Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

image-gnews
LBH Padang daftarkan gugatan pelanggaran PLTU Ombilin di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
LBH Padang daftarkan gugatan pelanggaran PLTU Ombilin di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mendaftarkan gugatan yang ditujukan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis, 20 Juni 2024. Gugatan ini perihal pelanggaran operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat.

"Gugatan kami tujukan untuk KLHK, kepada menteri Siti Nurbaya," Kata Alfi Syukri Staff Advokat LBH Padang saat diwawancara Tempo di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024.

Menurutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah pihak yang memberikan izin operasi PLTU, seharusnya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan. Namun KLHK seolah tutup mata dengan dampak aktivitas PLTU Ombilin.

Pelanggaran aktivitas PLTU berdampak pada lingkungan, sehingga menciptakan situasi buruk pada kesehatan masyarakat Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Sawahlunto, Sumatera Barat. Pada 2018, KLHK sudah memberikan sanksi kepada PLTU Ombilin.

Ada enam sanksi yang dikeluarkan, pertama, berupa paksaan melakukan perubahan izin lingkungan; Kedua, memiliki izin kegiatan pemanfaatan limbah B3 berupa FABA atau limbah padat yang dihasilkan dari pembakaran batu bara pada pembangkit listrik; Ketiga, melengkapi kemasan LB3 dengan label LB3; Keempat, memperbaiki cerobong emisi diesel emergency dan fire fighting sesuai persetunuan teknis yang ditetapkan pemerintah; Kelima, melakukan pengukuran emisi sumber tidak bergerak terus menerus dalam kondisi rusak atau secara manual; keenam melakukan pengambilan sampel tanah untuk uji kesuburan, kualitas air tanah pada sumur uji.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"(PLTU Ombilin) Masih belum memenuhi sanksi-sanksi tersebut," Ucap Alfi. Polusi semakin memburuk jika aktivitas pelanggaran PLTU Ombilin dibiarkan terjadi.

Namun sampai saat ini sanksi paksaan pemerintah belum sepenuhnya dilaksanakan. Di antaranya tidak dipulihkan fungsi lingkungan hidup dan diduga terjadi pelanggaran berulang dari data pantauan cerobong yang dilakukan oleh LBH Padang. Ia berharap akan ada pembekuan atau pencabutan izin operasi PLTU Ombilin

AFRON MANDALA PUTRA

Pilihan Editor: Pengeroyokan Bos Rental Mobil di Sukolilo Pati, Kapolda Jawa Tengah Sebut Butuh Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

3 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Abdul Halim Temui Menteri LHK Siti Nurbaya, Minta Izin Usaha Satwa untuk Bumdes

4 hari lalu

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Tempo/Pribadi Wicaksono
Abdul Halim Temui Menteri LHK Siti Nurbaya, Minta Izin Usaha Satwa untuk Bumdes

Abdul Halim Iskandar, meminta kepada Siti Nurbaya agar BUMDes diberikan kesempatan untuk menjadi pelaku usaha peredaran tumbuhan dan satwa liar.


Coca-Cola Indonesia Dukung Transformasi Bank Sampah, Simak Apa Saja yang Dilakukan

4 hari lalu

Nasabah Bank Sampah Ireka Rayon IV mengantri menimbang sampah oleh Petugas UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Kecamatan Matraman di Kebon Manggis, Matraman, Jakarta, Jumat 24 Mei 2024. Sampah dijual mulai dari Rp1.000 hingga Rp12.000 per kilogram, tergantung dari jenis sampah yang dijual. TEMPO/Subekti.
Coca-Cola Indonesia Dukung Transformasi Bank Sampah, Simak Apa Saja yang Dilakukan

Komitmen disampaikan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Bank Sampah 2024 di KLHK pada Rabu lalu, 3 Juli 2024


LBH Bandung Kecam Penyegelan Masjid Jemaah Ahmadiyah di Garut

6 hari lalu

Ilustrasi pengeras suara masjid. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago
LBH Bandung Kecam Penyegelan Masjid Jemaah Ahmadiyah di Garut

Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Garut dinilai LBH Bandung menambah kegagalan negara dalam melindungi dan menjamin hak asasi.


Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

6 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Perlawanan Hakim MK Anwar Usman Gugat Pengangkatan Suhartoyo ke PTUN, Ini Putusan MKMK Terbaru

MKMK memutuskan Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap bersalah dan telah dijatuhi teguran tertulis atas gugatannya terhadap Ketua MK terpilih Suhartoyo ke PTUN.


Hak Jawab Pemegang Saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma perihal Penyitaan Aset BLBI

7 hari lalu

Andri Tedjadharma sebagai Pemegang Saham Bank Centris Internasional. TEMPO/ Halgi Mashalfi
Hak Jawab Pemegang Saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma perihal Penyitaan Aset BLBI

Andri Tedjadharma menyampaikan hak jawab atas artikel Tempo.co 'Satgas BLBI Sita Aset di Jakarta hingga Bogor dengan Total Nilai Rp 333,6 Miliar'.


Bukan Mencari Kebenaran, LBH Padang Klaim Kompolnas Melegitimasi Polda Sumbar

7 hari lalu

Kompolnas sudah memiliki modal untuk mendalami kasus tewasnya seorang remaja pelajar SMP di Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat.
Bukan Mencari Kebenaran, LBH Padang Klaim Kompolnas Melegitimasi Polda Sumbar

Setelah Kompolnas turun dalam kasus Afif Maulana, pernyataan dari Polda Sumbar menyatakan korban terpeleset.


MKMK Putuskan Anwar Usman Tak Langgar Kode Etik soal Konflik Kepentingan di Sidang PTUN

8 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman memberikan keterangan pers setelah pencopotan dirinya sebagai ketua MK, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu, 8 November 2023. TEMPO/Subekti.
MKMK Putuskan Anwar Usman Tak Langgar Kode Etik soal Konflik Kepentingan di Sidang PTUN

MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman tidak terbukti melanggar kode etik saat menghadirkan Muhammad Rullyandi sebagi ahli, dalam sidang PTUN.


Digugat Perdata Rp3 Triliun, PT Waskita Karya dan Kedutaan Besar India Mangkir Sidang di PN Jaktim

9 hari lalu

Waskita Karya. Istimewa
Digugat Perdata Rp3 Triliun, PT Waskita Karya dan Kedutaan Besar India Mangkir Sidang di PN Jaktim

Majelis menunda sidang dengan nomor perkara 316/Pdt.G/PN.JKT.TIM ini lantaran Tergugat I PT Waskita Karya dan Tergugat II Kedutaan Besar India mangkir.


Titik Hot Spot di Sumatera Selatan Meningkat setelah Karhutla di Sungai Rengit Banyuasin

10 hari lalu

Ilustrasi - Petugas gabungan dari Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara, KPH XIII Dolok Sanggul, KPH XIV Dairi dan KPH IV Toba berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Simulop, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/WS/wsj.
Titik Hot Spot di Sumatera Selatan Meningkat setelah Karhutla di Sungai Rengit Banyuasin

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sungai Rengit, Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) terjadi pada Selasa siang, 2 Juli 2024.