Mengenai rekam jejak Tedjo dan pasukannya, Tempo berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Densus 88 Antiteror Inspektur Jenderal Sentot Prasetyo. Namun, surat permohonan wawancara belum direspons hingga Jumat malam, 21 Mei 2024.
Berdasarkan laporan investigasi Majalah Tempo, dua mantan petinggi Densus 88 menuding pasukan yang dipimpin Tedjo sebagai sempalan Densus 88 Antiteror. Pasalnya, selama ini, pasukan tersebut kerap beroperasi di luar rantai komando satuan.
Mereka kerap mengabaikan perintah atasan, tapi tak pernah dijatuhi sanksi. Mereka juga jarang mengikuti sesi latihan fisik dan menembak yang diselenggarakan lembaganya. “Mereka seperti kelompok tak bertuan karena tak mematuhi perintah pimpinan Densus 88,” ucap salah seorang mantan petinggi Densus 88 itu.
Keduanya mengungkapkan, pasukan Tedjo lebih identik sebagai “pasukan pemukul” dari Satuan Tugas Merah Putih ketimbang bagian dari Densus 88 Antiteror. Hingga kini mereka lebih sering beroperasi membawa nama Satgas Merah Putih meski satuan tersebut sudah dibubarkan. Mereka bahkan tak pernah berburu teroris di daerah lagi karena kerap berdiam di Jakarta.
Di sisi lain, sejumlah sumber Tempo di sekitar Kejaksaan Agung memastikan, penguntitan dan teror terhadap Jampidsus dilakukan karena tim Febrie tengah menangani kasus-kasus kakap. Salah satunya adalah korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah di Kepulauan Bangka Belitung periode 2015-2022.
Kasus ini diperkirakan merugikan keuangan negara dan lingkungan senilai Rp 300 triliun. Hingga akhir Mei 2024, penyidik Jampidsus sudah menetapkan 22 tersangka.
Seseorang yang mengetahui kasus tersebut mengklaim, teror dan penguntitan yang diterima Jampidsus serta Kejagung dilakukan karena penyidik telah menemukan catatan aliran uang dari salah seorang saksi. Uang itu diduga mengalir ke sejumlah pengusaha hingga mantan pejabat. Di antaranya terdapat beberapa nama polisi aktif dan purnawirawan Polri.
Baca Selengkapnya: Kasus Besar di Balik Teror Densus 88 ke Kejaksaan Agung
RADEN PUTRI | FAJAR PEBRIANTO
Pilihan Editor: All Eyes on Papua, Walhi: Konflik Suku Awyu dan Moi Buktikan Negara Tak Hormati Hak Masyarakat Adat
