Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saksi Ahli Sebut Korupsi Jalan Tol MBZ Tidak Merugikan Negara, Hakim: Siapa Pemilik PT JJC?

image-gnews
Majelis hakim mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan dengan dua terdakwa Ketua Lelang PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin dan mantan Direktur Utama PT. Jasamarga JJC, Djoko Dwijono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan 5 orang saksi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan tol MBZ Jakarta - Cikampek II eleveted ruas Cikunir - Karawang Barat, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.510 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Majelis hakim mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan dengan dua terdakwa Ketua Lelang PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin dan mantan Direktur Utama PT. Jasamarga JJC, Djoko Dwijono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan 5 orang saksi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan tol MBZ Jakarta - Cikampek II eleveted ruas Cikunir - Karawang Barat, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.510 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Saksi ahli bidang hukum keuangan negara Dian Puji N. Simatupang mengatakan, perkara korupsi jalan tol layang Mohamed Bin Zayed atau Jalan Tol MBZ tidak merugikan keuangan negara. Menurut staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) itu, PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) bukan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Dian mengatakan pembangunan jalan tol MBZ tidak menggunakan uang pemerintah melainkan uang milik PT JCC. Maka, jika ada pelanggaran keuangan, PT JCC tidak bisa dijerat dengan pasal korupsi melainkan dengan pasal Undang-Undang Perseroan Terbuka (PT). Dia mengatakan, pendanaan proyek jalan tol itu berasal dari pinjaman dan dari kas perusahaan.

"Tidak ada pendanaan dari pemerintahan," Kata Dian Puji saat menjadi saksi di sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 11 Juni 2024.

Saksi ahli itu juga menyampaikan PT JJC adalah perusahaan perseroan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. "Saham yang dimiliki Jasa Marga hanya 40 persen, sedangkan 60 persennya milik swasta," ucapnya.

Dengan demikian PT JJC bukan anak perusahaan BUMN karena Jasa Marga bukan pemilik saham mayoritas. "Pasal 1 angka 1 UU BUMN, saham harus sebagian besar dimiliki oleh negara, ternyata tidak," kata Dian.

Dian juga merujuk pada putusan MK no: 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yanga menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN, maka segala konsekuensi hukum terhadap anak perusahaan BUMN tidak sama dengan BUMN. Karena PT JJC bukan perusahaan anak BUMN, maka pelanggaran keuangannya tidak bisa dijangkau dengan pidana korupsi.

Menanggapi keterangan saksi ahli, ketua majelis hakim sidang korupsi jalan tol MBZ, Fahzal Hendri lantas mempertanyakan status serta kepemilikan PT. JJC. Bila perusahaan itu bukan milik negara, pemeriksaan proyek pembangunan jalan tol MBZ oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) adalah perbuatan yang salah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota mejelis hakim menyanggah keterangan Dian soal kepemilikan saham Jasa Marga di PT JCC hanya 40 persen. Menurut hakim, data yang diungkap oleh saksi ahli bukan data pada saat pembentukan PT JJC, setelah adanya konsorsium pemerintah dengan badan usaha.

Pada awal berjalannya pengerjaan proyek jalan tol MBZ, kepemilikan saham PT JJC adalah 80 persen  sedangkan 20 persennya dimiliki PT Ranggi Sugiron Perkasa.

Hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini PT JJC adalah anak perusahaan BUMN, karena mayoritas sahamnya dikuasai oleh Jasa Marga. Maka, jika ada pelanggaran keuangan bisa ditindak dalam tindak pidana korupsi.

Dalam sidang perkara koruosi jalan tol MBZ dengan terdakwa Sofiah Balfas, Djoko Dwijono, Tony Budianto Sihite dan Yudhi Mahyudin itu juga dihadirkan 3 saksi ahli lain yang meringankan terdakwa. Para saksi ahli itu adalah Mudji Irawan (62) ahli struktur beton Intitut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Krishna Mochtar (63) ahli manajemen konstruksi dosen Institut Teknologi Indonesia (ITI), dan Kuncahyo Pambudi (62) ahli Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

AFRON MANDALA PUTRA

Pilihan Editor: Kanwil Kemenkumham Bali Pastikan WNA Inggris Penerobos Bandara dengan Truk Diproses Hukum Sebelum Dideportasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

10 jam lalu

Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN. TEMPO/Adinda Jasmine
Stafsus Erick Thohir Jelaskan Tujuan Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun untuk BUMN

Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri Erick Thohir menjelaskan tujuan dari penyuntikan PMN Rp 44,24 triliun ke 16 BUMN.


Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

10 jam lalu

Ilustrasi percepatan realisasi belanja infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun Anggaran 2020. (Dok. Kementerian PUPR)
Tanggapi Erick Thohir soal Merger BUMN Karya, PUPR Sebut Belum Terima Surat: Belum Dibahas

Kementerian PUPR buka suara soal rencana merger BUMN Karya. Sebelumnya, Menteri Erick Thohir mengklaim telah bersurat ke Menteri PUPR soal ini.


Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

13 jam lalu

Menteri BUMN Erick Thohir usai menghadiri acara peresmian TikTok | PosAja! Creator House di Kantor Pos Kota Tua, Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Rencana Merger BUMN Karya, Erick Thohir Klaim Telah Kirim Surat ke PUPR

Menteri BUMN Erick Thohir, mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah ditinjau oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menunggu Kementerian PUPR


Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

15 jam lalu

Sidang tuntutan dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dok. Jasamarga.
Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi Tol MBZ telah menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.


Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

17 jam lalu

Sejumlah kendaraan melewati jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta yang mulai dibuka untuk pemudik Lebaran 2024 mulai hari ini, Jumat, 5 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Adhi Karya Dapat Kredit Jumbo Rp 1,35 Triliun dari Bank Mandiri, Akan Digunakan untuk Apa?

Adhi Karya baru saja mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp 1,35 triliun dari Bank Mandiri untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakannya.


Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

20 jam lalu

Petugas mendata warga penerima sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Sri Mulyani Setujui Anggaran Rp 11 Triliun untuk Bantuan Pangan bagi 22 Juta Keluarga

Menkeu Sri Mulyani menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta KPM hingga Desember 2024.


16 BUMN Disuntik PMN Rp 44,24 Triliun, Ada Asabri, PLN, hingga Bio Farma

20 jam lalu

Foto udara suasana pembangunan jalan tol Bayung Lencir - Tempino (Baleno) Seksi 3 di Sebapo, Muaro Jambi, Jambi, Selasa, 2 Juli 2024. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) menyebutkan progres pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) penghubung Jambi dengan Sumatera Selatan sepanjang 33 kilometer itu telah mencapai 85,4 persen dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024 atau molor satu bulan dari target sebelumnya. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
16 BUMN Disuntik PMN Rp 44,24 Triliun, Ada Asabri, PLN, hingga Bio Farma

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Cek daftarnya.


Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

1 hari lalu

Bupati Temanggung HM AL Khaziq (kanan) menyiramkan air pada Rigen saat tradisi Ruwat Rigen di lembah gunung Sindoro dan gunung Sumbing Kledung, Temanggung, Jawa Tengah, Ahad, 7 Agustus 2022. Tradisi Ruwat Rigen (tempat menjemur tembakau) rutin dilaksanakan masyarakat petani tembakau di lereng gunung Sindoro - Sumbing menjelang musim panen tembakau sebagai wujud permohonon kepada Tuhan agar diberi kelancaran dan kesuksesan. ANTARA/Anis Efizudin
Eks Bupati Temanggung Buka Suara Usai Dilaporkan ke Kejaksaan atas Dugaan Korupsi Pengadaan Seragam Sekolah

Muhammad Al Khadziq mengklaim tidak pernah membiarkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pendidikan selama masa jabatannya.


Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

1 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Divonis 10 Tahun Penjara, Syahrul Yasin Limpo Berikan Pesan Ke Jokowi dan Surya Paloh

Syahrul Yasin Limpo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mempercayakan jabatan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

1 hari lalu

Ketum PSSI Erick Thohir. PSSI.org
Terkini: Erick Thohir Merespons 16 BUMN Dapat Suntikan PMN Rp 44,24 Triliun, Pengamat Sebut Upacara 17 Agustus di IKN Jadi Pertaruhan Keberlanjutan

Menteri BUMN Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah.