TEMPO Interaktif, Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendukung kebijakan pemerintah Jakarta untuk menanggung biaya persalinan mulai tahun depan. “Saya kira ini awal yang baik,” kata Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Dr.Prijo Sidipratomo Sp.Rad(K), saat dihubungi, Jumat (20/8).
Dengan kebijakan itu dia berharap kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akibat keterlambatan penanganan persalinan tidak terjadi lagi. . “Kalau gratis kan masyarakat tak perlu takut lagi untuk langsung mendatangi ahli medis,” katanya. Selama ini, menurut Prijo, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi adalah karena keterlambatan mendapat penanganan medis.
Namun Prijo juga mengingatkan bahwa pembebasan biaya persalinan saja tidak cukup untuk menurunkan angka kematian saat persalinan ini. “Penanganan pra-persalinan juga harus diperhatikan,” ujarnya. Artinya, tugas pemerintah masih banyak. “Pra -persalinan berarti termasuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil,” katanya. Dalam banyak kasus, ibu hamil menderita anemia karena kurang asupan gizi. Akibatnya sang ibu mengalami pendarahan yang menjadi salah satu penyebab kematian.
Selain itu, kata Prijo, yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan pengaturan kembali terkait penugasan terhadap dokter ketika menangani persalinan. “Selama ini persalinan hanya dilimpahkan pada bidan dan ahli kebidanan (spesialis Obstetri Ginekologi),” ujarnya. Padahal, menurut Prijo dokter umum pun dapat diberdayakan untuk menanganinya.
“Saat ini rasio dokter dibanding masyarakat di Indonesia adalah 1:3000 sudah mendekati ideal, yakni 1:2500,” ujarnya. Menurutnya, dokter-dokter tersebut dapat lebih diberdayakan untuk menangani persalinan. “Mereka punya bekal untuk itu, tapi kemampuan mereka justru menurun akibat kurang diberdayakan.”
Pingit Aria
