Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman NTT Curigai Ada Jaringan di Balik Kasus Pungli di Rutan Kupang

image-gnews
Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Dok. Seorang warga binaan sedang berjalan di dalam kawasan Rutan Kupang. ANTARA/Aloysius Lewokeda
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mencurigai adanya jaringan terkait pungutan liar atau pungli di Rutan Kelas II B Kupang. 

Modus yang dilakukan ialah memperlambat SK perpanjangan penahanan untuk dikeluarkan. Hal ini berimbas pada tidak adanya dasar hukum bagi rutan untuk tetap menahan warga binaan. Jika masa penahanan sudah habis, maka tahanan harus dibebaskan demi hukum.

"Jadi kalau kemungkinan ada bermain mata, berarti enggak hanya rutan sendiri, tapi dengan pihak yang menahan "jaksa"," ujar Darius saat dihubungi Tempo, Ahad, 9 Juni 2024.

Darius meminta agar Kementerian Hukum dan HAM segera melakukan pemeriksan. 

Dugaan pungli di Rutan Kupang diendus Ombudsman berdasarkan testimoni sejumlah eks warga binaan. Mereka mengaku ada permintaan pungutan Rp2 juta hingga Rp40 juta jika tahanan ingin bebas demi hukum. Menurut Darius, modus ini terjadi sudah bertahun-tahun. 

Kepala Biro Humas Kementerian Hukum dan HAM Hantor Situmorang mengatakan pihaknya telah memerintahkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham NTT untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Kemenkumham juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi NTT dan memintai konfirmasi perihal temuan Ombudsman tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Perlu pendalaman, ya, kami harus turunkan tim ke sana, apakah itu terjadi apa bagian dari permainan atau bagaimana," ujar dia lewat sambungan telepon.

Saat ini, ia menyebut sudah ada 13 pegawai yang menerima sanksi pelanggaran disiplin, soal temuan Ombudsman tersebut. 

Satu di antaranya mendapat sanksi disiplin sedang dan lainnya ringan. Hantor mengklaim pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan terus dilakukan Kemenkumham. Baik yang sifatnya berkala, maupun yang sifatnya insidentil.

Namun, karena kasus ini berasal dari testimoni warga binaan yang sudah bebas. Ia mengatakan, Kemenkumham akan menelusuri terlebih dahulu sejak kapan modus tersebut berlangsung. "Termasuk apakah ada keterlibatan Kepala Rutan dalam hal ini," ujar dia

Pilihan Editor: Kasus Polwan Bakar Suami di Mojokerto, Korban Meninggal Dunia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

40 menit lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Pengacara Andi Andoyo Pengidap Skizofrenia Laporkan Jaksa Kejari Jakbar ke Jaksa Agung

20 jam lalu

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat membacakan putusan kasus penikaman seorang wanita di Central Park Mall. Hakim memutuskan terdakwa Andi Andoyo yang mengalami skizofrenia terbukti bersalah dan dipidana penjara 16 tahun, Senin, 8 Juli 2024, Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Pengacara Andi Andoyo Pengidap Skizofrenia Laporkan Jaksa Kejari Jakbar ke Jaksa Agung

Menurut Luhut, tujuan pelaporan ini untuk memberi keadlian bagi kliennya, Andi Andoyo, yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia paranoid.


Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

1 hari lalu

Perwakilan kuasa hukum I Wayan Suparta, Muhammad Yahya Ihyaroza, melaporkan dugaan tindak penyiksaan yang dilakukan oleh 10 anggota dari Polres Klungkung Bali ke Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Defara
Maraton, Kuasa Hukum I Wayan Suparta Laporkan Dugaan Penyiksaan 10 Polisi ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM

Kuasa hukum I Wayan Suparta secara maraton melaporkan dugaan penyiksaan oleh 10 polisi Polres Klungkung ke LPSK, Ombudsman dan Komnas HAM.


Kemenkumham Sebut Panji Gumilang Bebas Murni, Bagaimana Status Hukumnya?

1 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Kemenkumham Sebut Panji Gumilang Bebas Murni, Bagaimana Status Hukumnya?

Terpidana kasus penistaan agama, Panji Gumilang telah dinyatakan bebas. Robianto dari Kemenkumham menyebut Panji bebas murni.


Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

1 hari lalu

Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Ariasandy. Foto: ANTARA/Ho-Humas Polda NTT
Polda NTT Bantah Palsukan Dokumen Agar Anak Kapolda Lolos Catar Akpol 2024

Anak Kapolda NTT Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga menjadi salah satu yang lolos seleksi calon taruna Akpol 2024


Jaksa Masih Teliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

1 hari lalu

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan memberikan keterangan terkait kasus penyelewengan dana umat Aksi Cepat Tanggap (ACT). Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta. Jumat, 29 Juli 2022. Whisnu Hermawan menyatakan keempat petinggi ACT Ahyudin, Ibnu Khajar, Heriyana Hermain, dan Novariyadi Imam Akbari ditahan oleh Bareskrim per hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jaksa Masih Teliti Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Pimpinan Ponpes AlZaytun sekaligus terpidana kasus penodaan agama, Panji Gumilang, sudah bebas murni dari tahanan, kasus TPPU-nya masih menggantung.


Pelaku Penusukan Penjaga Toko Baju di Kelapa Dua Tangerang Dituntut 15 Tahun Penjara

2 hari lalu

Tersangka pembunuhan penjaga toko baju di Kelapa Dua diserahkan ke Kejari untuk segera disidangkan, Rabu, 15 Mei 2024. (TEMPO/Muhammad Iqbal)
Pelaku Penusukan Penjaga Toko Baju di Kelapa Dua Tangerang Dituntut 15 Tahun Penjara

Nada Diana, pelaku penusukan terhadap Resy Ariska seorang perempuan penjaga toko baju dituntut 15 tahun penjara.


Segini Harta Kekayaan 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK

2 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Segini Harta Kekayaan 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK

Mengintip harta kekayaan lima Jaksa yang ikut seleksi pemilihan capim KPK periode 2024-2029.


Profil 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK, Eks Direktur Penuntutan KPK hingga Kepala Kejati

2 hari lalu

Eks Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (kiri). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil 5 Jaksa yang Ikut Seleksi Capim KPK, Eks Direktur Penuntutan KPK hingga Kepala Kejati

Beberapa jaksa yang mendaftar seleksi capim KPK ada yang pernah menjabat sebagai kepala kejaksaan tinggi, dan ada yang masih menjabat.


Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

2 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar memberikan keterangan saat konferensi pers pengembangan kasus korupsi Timah yang merugikan negara keuangan negara sebesar 300 triliun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024. Kejakssaan Negeri Jakarta Selatan menerima pelimpahan tahap 2 perkara dugan korupsi pengelolahan tata niaga timah yang melibatkan 10 tersangka dan sejumlah barnag bukti. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Lima Jaksa Mendaftar untuk Capim KPK, Bagaiman Rekam Jejak Mereka?

Sebanyak lima jaksa mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau capim KPK.