang menghubungkan kasus Wali Kota Semarang dengan Pilkada Serentak.


Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Kristiyanto Klaim Tak Tahu Soal Kasus Korupsi DJKA Kemenhub

Hasto Kristiyanto mengklaim tak tahu menahu soal kasus korupsi DJKA Kemenhub.


Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

6 jam lalu

Pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul.
Berkas Perkara Firli Bahuri Masih Mandek di Polda Metro Jaya

Polda Metro Jaya terakhir kali mengirim berkas perkara Firli Bahuri ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada Januari lalu.


Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

21 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

PDIP menilai penggeledahan rumah dan kantor Wali Kota Semarang sebagai dinamika politik hukum menjelang Pilkada Serentak.


5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

21 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Salah satu pihak yang ikut diperiksa KPK adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.


Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

22 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Korupsi LNG Pertamina, KPK Periksa Eks Kasubdit Niaga Migas

KPK memeriksa eks Kasubdit Niaga Migas PT Pertamina dalam kasus korupsi LNG.


Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

22 jam lalu

Rumah contoh unit rumah DP nol Rupiah di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta, 28 Februari 2018 . Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan batal menghadiri Groundbreaking rumah ini karena belum ada sinkronisasi skema harga. TEMPO/Tony Hartawan
Korupsi Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah, KPK Periksa 3 Saksi

KPK kembali memeriksa 3 saksi dalam kasus korupsi pengandaan tanah untuk program rumah DP nol rupiah.


KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

1 hari lalu

Kenapa Harun Masiku Sulit Ditangkap?
KPK Putuskan Buka Obstruction of Justice Kasus Harun Masiku Seusai Periksa Istri Saeful Bahri

KPK memutuskan untuk membuka obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku seusai penyidik memeriksa saksi Dona Berisa.


KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

1 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
KPK Kembali Sita Uang dalam Perkara Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Rp 36 Miliar

KPK menyebutkan tindak pidana korupsi ini dilakukan Terbit bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin (IPA) yang merupakan kakak kandungnya.


Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

1 hari lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

KPK telah melarang empat orang berpergian ke luar negeri dalam penyidikan kasus korupsi di Pemkot Semarang, termasuk Hevearita dan suaminya.