Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dinas Pendidikan Sesalkan Penyegelan SDN Bambu Apus

image-gnews
TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO Interaktif, Jakarta -Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Timur Abdul Rasyid menyesalkan tindakan wali kota yang menyegel SD Negeri 04 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, hari ini, Rabu 27 Juli 2011.

Menurut Taufik, wali murid tidak mencerminkan nilai-nilai edukasi terhdap siswa. "Itu lingkungan sekolah. Aksinya harusnya sejalan dengan pendidikan. Jangan merugikan siswa," kata Taufik, Rabu, 27 Juli 2011.

Sebanyak 200-an wali murid SD Negeri 04 Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, menggembok gerbang sekolah, Rabu, 27 Juli 2011, sore. Penyegelan dilakukan karena tuntutan melengserkan kepala sekolah belum juga terpenuhi. "Rotua Siregar harus mundur dari jabatannya karena tidak transparan dalam penggunaan Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Pendidikan," kata Toni Murtono Pontoh, juru bicara orangtua murid.

Taufik mengatakan membutuhkan waktu untuk mengganti Kepala Sekolah SD Negeri 04 Bambu Apus. "Ada prosedurnya." Abdul mengatakan tidak sepatutnya sekolah disegel. Ia menilai, tindakan wali murid sudah anarkis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurutnya, penggantian Rotua Siregar tinggal menghitung hari. Kemarin, sebelum wali murid benar-benar menyegel, ia meminta orangtua murid bersabar. Abdul tidak berencana membuka gembok segel  karena khawatir persoalan akan meluas.

HERU TRIYONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

6 Maret 2024

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Akan Gunakan Dana BOS, Apa itu Dana Bantuan Operasional Sekolah?

3 Maret 2024

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Akan Gunakan Dana BOS, Apa itu Dana Bantuan Operasional Sekolah?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut makan siang gratis akan gunakan dana Bos. Ketahui peruntukan dana operasional sekolah.


Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

24 Juni 2022

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan paparan pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2023 di Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022). Foto: Jaka/Man
Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

Keterlambatan pembayaran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dinilai terjadi karena anjloknya realisasi dana alokasi khusus.


Integrasikan Data, Kemdikbud Bikin Arkas: Aplikasi Pelaporan Dana Bos

16 Februari 2022

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler untuk menunjang pembelajaran daring selama pandemi corona.
Integrasikan Data, Kemdikbud Bikin Arkas: Aplikasi Pelaporan Dana Bos

Kementerian Pendidikan meluncurkan Arkas, aplikasi perencanaan dan pelaporan dana BOS terintegrasi dengan sistem keuangan sekolah.


Kementerian Pendidikan Beri Dana BOP PAUD di Daerah 3T Lebih Besar

15 Februari 2022

Bermain, aktivitas keagamaan dan berolahraga menjadi kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik jenjang PAUD.
Kementerian Pendidikan Beri Dana BOP PAUD di Daerah 3T Lebih Besar

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan besaran BOP PAUD lebih besar di daerah 3T. Dari mulai Rp 600 ribu- Rp 1,2 juta.


Kemendikbud Beri Lampu Hijau Dana BOS untuk Rapid Test Covid-19

14 Agustus 2020

Sejumlah Santri Pondok Pesantren Gontor asal Kalbar menunggu giliran untuk menjalani tes diagnostik cepat atau rapid test di aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 17 Juni 2020. Pemerintah Provinsi Kalbar menggelar rapid test gratis bagi 400 santri asal Kalbar yang hendak kembali ke Pondok Pesantren Gontor, Jawa Timur untuk menempuh pendidikan. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
Kemendikbud Beri Lampu Hijau Dana BOS untuk Rapid Test Covid-19

Dana BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan rapid test sepanjang dananya ada.


Cerita Sri Mulyani, Ada yang Korupsi dan Minta Jatah Dana BOS

30 November 2019

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani, Ada yang Korupsi dan Minta Jatah Dana BOS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan masih saja ada oknum yang mengorupsi dana bantuan operasional sekolah alias dana BOS.


Atap Sekolah Dasar Ciomas Ambruk, Tiga Bulan Terbengkalai

23 Juli 2018

Seorang siswa melihat bangunan sekolah yang roboh dan tak kunjung diperbaiki di SDN Kotabatu 08, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 23 Juli 2018. ANTARA
Atap Sekolah Dasar Ciomas Ambruk, Tiga Bulan Terbengkalai

Hingga saat ini belum ada kegiatan untuk memperbaiki atap sekolah yang ambruk itu.


Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian

16 Juli 2018

Ilustrasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Di Depok, Orang Tua Laporkan Pungutan Sekolah ke Kementerian

Usai hiruk pikuk PPDB, sebuah SMA Negeri di Kota Depok diadukan untuk dugaan pungutan sekolah dalam proses daftar ulang murid baru. Berapa nilainya?


Tahan Ijazah, Sekolah Terancam Tak Dapat Dana BOS

23 Januari 2015

TEMPO/ Imam Yunni
Tahan Ijazah, Sekolah Terancam Tak Dapat Dana BOS

Selama ini belum ada kasus sekolah gulung tikar akibat besarnya biaya sekolah yang masih belum dibayar oleh sebagian siswa.