Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi Pengadaan Tanah DP 0 Rupiah, Saksi Ungkap Penyesuaian Dokumen Lazim Dilakukan Setiap Pemeriksaan BPK

image-gnews
Sidang Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Untuk Program DP Nol Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Senin, 1 Juli 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat./Tempo. Mutia Yuantisya
Sidang Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Untuk Program DP Nol Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur pada Senin, 1 Juli 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat./Tempo. Mutia Yuantisya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Direktur Pengembangan Perumda Pembagunan Sarana Jaya, Denan Matulandi Kaligis mengatakan penyesuaian dokumen lazim dilakukan setiap kali akan ada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun akuntan publik. Hal ini disampaikan Denan saat bersaksi di sidang korupsi proyek pengadaan tanah untuk program DP 0 Rupiah di Kelurahan Pulo Gebang, Jakarta Timur.

"Saya perhatikan setiap kali ada pemeriksaan BPK atau pemeriksaan lain, itu semua harus diulangi, Pak, dokumen-dokumennya," kata dia di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jakarta Pusat, Senin, 1 Juli 2024.

Dalam kesaksiannya, dia mengatakan penyesuaian dokumen itu bertujuan untuk merapikan laporan dalam dokumen administrasi yang sebelumnya sudah dilakukan. "Pada saat itu saya mikir 'o kalau di BUMD seperti itu' tapi di akhir-akhir saya baru menyadari bahwa hal itu wajar dilakukan," ujarnya.

Tidak hanya itu, Denan juga membenarkan bahwa proses pengadaan lahan yang dilakukan Sarana Jaya memiliki masalah hukum mulai dari pengadaan tanah di Pulo Gebang, Munjul, Cengkareng, Ujung Menteng, dan lainnya dengan modus yang sama, yakni laporan atau dokumen fiktif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, eks Direktur Utama (Dirut) Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan didakwa telah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara Rp 256 miliar dalam pengadaan lahan di Cakung, Jakarta Timur. Menurut Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), secara keseluruhan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari ulah Yoory dan kawan-kawan Rp 256.030.646.000 sebagaimana yang tercatat di Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur tahun anggaran 2018-2019.

Jaksa mengatakan Yoory melakukan korupsi bersama pemilik manfaat PT Adonara Propertindo, Rudy Hartono dan Direktur Operasional Tommy Adrian. Yoory memperoleh keuntungan Rp 31,8 miliar sedangkan Rudy Rp 224 miliar.

Pilihan Editor: HUT Bhayangkara ke-78 Belum Usai, Petugas Kebersihan Sudah Angkut Lebih dari 100 Kantong Sampah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dua Pimpinan KPK Lolos Seleksi Awal Capim, ICW Desak Pansel Koordinasi dengan Dewas Telusuri Rekam Jejak

1 jam lalu

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah) memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan sosialisasi SPI Pendidikan 2024 di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Berdasarkan hasil survey KPK, indeks Integritas Pendidikan di Indonesia mendapatkan nilai 73,70 dengan masih dijumpai beberapa temuan terkait kejujuran akademik, gratifikasi di sekolah maupun kampus hingga penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). TEMPO/Imam Sukamto
Dua Pimpinan KPK Lolos Seleksi Awal Capim, ICW Desak Pansel Koordinasi dengan Dewas Telusuri Rekam Jejak

ICW meminta Pansel KPK bekerja sama dengan Dewas KPK untuk proses penyaringan capim KPK.


Hasil Geledah Ditjen Minerba, KPK Sita Barang Bukti Elektronik dan Dokumen

1 jam lalu

Suasana di halaman parkir kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan pada Senin 27 Maret 2023. Istimewa
Hasil Geledah Ditjen Minerba, KPK Sita Barang Bukti Elektronik dan Dokumen

KPK menyita beberapa barang bukti usai menggeledah Ditjen Minerba Kementerian ESDM terkait izin tambang di Provinsi Maluku Utara.


Sepekan Lebih KPK Geledah Kantor Pemkot Semarang, Hari Ini Giliran Damkar

4 jam lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Sepekan Lebih KPK Geledah Kantor Pemkot Semarang, Hari Ini Giliran Damkar

Tim KPK mendatangi dan menggeledah kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Jalan Madukoro Raya.


Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Awal Capim, ICW Wanti-wanti Pansel KPK Tak Beri Keistimewaan

5 jam lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, tiba di kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) untuk mengikuti sidang etik, Selasa, 14 Mei 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Lolos Seleksi Awal Capim, ICW Wanti-wanti Pansel KPK Tak Beri Keistimewaan

ICW mewanti-wanti Panitia Seleksi atau Pansel KPK agar tidak memberikan keistimewaan kepada Nurul Ghufron dan Johanis Tanak di proses seleksi Capim.


Apa Saja Aset Rafael Alun yang Harus Dikembalikan KPK Berdasarkan Putusan MA?

5 jam lalu

Terdakwa mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo, pidana penjara badan selama 14 tahun, membayar uang denda Rp.500 miliar subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp.10.079.095.519 subsider 3 tahun kurungan. TEMPO/Imam Sukamto'
Apa Saja Aset Rafael Alun yang Harus Dikembalikan KPK Berdasarkan Putusan MA?

Aset sitaan milik Rafael Alun yang harus dikembalikan antara lain uang tunai dan sebidang tanah berikut bangunan rumah.


5 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, Kapuspenkum Harli Siregar: Mengalir Saja

5 jam lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, ketika ditemui wartawan di kantornya, Kejagung RI, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Defara
5 Jaksa Lolos Administrasi Capim KPK, Kapuspenkum Harli Siregar: Mengalir Saja

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Harli Siregar meminta publik untuk melihat perkembangan seleksi capim KPK.


Gazalba Saleh Beli Alphard Tunai, Sales Auto2000 Ungkap Alasan Tak Melapor ke KPK

6 jam lalu

Terdakwa Hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirikan saksi Verbalisan penyidik KPK, Ganda Swastika dikonfrontasikan dengan saksi advokat juga anggota exco PSSI, Ahmad Riyadh. TEMPO/Imam Sukamto
Gazalba Saleh Beli Alphard Tunai, Sales Auto2000 Ungkap Alasan Tak Melapor ke KPK

Hakim Tipikor mempertanyakan tidak ada laporan dari penjual ke KPK atau PPATK soal Gazalba Saleh yang membeli barang mewah.


4 Eks Pegawai KPK Lolos Administrasi Capim, Eks Penyidik: Bukti TWK Alat Singkirkan Orang Berintegritas

6 jam lalu

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Giri menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK . TEMPO/Imam Sukamto
4 Eks Pegawai KPK Lolos Administrasi Capim, Eks Penyidik: Bukti TWK Alat Singkirkan Orang Berintegritas

Empat mantan pegawai KPK yang tesingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dinyatakan lolos seleksi administrasi Calon Pimpinan (Capim) KPK.


BPK Ungkap Ada Masalah Penyaluran Bansos di DKI, Heru Budi Beri Penjelasan

6 jam lalu

enjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna penyerahan laporan keuangan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
BPK Ungkap Ada Masalah Penyaluran Bansos di DKI, Heru Budi Beri Penjelasan

BPK memberikan opini wajar tanpa pengetahuan (WTP) atas laporan keuangan Pemrov DKI tahun 2023.


Pemprov DKI Jakarta Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan 2023

7 jam lalu

enjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri rapat paripurna penyerahan laporan keuangan Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat pada Kamis, 25 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam Laporan Keuangan 2023

Meski memberi penilaian WTP, BPK mencatat ada 5 poin permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Pemprov DKI Jakarta.