Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Hadiri Panggilan KPK dalam Kasus Harun Masiku, Staf Hasto Kristiyanto Beralasan Masih Trauma

image-gnews
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus (tengah) serta tim, mendampingi Kusnadi (Kanan) yang merupakan staf Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, ke Bareskrim Mabes Polri pada Kamis, 13 Juni 2024, terkait perampasan barang pribadi dan dokumen milik PDIP yang disita oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 10 Juni 2024.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Salestinus mengatakan alasan Kusnadi belum bisa penuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 13 Juni 2024. Sebab, Kusnadi beralasan masih trauma dengan kejadian empat hari lalu karena digeledah oleh penyidik KPK. 

“Dia masih trauma ya dengan kejadian tanggal 10 kemarin,” kata Petrus kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Kamis, 13 Juni 2024.

Surat panggilan itu, ujarnya, baru dilayangkan kepada Kusnadi pada Kamis malam. Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ini telah mengirim surat kepada KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan. Kusnadi juga masih mencari upaya hukum seperti meminta perlindungan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Rabu, 14 Juni 2024. 

Cerita Kusnadi Diperiksa Penyidik KPK Ihwal Keberadaan Harun Masiku 

Kusnadi mengaku tengah merokok di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diperiksa penyidik. Hasto diperiksa dalam perkara suap mantan kader PDIP, Harun Masiku. Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti menghampiri Kusnadi dan menyampaikan bahwa Hasto memanggilnya.

"Dengar dipanggil bapak saya langsung ke atas," ujar Kusnadi, staf Hasto saat ditemui di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya, pada Rabu, 12 Juni 2024.

Sesampainya di lantai dua, ia mengaku justru digeledah di sebuah ruangan. Tas yang dipegangnya pun diminta dan beberapa barang disita. Penyidik menyita barang-barang itu dengan alasan sebagai pembuktian. Namun ia tidak paham apa yang dimaksud. Kusnadi mengklaim tidak terkait dengan kasus Harun Masiku yang sedang ditangani KPK.

Barang yang diambil adalah adalah satu gawai milik Kusnadi, buku tabungan, kartu debit, dua HP Hasto Kristiyanto dan buku catatan perihal agenda partai. Sampai hari ini, semua barang belum dikembalikan. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kusnadi mengaku diperiksa di ruangan 36 lantai dua. Setelah barang disita, ia sempat diminta keluar dan bertemu Hasto di lantai dua. Kusnadi mengaku Hasto kaget melihatnya di lantai dua karena ia bukan saksi. "Bapak meminta saya turun, di situ terjadi perdebatan antara Pak Hasto dan Pak Rossa," ujar dia. 

Namun, ia mengaku kembali diminta masuk ke ruangan dan diperiksa selama tiga jam, meski sebelumnya tak dipanggil sebagai saksi dan hanya mendampingi Hasto. Ada dua penyidik KPK yang memeriksanya, satu di antaranya Rossa. 

Di antara pertanyaan yang diajukan adalah seputar barang yang disita dan keberadaan Harun Masiku. "Saya jawab enggak tahu," ujar dia.

Atas peristiwa itu, Kusnadi melapor kepada Komnas HAM. Dia meminta lembaga penegak HAM itu melakukan pemeriksaan pada prosedur yang dilakukan penyidik KPK terhadapnya. Saat melapor, Kusnadi didampingi oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan pengacara Hasto, Ronny Talapessy.

JIHAN RISTIYANTI  | ADVIST KHOIRUNIKMAH

Pilihan Editor: Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

8 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

KPK menyatakan telah melakukan sejumlah upaya paksa dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah PT ASDP.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

9 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

10 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta 6.969 calon anggota legislatif terpilih segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

10 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

10 jam lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang


Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

13 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita merupakan kader PDIP.


PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

13 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

Gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.


Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

13 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

KPK menggeledah dan memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita. Berapa harta kekayaannya?


PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

13 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Siapkan Guru Besar di Sidang PTUN Pencalonan Gibran

PDIP akan hadirkan ahli berstatus guru besar dari dua kampus berbeda. Sidang keberatan atas pencalonan Gibran di pilpres ini dilanjutkan pekan depan.


Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

14 jam lalu

Petugas KPK mengamankan koper seusai menggeledah sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

KPK tengah mengusut tiga dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang. Sejumlah kantor dinas dan badan di Balai Kota digeledah.