Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tersangka Ferienjob Masuk DPO Ditangkap di Italia Tapi Dibebaskan, Ini Penjelasan Ahli Hukum Pidana

image-gnews
Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan  TPPO, FOTO: istimewa
Enik Waldkonig, WNI tinggal di Jerman tersangka dugaan TPPO, FOTO: istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Enik Waldkonig, bos PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) resmi bebas dari kurungan penjara di Venezia, Italia, pada 17 Juni 2024. Enik menjadi buron interpol soal kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) magang ferienjob Jerman, pada Oktober 2023 lalu. Penangkapan itu dilakukan setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta Interpol menerbitkan red notice status buronan terhadap Enik.

Ahli Hukum Pidana, Abdul Fickar Hajar menanggapi soal bebasnya Enik Waldkoning, tersangka ferienjob yang resmi dibebaskan pada 17 Juni lalu, di Venezia, Italia. Abdul menjelaskan, jika tidak ada perjanjian bilateral maupun multilateral, tidak ada landasan hukum bagi sebuah negara yang menampung pelarian, untuk menangkap dan meng-ekstradisinya. Kecuali, tersangka tersebut melakukan pelanggaran hukum di negara tempat ia ditangkap. 

Anggota interpol memang mempunyai kewenangan untuk menangkap, namun jika tidak ada perjanjian ekstradisi, maka negera tersebut tidak berani untuk melakukan penangkapan. "Biasanya negara-negara yang terikat anggota interpol memiliki perjanjian kerjasama ekstradisi," kata Abdul kepada Tempo melalui pesan singkat WhatsApp pada Ahad, 23 Juni 2024. 

Jika tidak ada perjanjian khusus, komunikasi antar kepolisian hanya sebatas tukar-menukar informasi. "Kalau ingin menangkap, harus ada perjanjian dan ekstradisi," jelas Abdul. 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini menyebutkan langkah efektif untuk kepolisian Indonesia, selain terlibat dalam interpol juga ditindaklanjuti dengan perjanjian ekstradisi. Abdul juga menuturkan jika di beberapa negara tertentu ada atase kepolisian yang melekat pada kedutaan besar Indonesia. "Saya tidak tahu apakah di Itali ada atase kepolisiannya atau tidak," lanjutnya. 

Sebelumnya, tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Ferienjob, Enik Waldkönig alias Enik Rutita, resmi dibebaskan oleh kepolisian Italia. Enik  sempat ditangkap di Italia pada 9 Juni lalu. Penangkapan itu dilakukan setelah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meminta Interpol menerbitkan red notice status buronan terhadap Enik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kuasa hukum Enik, Husni Az-Zaki, membenarkan jika kliennya sudah tak lagi ditahan oleh kepolisian Italia. Dia menyatakan Enik bebas setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Venesia.

Berdasarkan surat pengadilan yang diterima Tempo menyebutkan Enik memang sempat menjalani masa kurungan penjara disana. Dia ditangkap saat berlibur di Italia. Penangkapan dan penahanan itu dilakukan atas permintaan Mabes Polri. 

Akan tetapi, surat itu juga menyebutkan Kementerian Luar Negeri Italia menyatakan Indonesia dan negeri Pizza itu tak memiliki perjanjian ekstradisi. Karena itu, pengadilan menilai tidak ada alasan yang cukup untuk menahan Enik. "Tindakan terhadap Enik harus dicabut dengan konsekuensi pembebasannya," demikian bunyi surat putusan Pengadilan Banding Italia di Venesia, yang dikeluarkan pada 18 Juni 2024. 

Tempo sudah berupaya melakukan konfirmasi mengenai pembebasan buronan tersangka TPPO ferienjob itu kepada Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Krishna Murti, sejak Sabtu, 22 Juni 2024, dan hari ini, Ahad, 23 Juni 2024. Namun, perwira bintang dua itu tidak kunjung merespons pesan yang Tempo layangkan. 

Pilihan Editor: Enik Waldkonig,Tersangka Ferienjob yang Ditangkap di Italia Hingga Akhirnya Dibebaskan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

1 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Terbit Rencana Perangin Angin Bebas, Hak Korban TPPO Terabaikan

Ketua PBHI, Julius Ibrani mengatakan, dengan diputusnya bebas Terbit Rencana Perangin Angin. Hal itu menunjukkan sistem peradilan di Indonesia hanya berfokus pada eksekutor dan abai dengan otak pelaku, khussnya bagi mereka yang memiliki kuasa. Sebab empat orang lainnya divonis bersalah.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

3 hari lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.


Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

3 hari lalu

Seorang personel militer berjaga, ketika 200 personel militer Myanmar mundur ke jembatan ke Thailand pada hari Kamis setelah serangan selama berhari-hari oleh perlawanan anti-junta, yang menyatakan mereka telah memenangkan kendali atas kota perbatasan Myawaddy yang penting, yang terbaru dalam sebuah serangkaian kemenangan pemberontak, dekat perbatasan Thailand-Myanmar di Mae Sot, provinsi Tak, Thailand, 11 April 2024. REUTERS/Soe Zeya Tun
Suami Jadi Korban Perbudakan di Myanmar, 4 Ibu Laporkan Lembaga Pelatihan di Sukabumi ke Polda Jabar

Empat ibu melaporkan lemaba pelatihan di Sukabumi yang merekrut suami dan kerabat mereka kerja di Myanmar. Jadi budak untuk melakukan penipuan.


Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

4 hari lalu

Terdakwa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Kasus kerangkeng manusia ini terungkap setelah Bupati Langkat periode 2019-2022 Terbit Rencana Perangin Angin terlibat dalam skandal korupsi.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

5 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

5 hari lalu

Di sisi lain, Migrant Care melaporkan Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM dengan dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng di rumahnya. Menurut temuan Migrant Care, kerangkeng berisi pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Foto: Istimewa
Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas dalam perkara TPPO kerangkeng manusia di rumahnya.


Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

5 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Eks Bupati Langkat Bebas di Kasus Kerangkeng Manusia, Ini Profil Hakimnya

Profil Andriansyah, Hakim Ketua PN Stabat yang vonis bebas kepada eks Bupati Langkat


LPSK Sebut Putusan Bebas Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat Cederai Rasa Keadilan

5 hari lalu

Wartawan mengambil gambar ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Pada pagar kerangkeng terdapat gembok untuk mengunci ruangan tersebut. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
LPSK Sebut Putusan Bebas Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat Cederai Rasa Keadilan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyoroti putusan bebas bekas Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, dalam kasus kerangkeng manusia.


Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

6 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Eks Bupati Langkat Terdakwa Kasus Kerangkeng Manusia Divonis Bebas, Begini Kilas Balik Perkaranya

Majelis hakim PN Stabat, Kabupaten Langkat, Sumut menjatuhkan vonis bebas kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin atas perkara TPPO.


Bupati Langkat Divonis Bebas dari Perkara TPPO, JPU Akan Ajukan Kasasi

6 hari lalu

Terdakwa kasus suap barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Okrober 2022. Bupati Langkat non-aktif Terbit Rencana Perangin Angin divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 5 bulan kurungan karena terbukti menerima suap senilai Rp572juta dari pengusaha Muara Perangin Angin terkait paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat tahun 2021. ANTARA/Muhammad Adimaja
Bupati Langkat Divonis Bebas dari Perkara TPPO, JPU Akan Ajukan Kasasi

Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas perihal dugaan TPPO yang berkedok tempat rehabilitasi di kediamannya.