TEMPO Interaktif, Tangerang: Posisi Shaleh M.T. sebagai Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan hari ini berakhir. Dia akan diganti Etik Suarta yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten. Siang ini Etik akan dilantik di Pendopo Gubernur, Serang, Banten. "Ibu Gubernur yang langsung melantik mewakili Menteri Dalam Negeri," ujar Kepala Biro Humas Provinsi Banten, Nandy kepada Tempo, siang ini. Pelantikan Etik dihadiri oleh seluruh pejabat di Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan perwakilan dari Kabupaten Tangerang.
Sebelumnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah mengusulkan agar jabatan Shaleh yang habis 18 Juli 2010, diperpanjang hingga 24 Januari 2011. Tapi, usul itu ditolak Menteri Dalam Negeri karena menabrak aturan Undang-undang nomor 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
Asisten Daerah I Provinsi Banten Safrudin mengatakan, berdasarkan pasal 9 Undang-undang 51 tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebelum terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota defenitif, Kota Tangerang Selatan dipimpin oleh seorang Penjabat Wali Kota. Penjabat diangkat selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Shaleh M.T mulai menjabat 24 Januari 2009 bertepatan diresmikannya Kota Tangerang Selatan hasil pemekaran Kabupaten Tangerang.Baca Juga:
Untuk Shaleh M.T, kata Safrudin, sudah dilakukan satu kali perpanjangan yaitu 18 Januari 2010 hingga 18 Juli 2010. "Mendagri hanya memperpanjangnya selama enam bulan," kata Safrudin.
Selama menjabat, sepak terjang Shaleh banyak mendapat sorotan dan langkahnya dinilai kontroversial dan melampaui kewenangannya sebagai Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan. Dalam, UU nomor 51 tahun 2008 diatur tugas seorang penjabat ada tiga yaitu membentuk Struktur Organisasi Tenaga Kerja Pemerintahan, Membentuk dan melantik DPRD serta menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
Tapi dalam pelaksanaannya, kewenangan Shaleh melebar dari melakukan pungutan retribusi perizinan di Tangerang Selatan melalui Peratuan yang ia terbitkan sendiri (Peraturan Wali Kota) hingga membangun infrastruktur. Tindakan Shaleh ini banyak dikecam oleh aktifis, mahasiswa hingga ahli pemerintahan dan otonomi daerah.
JONIANSYAH
