TEMPO Interaktif, Tangerang - Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan yang akan digelar besok (13/11) dinilai berpotensi terjadi konflik atau rusuh. Potensi ini didasarkan oleh dua kekuatan yang sejak awal memang sudah terlihat bersaing ketat dalam pertarungan memperebutkan penguasa Kota Tangerang Selatan ini.
"Pemilukada Tangerang Selatan adalah pertarungan antara kekuatan Tangerang dan kekuatan Banten," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Analisa Daerah (LKAD), Ade Yunus, kepada Tempo, Jumat pagi (12/11).
Ade Yunus mengatakan dua kekuatan besar itu adalah kekuatan Tangerang yang mewakili putra daerah Tangerang Selatan, Arsyid yang berpasangan dengan Andre Taulani (pasangan nomor urut 3), dengan Airin Rachmi Diany, adik ipar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah yang mewakili Banten dan berpasangan dengan Benyamin Davnie (pasangan nomor urut 4).
Sumber potensi konflik, kata dia, adalah basis massa militan antara kedua pasangan calon tersebut. "Arsyid menggunakan jaringan keluarga besarnya, sementara Airin dengan cara pengkondisian yang terstruktural, sistematis dan massif," katanya.
Menurutnya, pertarungan antara kedua kandidat yang disokong oleh partai politik itu bisa terjadi pada saat pencoblosan, penghitungan suara hingga ketika KPUD mengumumkan pemenang dari Pilkada yang menghabiskan dana Rp 42 miliar tersebut.
Setelah melihat dan melakukan pemantauan di lapangan sejak tahapan pilkada dimulai, LKAD memprediksikan dua kekuatan itu akan saling jegal hingga permasalahan pilkada tersebut berujung ke Mahkamah Konstitusi seperti pemilukada di Pandeglang yang terpaksa diulang karena kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada itu terbukti. "Setiap pasangan sudah memiliki bahan laporan untuk ke MK," katanya.
Jaringan Pemilih Tangerang Selatan juga menyimpulkan hal yang sama. Menurut Koordinator JPTS Anang Aenul Yaqin, penyelenggaraan pemilukada di Tangerang Selatan masih kacau balau dan tidak tersosialisasi dengan baik. "Ini dibuktikan banyaknya warga yang tidak tahu kapan hari pencoblosan dan banyak juga warga Tangerang Selatan yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak masuk dalam daftar pemilih tetap," katanya.
Selain itu, keterlibatan birokrasi dalam mobilisasi pegawai negeri sipil di Tangerang Selatan yang dilakukan salah satu kandidat akan menjadi salah satu poin untuk pasangan kandidat lain untuk membawa sengketa pilkada ini berujung ke Mahkamah Konstitusi. "Kami tidak mau jika pemilukada Tangerang Selatan akan seperti Pandeglang," katanya.
Secara terpisah Ketua KPUD Tangerang Selatan Iman Perwira Bachsan menyatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi pada pelaksanaan Pemilukada Tangerang Selatan nanti. Kendati demikian, dari berbagai upaya yang telah dilakukan pihaknya, Iman meyakini bahwa potensi rusuh dalam pelaksanaan Pemilukada nanti sangat kecil.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait berbagai kemungkinan yang bakal terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada nanti. Dan sampai saat ini tanda-tanda kemungkinan terjadinya rusuh belum terlihat," ujarnya.
Imam mengklaim masyarakat Kota Tangerang Selatan adalah masyarakat yang cerdas. Tentunya bila menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan, masyarakat bisa menempuh jalur hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
JONIANSYAH
