Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto Kristiyanto dan Kusnadi Daftarkan Gugatan Terhadap Penyidik KPK ke PN JakSel

image-gnews
Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, dan stafnya, Kusnadi, mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini, 1 Juli 2024. Mereka menggugat langkah penyidik KPK menyita telepon seluler hingga buku catatannya. 

Kuasa Hukum Hasto dan Kusnadi, Ronny Talapessy, mengatakan langkah penyidik KPK menyita barang pribadi kliennya melawan hukum.  "Dalam petitum kami meminta agar buku itu dikembalikan, dimana tidak ada kaitannya dengan (pencarian) Harun Masiku,"  kata Ronny di PN Jakarta Selatan, Senin, 1 Juli 2024. 

KPK menyita telepon seluler dan catatan itu saat memeriksa Hasto pada 10 Juni 2024.  Pemeriksaan Hasto dalam rangka pencarian terhadap kader PDIP yang menjadi buronan, Harun Masiku, dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2017-2022. 

Menurut Ronny, penyitaan itu merupakan perbuatan sewenang-wenang. Dia meyakini telepon seluler dan buku catatan hitam milik kliennya tak berhubungan dengan perkara yang sedang diusut KPK.  "Maka kami melakukan upaya hukum ini agar kami PDI Perjuangan mendapatkan keadilan," kata dia. 

Soal alasan Hasto dan Kusnadi mengajukan gugatan PMH ketimbang praperadilan, Ronny menyatakan karena penyitaan barang bukti oleh penyidik KPK dilakukan tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana.  "Buku yang dirampas itu ada strategi politik dari PDI Perjuangan terkait pemilihan kepala daerah, tujuannya apa buku itu diambil," katanya. 

Selain di PN Jakarta Selatan, menurut Rony, gugatan serupa juga bakal dilakukan oleh 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mendesak agar KPK mengembalikan telepon seluler dan buku catatan tersebut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum menggugat ke PN Jakarta Selatan, tim hukum Hasto Kristiyanto dan Kusnadi juga sempat melaporkan tindakan penyidik KPK itu ke Dewan Pengawas KPK, Bareskrim Polri hingga Komnas HAM.

KPK sebelumnya telah membantah jika penyitaan terhadap barang pribadi Hasto Kristiyanto dan Kusnadi itu melanggar hukum. Mereka menyatakan penyitaan itu telah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Laporan Majalah Tempo edisi 23 Juni lalu menuliskan penyitaan itu dilakukan karena Hasto Kristiyanto diketahui sempat berkomunikasi dengan sejumlah orang yang mengetahui keberadaan Harun Masiku. Bahkan, KPK disebut siap memidanakan Hasto dengan tudingan menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice.

Baca selengkapnya: Bagaimana KPK Melacak Harun Masiku

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

10 menit lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-26 sekaligus pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Cak Imin Akui Telah Bertemu Utusan Megawati Bahas Koalisi di Pilkada

Cak Imin membenarkan telah bertemu dengan utusan Megawati membahas koalisi di sejumlah pilkada.


Sikap PDIP setelah Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

3 jam lalu

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi ANTARA/ I.C.Senjaya
Sikap PDIP setelah Gerindra Usung Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

PDIP tidak ingin tergesa-gesa dalam mengusung bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024.


Hasto Kristiyanto Sebut Anies Jadi Teman Berdialog PDIP

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Hasto Kristiyanto Sebut Anies Jadi Teman Berdialog PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberi respons positif tentang Anies Baswedan. Apa jadi isyarat PDIP mendukung Anies di Pilkada Jakarta?


Staf Hasto Kristiyanto Dicekal, Kuasa Hukum: Tidak Jelas Pertimbangannya

5 jam lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK karena menyita satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Staf Hasto Kristiyanto Dicekal, Kuasa Hukum: Tidak Jelas Pertimbangannya

Tim Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan sikap KPK yang mencekal Kusnadi ke luar negeri.


Megawati Utus Kader PDIP Temui PKB Bahas Pilkada Jakarta dan Sejumlah Provinsi

5 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Megawati Utus Kader PDIP Temui PKB Bahas Pilkada Jakarta dan Sejumlah Provinsi

PDIP buka peluang berkoalisi PKB pada pilkada di banyak daerah termasuk Pilkada Jakarta. Megawati utus kadernya temui PKB.


PDIP: Berhati-hati Mengusung Cagub hingga Komunikasi Intens Persiapan Pilkada Banten

6 jam lalu

Logo PDIP
PDIP: Berhati-hati Mengusung Cagub hingga Komunikasi Intens Persiapan Pilkada Banten

PDIP terus menjadi sorotan menjelang Pilkada 2024, bukan hanya soal politik


Bos Tambang Setyo Mardanus Dipanggil KPK, jadi Saksi TPPU Abdul Gani Kasuba

7 jam lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Setelah penggeledahan di lingkungan Pemkot Semarang, KPK telah melakukan pelarangan untuk empat orang berpergian ke luar negeri termasuk Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. ANTARA/Erlangga Bregas Prakoso
Bos Tambang Setyo Mardanus Dipanggil KPK, jadi Saksi TPPU Abdul Gani Kasuba

KPK memeriksa 6 pihak swasta terkait dugaan TPPU eks Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK). Salah satunya Setyo Mardanus.


KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Termasuk Staf Hasto dan Tim Hukum PDIP

7 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku, Termasuk Staf Hasto dan Tim Hukum PDIP

KPK mencegah 5 orang untuk bepergian ke luar negeri terkait perkara suap Harun Masiku. Kelimanya merupakan saksi yang pernah dipanggil.


Megawati Minta Kader PDIP Militan, Kreatif, dan Disiplin Jalankan Keputusan Partai

7 jam lalu

Sekretaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menemui awak media usai di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa Sore, 23 Januari 2024. Hasto memberikan keterangam usai menghadiri Hari Ulang Tahun ke-77 Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI itu. Tempo/ Adil Al Hasan
Megawati Minta Kader PDIP Militan, Kreatif, dan Disiplin Jalankan Keputusan Partai

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri meminta kader partai itu untuk militan di Pilkada 2024.


PDIP Pilih Tak Buru-buru Tentukan Calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024

8 jam lalu

Aryo Seno Bagaskoro. FOTO/Instagram/senobagaskoro
PDIP Pilih Tak Buru-buru Tentukan Calon Gubernur di Pilkada Jakarta 2024

PDIP tak mau buru-buru menentukan siapa yang akan mereka usung di Pilkada Jakarta 2024. Sebut rakyat Jakarta masih merindukan Ahok.