Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Penggusuran terhadap rakyat miskin kota sepanjang tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Pemda DKI Jakarta tercatat telah menggusur 1.198 kepala keluarga dengan 4.792 jiwa. Angka ini jauh lebih besar dibanding tahun lalu yang mencapai 718 kepala keluarga dan 2.872 jiwa. "Ini merupakan dampak dari Pemda DKI yang memperlebar daerah penggusuran menjadi tujuh wilayah," kata Irianto Subiakto, Direktur LBH, di kantornya, Rabu (18/12). Tahun lalu, tercatat tiga wilayah pemukiman yang digusur yaitu Pemukiman Nelayan Ancol Timur, Bantaran Kali Teluk Gong dan Bantaran Kali Pesing Poglar. Sedangkan tahun ini Pemda DKI berhasil menggusur perumahan di Kapuk Poglar (Jakarta Barat), Bantaran Kali Angke, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Kelapa Gading Barat, Rawasari, Cilandak, Perumahan Mantan Guru Olahraga SMU Ragunan dan Mangga Dua. Dari catatan itu LBH juga mengidentifikasi tiga pola penggusuran yang dilakukan pemerintah. Pola pertama biasanya pembakaran pemukiman yang akan digusur. Kalau tidak, mereka menggusur secara paksa atas permintaan pemilik modal. Penggusuran dengan pola ini seringkali menggunakan buldoser. Pola yang terakhir dilakukan dengan penggusuran paksa secara tiba-tiba tanpa menggunakan mekanisme dan prosedur penggusuran. Penggusuran-penggusuran ini, kata Irianto, dilakukan Pemda untuk mengejar target peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka otonomi daerah. Dengan mendukung pembangunan sentra bisnis dan apartemen, pemerintah berharap mendapatkan pajak tinggi dari bisnis properti ini. Disamping itu, Pemda mempunyai kepentingan sesama pemilik modal untuk mendirikan sentra industri di berbagai pemukiman yang digusur. Misalnya, di pemukiman nelayan Ancol Timur dibangun Gedung Pusat Olahraga Air dan tempat hiburan. Di Mangga Dua dibangun Pusat Perbelanjaan Mangga Dua Square. Di Kelapa Gading Barat akan dibangun Mediteranian Mall. Sedangkan di Teluk Gong akan dibangun sebuah apartemen. Untuk melancarkan aksi penggusuran ini, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta mengalokasikan dana untuk penggusuran bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran kali. Penggusuran-penggusuran tersebut tidak disertai dengan relokasi yang wajar. Pemerintah biasanya hanya memberi uang kompensasi yang jumlahnya antara Rp.150 ribu hingga Rp. 500 ribu. Namun, memang disadari oleh Irianto, "Korban penggusuran tidak mempunyai bukti hukum yang kuat." Akan tetapi, dia beranggapan, penggusuran secara paksa merupakan pelanggaran HAM berat yang melanggar resolusi Komisi Tinggi HAM PBB No. 77 tahun 1993. Disamping masalah penggusuran, Pemda juga mencatat prestasi melakukan penggarukan para pekerja di sektor informal. Mereka melakukan penggarukan berdasarkan Perda No. 11 tahun 1998 tentang ketertiban umum. Sepanjang tahun ini para pedagang kaki lima yang beroperasi di Pasar Tanah Abang, di depan Lapangan Urip Sumohardjo, Jatinegara, di depan Terminal Pulo Gadung, di sepanjang jalan Jenderal Sudirman, Thamrin dan Gatot Soebroto diusir atas nama keindahan kota.(Anggoro Gunawan- Tempo News Room)
Iklan
